Indonesia di Hadapan New normal

Sudah tiga bulan, kurang lebih, sejak pertama kali Indonesia mengonfirmasi bahwa Covid-19 hadir di antara kita. Kehidupan yang sebelumnya berjalan seperti biasanya, kini berpusat pada kegiatan #dirumahaja. Hadirnya Covid-19 ini pun tidak berpengaruh hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan semua sektor yang ada. Ia juga tidak mengenal tingkatan umur, ekonomi, sosial ataupun politik. Kehadirannya tanpa permisi di mana pun, pada siapa pun dan kapan pun.

Terhitung dua bulan, kurang lebih, sejak pertama kali Indonesia memperkenalkan istilah PSBB kepada rakyatnya melalui penerapannya di DKI Jakarta. Sejak hari itu sampai per 6 Mei 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 42.529 kasus teguran polisi terhadap pelanggar aturan PSBB di Jakarta (Prireza, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak pihak yang belum benar-benar melaksanakan PSBB ini dengan baik. Terlepas dari siapa yang paling salah di posisi ini, agaknya semua pihak pantas berintrospeksi diri.

Indonesia adalah negara besar, dengan beragam jenis pemahaman masyarakatnya tentang Covid-19. Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang besar pula bagi pemerintah tiap kali menentukan kebijakan. Namun sayangnya, pemerintah dewasa ini terlalu sering terkesan plin-plan baik dalam menentukan kebijakan maupun penerapannya. Sudah banyak terhitung kasus-kasus pihak pemerintah melakukan komunikasi yang buruk dalam menyampaikan kebijakan dan penerapan yang tidak tegas di lapangan perihal Covid-19 ini.

Waktu yang dilewati bersama hadirnya kasus Covid-19 ini juga bukan lagi sedikit. Sudah banyak pihak yang mulai resah akan keadaan yang tidak kunjung baik. Masyarakat mulai membutuhkan kestabilan ekonomi di keluarganya dan mereka pun mulai butuh kestabilan psikologi dalam kesehariannya. Karena tak bisa dipungkiri bahwa bantuan ekonomi pemerintah tak bisa memberikan kedamaian yang nyata dan kenyataannya juga banyak pengaruh karantina selama masa pandemi ini terhadap kondisi mental masyarakat.

Oleh karena itu, hari-hari ini kita mulai berusaha memosisikan diri dengan keadaan. Bagaimana kita menentukan apakah benar harus keluar rumah atau tidak, bagaimana kita berperilaku di luar rumah bahkan memilih masker mana yang cocok untuk dipakai hari ini. Kita sama-sama tahu dan paham, bahwa pada akhirnya sikap kita harus dewasa menghadapi pandemi ini. Maka dikenalkan kita dengan istilah baru lagi sekarang. The new normal

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan mulai memasuki tatanan new normal. Menurut beliau bahwa new normal merupakan situasi di mana kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Argumentasinya adalah bahwa virus ini memang tak akan hilang.

 

“Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, namun menyesuaikan diri (dengan bahaya Covid-19). Kita lawan Covid-19 dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan,” jelas Pak Jokowi. (Idris, 2020).

Lalu bagaimana kiranya the new normal ini akan hadir di masyarakat dari segi kesehatan? Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr Indah Fitriani, SpPD menyampaikan bahwa kehidupan akan dijalani tiap pribadi dengan rutinitas yang berubah drastis ke depannya. Berbagai kebiasaan baru akan kita jumpai di masyarakat. Sebut saja apabila hendak keluar rumah maka kita akan memakai masker, kerumunan di masyakat akan berkurang, orang-orang yang di luar rumah akan saling menjaga jarak dan kebiasaan bebersih di masyarakat pun akan berubah. Perilaku hidup sehat seperti cuci tangan akan lebih diperhitungkan masyarakat. (Sukardi, 2020)

Sebagai bagian dari akademisi, tak luput kita pun harus memikirkannya dari segi pendidikan. Masa pandemi ini mengajarkan kita tentang pola belajar baru, yaitu pelaksanaan yang lebih jarang tatap muka langsung, melainkan menggunakan jalur daring. New normal ini mengingatkan pada tiga pusat pendidikan dalam berkolaborasi erat demi tercapainya tujuan pendidikan yang pernah diungkap oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu sekolah (guru), rumah (orang tua) dan lingkungan (masyarakat) (Wiratma, 2020). Dengan #belajardarirumah agaknya sangat menyadarkan kita bahwa banyak yang perlu disiapkan Indonesia demi mewujudkan pendidikan yang maju. Setidaknya ada beberapa garis besar seperti orang tua yang harus siap mendampingi proses pembelajaran anaknya, para peserta didik dari SD sampai kuliah yang harus bersahabat baik dengan teknologi, dan sampai meratanya kualitas sarana prasarana yang wajib disediakan oleh pemerintah sejauh ini.

New normal ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Muhammad Adib Khumaidi selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menegaskan, “Harus dihitung dengan benar, kalau tanpa perhitungan benar, bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan kasus yang tinggi.” (Supriatin, 2020). Kenyataan di lapangan, memang membuat banyak masyarakat khawatir. Apalagi jika kita berkaca dari kebijakan PSBB yang tidak jelas bentuknya. Hal ini juga terkesan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, sampai beberapa di antara mereka memplesetkan PSBB ini  sebagai sebutan-sebutan seperti “Prank Suka-suka Berskala Besar”, “Pemerintah Suka Bikin Bingung”, “Protokal Satu Bingungnya Bejibun”, dan lain sebagainya.

Dengan keadaan ini hendaknya pemerintah harus mencatat beberapa poin penting apabila hendak menyampaikan dan menerapkan sebuah kebijakan kepada publik, yaitu pemerintah harus evaluasi besar-besaran. Diakui atau tidak, kenyataannya PSBB ini belum diterapkan dengan baik. Pemerintah terkesan sama sekali tidak tegas. Masyarakat diminta di rumah saja, pasar-pasar ditutup, usaha-usaha mikro pun dilarang buka, namun kenyataannya mall-mall dibuka dengan minim ketegasan, orang-orang masih banyak berkerumunan tanpa penindakan, komunikasi berlawanan antara pihak pemerintah satu dengan yang lain, dan lain sebagainya.

Kedua, dengan munculnya kebijakan pelonggaran PSBB beriringan dengan mulai dikenalnya new normal di masyarakat, agaknya pemerintah harus lebih jelas lagi menerapkan konsep dan membangun kepercayaan masyarakat. Faktanya, pemikiran pelaksanaan budaya hidup sehat di masyarakat akan lebih baik juga perlu dilihat dari kesiapan masyarakat dalam bersosialisasi dan mencari nafkah demi pemenuhan kondisi ekonomi. Sikap hidup sehat yang digadang-gadang akan memberikan kebaikan bisa saja hanya mimpi belaka jika pada akhirnya masyarakat yang panik akan kondisi ekonominya kemudian menghalalkan segala cara yang kurang sehat dalam mencari nafkah.

Ketiga, pembangunan ekonomi demi menjaga roda kehidupan bangsa harus disampaikan tanpa meninggalkan simpati pada kondisi masyarakat. Pemerintah periode ini sering menegaskan tentang bagaimana Indonesia harus berhati-hati dengan ekonomi, namun dalam berkomunikasi seringkali terlalu minim simpati. Padahal, banyak kepanikan di masyarakat namun seakan-akan kepentingan ekonomi hanya menjadi satu-satunya kepentingan di masyarakat. Pemerintah harusnya menilai ini dari multisektor. Oh iya, tentu mengenai pertimbangan ini penulis yakin memang sudah dipikirkan secara multisektor, tapi cara berkomunikasi pemerintah yang minim gambaran multisektor. Pemanfaatan media harusnya bukan hanya dalam memberikan kabar terbaru, namun juga memberikan ketenangan bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa pemerintah itu mentalnya kapitalis, segala kebijakan hanya berpikir untung rugi ekonomi saja.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus disiplin. Tidak asing bahwa sering kita melihat ungkapan “Indonesia bukan hanya menghadapi pandemi, tapi juga kebodohan dan kurangnya literasi.” Maka perlu pelopor-pelopor di masyarakat yang berperan aktif membantu mensosialisasikan kedisiplinan dalam masa pandemi ini. Segenap relawan-relawan kebaikan juga wajib dihargai dengan layak dan terus diberikan tempat terbaik di masyarakat. Semoga dengan sinergisasi dari berbagai pihak, pandemi ini lekas berakhir, dan the new normal menjadi harapan baru bagi peradaban yang lebih baik.

 

Oleh: Imam Kholilu Rohman

Daftar Pustaka

Idris, M. (2020, Mei 25). Retrieved from kompas.com: https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all

Prireza, A. (2020, Mei 6). Retrieved from tempo.co: https://metro.tempo.co/read/1339544/psbb-di-jabodetabek-polisi-catat-42-529-pelanggaran-berkendara/full&view=ok

Sukardi, M. (2020, Mei 24). lifestyle. Retrieved from okezone.com: https://lifestyle.okezone.com/read/2020/05/24/481/2218913/bagaimana-new-normal-akan-terjadi-dari-kacamata-dokter-penyakit-dalam

Supriatin. (2020, Mei 25). Retrieved from merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/tanpa-perhitungan-matang-new-normal-bisa-picu-ledakan-covid-19.html

Wiratma, A. (2020, Mei 2). Retrieved from inews.id: https://www.inews.id/news/nasional/belajar-dari-covid-19-new-normal-pendidikan?page=all

 

Kekerasan Seksual di Kampus: Bagaimana Seharusnya Unpad Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya?

  1. Pendahuluan

Ibrahim Malik merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki image sangat baik. Dirinya meraih penghargaan mahasiswa berprestasi UII pada tahu 2015, dilanjutkan ketika dirinya lulus, dia mendapatkan beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS). Saat ini ia sedang melanjutkan studinya di program magister di University of Melbourne. Bahkan, ketika berada di Melbourne, Malik kerap diundang sebagai motivator di acara keagamaan dan kerap kali disebut sebagai ustad. Citra diri yang baik ini, hancur lebur seketika pada 17 April 2020, saat Lani (bukan nama sebenarnya) melaporkan Malik kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan tuduhan kasus kekerasan seksual.

Nama Malik pun diungkap oleh LBH Yogyakarta. Hal ini memicu korban-korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Malik memberanikan diri untuk melaporkannya kepada LBH Yogyakarta. Per 4 Mei 2020, total 30 pengadu sudah melaporkan kejadian ini kepada LBH Yogyakarta.

Pihak UII merespons cepat kasus ini. Dari pihak rektorat, mereka telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi milik Malik, lalu membentuk tim pencari fakta untuk membantu korban menempuh jalur hukum. Dari pihak mahasiswa, mereka telah menuntut pihak kampus sesegera mungkin merumuskan regulasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

Berasal dari provinsi yang sama, pada tahun 2018, publik juga dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menjadi korban kekerasan oleh temannya sendiri ketika menjalani program kuliah kerja nyata. Sayangnya, kasus ini seakan-akan ditutupi oleh kampus, demi menjaga kehormatan institusi, yang kemudian berusaha “dilawan” melalui tagar #NamaBaikKampus, sebuah gerakan kampanye dari Tirto.id, Vice Indonesia, dan The Jakarta Post. Gerakan ini dilakukan guna menyampaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang tidak teradvokasi dengan baik.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tak hanya sebatas “perlakuan tak senonoh antarmahasiswa”. Pada tahun 2015, terdapat dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada salah seorang mahasiswinya. Dikabarkan melalui Didaktika—lembaga pers mahasiswa UNJ, pelaku mengundang korban ke tempat tinggalnya dengan dalih “mengerjakan laporan keuangan”. Pihak UNJ pun mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang memberikan sanksi secara moral kepada pelaku. Namun, masalah tak berhenti di titik tersebut. Selanjutnya, pelaku malah melaporkan korban ke pihak kepolisian dengan pencemaran nama baik sebagai dasar tuntutannya.

Selaras dengan tema kekerasan seksual, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) mengadakan survey pada 177 mahasiswi UI pada tahun 2018. Hasil menyatakan bahwa dua puluh satu orang pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus, tiga puluh sembilan orang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual di kampus, dan “hanya” sebelas orang di antaranya yang melaporkan kasus kekerasan seksual. Hal ini dianggap miris, karena 79% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kemana mereka dapat melaporkan kasus kekerasan seksual.

Lalu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh gerakan #NamaBaikKampus yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat total 174 penyintas kekerasan seksual yang memberikan testimoni mengenai kasus kekerasan seksual yang mereka alami di lingkungan kampus. Mirisnya lagi, di antara para penyintas tersebut, ternyata sedikit sekali yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kampus, yaitu hanya 29 orang yang melapor, kurang dari 20 persen.

Tidak terkecuali di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad), sebuah survei mengenai kekerasan seksual juga telah dilakukan Fakultas Hukum Unpad (FH Unpad) terhitung sejak 2 Mei 2020 dan berlangsung hingga 19 Mei 2020. Data survei tersebut menunjukan bahwa, dari total 612 responden, 22.1% mengaku pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus. Selain itu, 73.4% responden pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual di kampus, dan 10.6% mengaku pernah melihat secara langsung kasus tersebut. Dan ternyata, sekitar 67.6% dari total responden tersebut belum merasa terlindungi dari ancaman kekerasan seksual di kampus dan hampir seluruh responden, sekitar 97.9% setuju bahwa diperlukan adanya regulasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Unpad.

Menurut survei FH Unpad tersebut, terdata sudah ada sekitar 135 mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di kampus, padahal masih banyak mahasiswa yang tidak mengisi survei tersebut. Faktanya, belum ada regulasi penanganan kasus kekerasan seksual di Unpad membuat mahasiswa resah akan ancaman kasus kekerasan seksual yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Masih minimnya laporan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus memperlihatkan bahwa kasus ini merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon), di mana kasus yang terlihat dipermukaan tidak menjamin jumlah kasus yang sebenarnya ada, karena dipastikan masih banyak kasus yang tidak terlaporkan atau teradvokasi kepada pihak kampus. Permasalahan ini layaknya bom waktu yang bisa sewaktu-waktu meledak. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah pencegahan dan penanganan dini oleh kampus, tanpa harus menunggu banyak kasus yang terlaporkan di permukaan terlebih dahulu. Perlu adanya peran kampus yang tanggap dan cermat dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, sebagai institusi yang menaungi dan bertanggung jawab atas civitas akademikanya.

2. Pembahasan

a. Konsep Kekerasan Seksual di Kampus

Menurut World Health Organization (WHO), kasus pelecehan sendiri merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Kasus-kasus ini mampu mengganggu dan merusak fisik, mental, dan kesehatan alat reproduksi seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. WHO menyatakan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus pelecehan seksual sangat diperlukan, karena mampu berakibat pada seseorang seumur hidupnya.

Kasus kekerasan seksual sendiri seringkali terjadi di lokasi yang “aman” menurut korban, seperti rumah dan institusi pendidikan. WHO pun menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah masalah hak asasi manusia dan masalah kesehatan publik yang serius. Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena bisa berdampak pada masa depan seseorang. Kekerasan seksual ini seperti masih dipandang tidak serius bagi beberapa orang, bahkan sampai sekarang masih terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di beberapa kampus.

Gelfand, Fitzgerald, dan Dragsow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual. Dari setiap dimensi tersebut terdapat berbagai elemen perilaku verbal dan non-verbal.

  • Pelecehan gender: sebuah perilaku yang merendahkan perempuan secara seksual di tingkat kelompok, seperti membuat ejekan maupun komentar terhadap perempuan sebagai objek seks, kemudian memberikan ucapan atau bahasa tubuh yang secara seksual mengejek tampilan atau bentuk tubuh seseorang.
  • Perhatian seksual: sebuah perilaku merendahkan perempuan dengan menjadikanya objek seksual, seperti menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan, mengirimkan pesan cabul atau mengirimkan foto bernuansa seksual, dan mengajukan petanyaan tentang kehidupan seksual sseorang.
  • Pemaksaan seksual: biasanya pemaksaan seksual berbentuk suap atau ancaman yang bertujua untuk bisa melakukan tindakan seksual.

 

Menurut Komnas Perempuan ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013). 15 jenis kekerasan seksual ini bukan bentuk final, karena terdapat bentuk kekerasan seksual yang belum dapat dikenali karena keterbatasan informasi. Berikut 15 kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan.

  • Perkosaan: serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
  • Intimidasi Seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
  • Pelecehan seksual: tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
  • Eksploitasi Seksual: tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
  • Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
  • Prostitusi paksa: situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi.
  • Perbudakan seksual: Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
  • Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung: Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai.
  • Pemaksaan kehamilan: situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
  • Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
  • Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi: disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
  • Penyiksaan seksual: tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual.
  • Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
  • Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayaan atau mendiskiminalisasi perempuan: kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
  • Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama: cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.

 

WHO juga memberikan pernyataan dalam laman resminya, bahwa kekerasan seksual sering terjadi di sebuah tempat yang mereka pikir “aman”, seperti sekolah maupun kampus/universitas.

Kekerasan seksual di kampus menurut Ari J. Adipurwawidjana, dosen FIB Unpad, dalam Webinar “Mewujudkan Kampus Aman-Kampus Tanpa Pelecehan dan Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Gender dan Anak Unpad dan Girl Up Unpad, hal tersebut terjadi karena adanya ketidakmampuan dan kegamangan banyak anggota civitas akademika dalam memahaminya dan hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam menentukan posisinya dalam permasalahannya. Walaupun ada perundang-undangan dan regulasi yang mempromosikan kesetaraan gender, kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di kampus dapat memunculkan adanya kuasa yang tidak berimbang.

Pelecehan dan kekerasan berbasis gender dalam kebudayaan arus utama menghalangi pengarusutamaan kesetaraan gender dalam kebudayaan dan kehidupan sehari, termasuk di kampus. Untuk itu, menurut Ari, pelecehan dan kekerasan semacam ini harus tidak dipahami sebagai perkara seksual melainkan harus dipandang sebagai relasi kuasa. Menurutnya, perbedaan antara relasi kuasa dengan hubungan romantis antara dua pihak terletak dari adanya consent (persetujuan) dari kedua belah pihak. Dalam relasi kuasa, di sisi lain, relasi tercipta melalui paksaan, baik yang bersifat eksplisit seperti pernyataan ancaman, atau implisit seperti menciptakan situasi yang memberi tekanan untuk tunduk. Walaupun begitu, pernyataan implisit ini problematik karena rentan terhadap perbedaan penafsiran.

Lalu menurut Hani Yulindrasari. akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam Webinar yang sama, mengatakan bahwa kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi civitasnya, terutama mahasiswa. Kampus merupakan tempat belajar mahasiswa untuk pengembangan kognisi serta pengembangan skill. Namun, kasus kekerasan seksual tidak melihat waktu, tempat, dan jabatan, alhasil kasus kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di kampus. Kekerasan seksual di kampus melibatkan berbagai lapisan civitas kampus, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang. Menurut Hani, kekerasan seksual di kampus merupakan kasus yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan kampus terhadap anggota masyarakat kampus ataupun bukan anggota masyarakat kampus oleh anggota masyarakat kampus ataupun bukan anggota masyarakat kampus.

Ia menambahkan, kekerasan seksual di kampus yang paling umum terjadi berbentuk perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, serta pemaksaan aborsi. Korban dan pelaku bisa siapa saja, mau itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, maupun tenaga penunjang seperti satpam, OB, pedagang, dan lain-lain.

Seperti yang telah digambarkan dalam survei #NamaBaikKampus di awal dan beberapa survei lainnya yang serupa, para korban kekerasan seksual di kampus kerap kali enggan untuk melapor terkait masalah yang menimpanya. Dalam hal ini, menurut Hani, ada beberapa alasan yang bisa melatarbelakangi mengapa para korban cenderung enggan untuk melapor, yaitu: tidak tahu lapor kemana, malu, tertekan, merasa bersalah, akut diteror/dicelakakan pelaku (karena relasi kuasa yang tidak seimbang), takut membuat keluarga malu, dan takut akan stigma sosial (rape culture—victim blaming culture). Lebih jauh lagi, peran kampus nyatanya masih kurang serius dalam menangani kasus, seperti belum ada payung hukum yang berpihak pada korban serta korban dituntut memiliki alat bukti dan saksi yang sulit ditemukan karena, pada dasarnya, kejadian kekerasan seksual biasa terjadi tanpa ada saksi.

Tekanan dan stress yang dimiliki korban karena dilema tersebut seringkali berdampak buruk, korban cenderung kehilangan semangat kuliah bahkan tidak mau melanjutkan karena takut akan ancaman pelaku maupun stigma sosial. Lebih jauh lagi, ia juga dapat mengalami trauma psikis dan fisik, sampai dengan depresi dan self-harm.

b. Serba-serbi penanganan kasus kekerasan seksual oleh kampus

Berdasarkan hasil survei pada bagian pendahuluan, kita mendapatkan pemahaman bahwa kasus kekerasan seksual di kampus tentunya bukanlah sebuah permasalahan ringan. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus tentu membutuhkan adanya “bantuan” dari pihak rektorat, selaku institusi pengampu di mana kasus-kasus ini terjadi. Sayangnya, berdasarkan riset yang kami lakukan dengan melihat artikel-artikel media tentang kasus kekerasan seksual di kampus, pihak kampus dari kasus-kasus terkait kerap kali terlihat seolah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut, guna menjaga nama baik institusi.

Mengambil contoh kasus Agni di UGM. Pihak rektorat berusaha menyelesaikan kasus ini “hanya” dengan mempertemukan kedua pihak—korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan non-litigasi (kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa melalui jalur pengadilan). Bahkan, dilansir dari media Suara Jogja, ada kesan bahwa UGM seolah melakukan victim blaming (menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah dalam suatu kasus), karena Agni dianggap mempermalukan nama baik institusi.

Pada akhirnya, pihak UGM menyusun rancangan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan akhirnya disahkan pada bulan Januari tahun 2020. Sayangnya, peraturan yang disahkan terasa menghapus pasal-pasal penting yang terdapat dalam draf, di mana yang awalnya terdapat 36 pasal pada draf asli, berujung hanya terdapat 18 pasal ketika peraturan ini disahkan. Pihak rektorat UGM pun kembali dianggap memihak pelaku kekerasan seksual, yang menyebabkan viralnya tagar #UGMBohongLagi.

Contoh penanganan dari pihak kampus lainnya muncul dari kota Medan. Dugaan kasus pelecehan seksual muncul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Terdapat dugaan dengan dosen sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswi FISIP USU. Respon terhadap kasus yang diberikan oleh pihak program studi (prodi) dianggap mengecewakan, karena seakan-akan kasus ini dututupi, lagi-lagi, dengan dalih nama baik institusi. Bahkan Kepala Prodi terkait menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual terjadi karena adanya kesalahan dari diri korban sendiri.

Dugaan kasus pelecehan seksual juga mencuat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB Undip). Kini, terdapat empat korban dan satu pelaku. Untuk menemukan jalan keluar dari kasus ini, pihak fakultas menyarankan metode non-litigasi kepada korban dan pelaku. Langkah ini diambil, menurut pihak fakultas, karena kasus pelecehan seksual mampu diselesaikan secara prosedural dekanat, tak perlu sampai ke pihak rektorat, terutama pihak luar kampus. Ditambahkan oleh Suharyo, Pembantu Dekan 2 FIB Undip, kasus pelecehan seksual sendiri “bukanlah pelanggaran yang berat,” terlebih pelaku sendiri sudah cukup mendapatkan ganjarannya berupa sanksi sosial.

Kurang memadainya penanganan kasus pelecehan seksual di kampus ternyata tak hanya dialami oleh universitas dalam negeri. Baylor University, sebuah universitas di negara bagian Texas, Amerika Serikat, akhir-akhir ini mencapai kesepakatan dengan dua orang korban pelecehan seksual yang kasusnya terjadi pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di kampus juga merasakan kesulitan sehingga memakan waktu yang lama, bahkan untuk negara sekelas Amerika Serikat. Bahkan, menurut rubrik The Cut dalam New York Magazine menyatakan bahwa kejadian pelecehan seksual berupa gang rapes (pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang) kemungkinan besar terjadi di seluruh universitas di Negeri Paman Sam.

c. Langkah ideal penanganan kasus kekerasan seksual oleh kampus

Kami merangkum beberapa hal yang didapatkan melalui riset yang telah dilakukan. Hal-hal ini diharapkan mampu membantu dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak rektorat Unpad dalam penyusunan regulasi terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kami sebutkan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan pihak rektorat Unpad untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, sebagai berikut:

  1. Pihak kampus harus menciptakan peraturan/regulasi mengenai penanganan kasus pelecehan seksual serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan seksual.
  2. Pihak kampus harus membentuk tim investigasi yang bersifat independen serta imparsial untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual dalam kampus, dimana investigasi akan melibatkan seluruh elemen dalam kampus.
  3. Pihak kampus harus menyediakan bimbingan konseling untuk korban yang melapor kepada kampus.
  4. Pihak kampus harus menyediakan jasa psikolog/psikiater untuk menjaga kesehatan mental dan fisik dan korban serta menjaga keamanan dari korban jika korban pelecehan tersebut terancam dari pihak manapun.

 

Dalam lingkup universitas, pihak rektorat Unpad dapat menjadikan langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia sebagai referensi penyusunan regulasi. Pihak Universitas Indonesia telah membentuk Buku SOP (Standar Operasional Penangangan) kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Buku ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan akan kami sampaikan secara singkat, sebagai berikut:

  • Definisi: Istilah yang memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi dalam kasus kekerasan seksual.
  • Ruang Lingkup Kekerasan Seksual: Penjelasan mengenai kekerasan seksual dalam kampus
  • Kekerasan Seksual: Penjelasan mengenai kekerasan seksual secara menyeluruh
  • Penyerangan Seksual: Penjelasan mengenai penyerangan seksual (sexual assault) seperti bentuk-bentuk dari penyerangan seksual.
  • Ruang Lingkup: Penjelasan mengenai ruang lingkup dari perlindungan yang diberikan oleh pihak kampus.
  • Hak dan Tanggung Jawab Karyawan dan Mahasiswa: Membahas mengenai hak dan kewajiban dari seluruh elemen kampus dan memprioritaskan kenyamanan dari seluruh elemen kampus supaya terhindar dari tindakan pelecehan seksual.
  • Pihak yang Berwenang Menerima Laporan: Penjelasan mengenai pihak yang berwenang untuk mendapatkan laporan mengenai kekerasan seksual dalam ruang lingkup kampus.
  • Pengambilan Tindakan: Berisi mengenai opsi yang disediakan jika terjadi kasus kekerasan seksual dalam kampus.
  • Proses Konsultasi: Berisi pedoman singkat perihal proses konsultasi yang disediakan oleh pihak kampus untuk pelapor kasus pelecehan seksual.
  • Prosedur Pengajuan Laporan:  Berisi mengenai prosedur lengkap jika korban pelecehan seksual ingin melaporkan tindakan pelecehan seksual serta proses lanjutannya.
  • Sanksi: Berisi mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku serta prosedur penindakan pada pelaku pelecehan seksual tersebut.

 

Kami mengharapkan langkah untuk membuat SOP tersebut mampu menjadi acuan yang tepat bagi pihak rektorat Unpad untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

 

3. Penutup

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Pancarona, memiliki kepedulian tinggi perihal penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Unpad. Kepedulian ini timbul mengingat: 1) adanya kedekatan secara geografis karena lingkungan kampus Unpad merupakan tempat di mana kami—Departemen Kastrat BEM Bima Fikom Unpad, menuntut ilmu, dan 2) belum adanya regulasi yang mengatur terkait isu ini dari pihak rektorat Unpad.

Sampai saat ini, kami rasa belum ada langkah yang memuaskan yang diambil Unpad untuk mencegah serta menanggulangi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar yang melibatkan civitas akademikanya. Perkembangan terbaru, saat adanya audiensi bersama rektor Unpad beserta jajarannya di acara Satu Hari Bersama Ibu yang dilaksanakan BEM Kema Unpad pada 20 Mei 2020 lalu, dikatakan bahwa senat akademik akan merumuskan Etika Akademik, berisi etika kemahasiswaan yang berisi regulasi dan sanksi, mencakup kasus kekerasan seksual, narkotika, kasus hukum, korupsi, dan hal lain yang diturunkan menjadi peraturan rektor.

Namun, beberapa peserta audiensi yang terdiri dari mahasiswa Unpad mendesak agar regulasi dan pengaturan sanksi dipisahkan dari peraturan tentang Etika Kemahasiswaan tersebut, sehingga membuahkan sebuah keputusan bahwa pihak rektorat akan memisahkan kedua hal tersebut yang nantinya akan diproses oleh Direktorat Tata Kelola dan Legal. Untuk perumusan selanjutnya dikatakan akan melibatkan mahasiswa melalui diskusi lanjutan.

Alasan di atas menjadi dasar kami untuk menyusun kajian ini. Harapan kami, kajian ini mampu membantu pihak rektorat Unpad dan seluruh pihak stakeholders terkait untuk menyusun regulasi-regulasi perihal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Unpad. Diharapkan pula, kajian ini mampu “membuka mata” pihak rektorat Unpad bahwa permasalahan ini bukanlah hal sepele, dan membutuhkan penanganan yang serius agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur yang disusun, serta mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. (2019, May 18). Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: ‘Ini Angin Segar’. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa

Adam, A. (2019, May 17). Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ

Adam, A. (2020, May 15). Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik Ibrahim Malik. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-balik-citra-baik-ibrahim-malik-ftbQ

Adinda, P. (2020, February 15). Bagaimana Cara Menangani Kekerasan Seksual di Kampus? Retrieved May 22, 2020, from Asumsi: https://www.asumsi.co/post/bagaimana-cara-menangani-kekerasan-seksual-di-kampus

Avila, T. (2016, November 23). Baylor University Reaches Settlement With Two Women Who Reported Gang Rapes in 2012. Retrieved May 22, 2020, from The Cut: https://www.thecut.com/2016/11/baylor-university-reaches-settlement-on-2012-gang-rapes.html#_ga=2.15361526.170750006.1589902692-310364945.1589902692

Ayu, W. (2019, December 28). UI Kini Punya Buku SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Retrieved May 22, 2020, from Universitas Indonesia: https://www.ui.ac.id/ui-kini-punya-buku-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/

Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.

Miller, J. (2017, March 25). University of Texas Releases Rape-Survey Results. Retrieved May 22, 2020, from The Cut: https://www.thecut.com/2017/03/university-of-texas-releases-rape-survey-results.html#_ga=2.256443919.500488675.1590050130-310364945.1589902692

Nadia, S., & Rizki, M. R. (2020, February 10). Kekerasan Seksual di Balik Nama Baik Kampus. Retrieved May 15, 2020, from suaramahasiswa.com: https://suaramahasiswa.com/kekerasan-seksual-di-balik-nama-baik-kampus/

Riani, A. (2020, February 11). 6 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jangan Dibiarkan. Retrieved May 22, 2020, from Liputan 6: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan

Syambudi, I. (2019, December 30). Draf Regulasi Kekerasan Seksual UGM Dipreteli dan Memihak Pelaku. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/draf-regulasi-kekerasan-seksual-ugm-dipreteli-dan-memihak-pelaku-epgW

World Health Organization. (n.d.). Sexual violence. Retrieved May 22, 2020, from World Health Organization: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/

Zuhra, W. U. (2019, April 23). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW

 

Diskusi Publik #1 – “Kemelut Komunikasi Publik Pemerintah Di Tengah Pandemi”

Didasari pada kekhawatiran masyarakat mengenai belum tepatnya teknik komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terkait pandemi global Covid-19, memicu Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Pancarona mengadakan diskusi publik untuk saling bertukar pendapat mengenai hal tersebut pada hari Rabu, 28 April 2020. Diskusi yang dilakukan secara daring melalui media Google Meet ini menghadirkan Riezal Ilham Pratama (Ketua BEM Kema Unpad) dan Daniel Rexa Faraz (Ketua BEM Bima Fikom Unpad) sebagai pemantik. Alur diskusi ini dipimpin oleh Sabrina Mulia Rhamadanty selaku moderator.

Diskusi dimulai dengan pemaparan materi oleh kedua pemantik pada pukul 15.50 WIB. Materi yang diberikan membahas komunikasi publik dari pemerintah secara garis besar, namun kemudian dipersempit ruang lingkupnya sesuai dengan fokus studi masing-masing pemantik—Riezal selaku mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dan Daniel selaku mahasiswa program studi Jurnalistik. Pemaparan materi dilakukan yang dengan teknik yang menarik dan mampu menarik perhatian audiens ini berakhir pada pukul 16.35 WIB, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama audiens.

Sesi tanya-jawab dibuka dengan pertanyaan dari Rama Wijaya. Pertanyaan dari beliau ialah “bagaimana cara mahasiswa menyampaikan kritik dan saran ke pemerintah dalam situasi pandemi global Covid-19 tanpa harus terdampakan tindakan represif pemerintah?” Pertanyaan dijawab oleh pemantik bahwa mahasiswa harus mampu memanfaatkan segala hal yang dimiliki, misalnya media sosial. Dengan cara yang tepat dan akurat, kritik dan saran mahasiswa akan mampu terdengar oleh pemerintah. Namun, kritik tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan disampaikan dengan bahasa yang elegan agar tidak menimbulkan kontroversi—tegas dan sopan namun menohok. Cara lain selain media sosial ialah dengan mengirimkan tulisan/artikel mahasiswa ke media, agar konten yang terdapat dalam tulisan tersebut juga mampu menjadi media edukasi pada masyarakat.

Pertanyaan kedua datang dari Yoga Hediasa, dan dikhususkan kepada Riezal, selaku mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan. Yoga menanyakan langkah-langkah agar komunikasi publik yang diberikan pemerintah mampu tersinkronisasi. Menurut Riezal, harus adanya pembenahan sistem dari pihak pemerintah. Birokrasi yang ada tidak boleh kaku. Pemerintah juga harus membentuk tim/satuan tugas yang secara subtansi mampu memahami situasi dan juga memahami bidangnya masing-masing agar solusi mampu timbul dengan pertimbangan berbagai sudut pandang. Yoga lanjut menanyakan, mengapa masih munculnya peraturan yang tidak mengatasnamakan Satgas Covid-19, yang dijawab oleh Riezal karena belum adanya sinkronisasi dari pemerintah karena minimnya wewenang yang dimiliki Satgas Covid-19. Mereka hanya berfungsi sebagai dapur kebijakan, bukan pembuatan kebijakan. Karena itulah, kadang timbul perbedaan kebijakan dari pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah sehingga masalah kebijakan ini menjadi kompleks. Dilanjutkan dengan pendapat dari Noval Suciandoko, yang mengatakan bahwa memang birokrasi harus dirampingkan lagi—mengingat kondisi krisis, sehingga alur keluar-masuk pesan tidak sulit.

Diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan Noval perihal bagimana langkah yang baik untuk mengkritik dengan data dan sumber yang kredibel. Pertanyaan dijawab oleh keua pemantik, bahwa ketika kita melontarkan kritik, jangan menyerang satu pihak. Kritik harus disampaikan melalui “jalan tengah”, yaitu menunjukkan dan menjelaskan sisi baik-buruk kedua pihak. Yang harus dihindari ialah menjadi pihak yang objektif, karena mampu memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.

Mengingat keterbatasan waktu, maka pertanyaan terakhir sudah dilontarkan oleh Imam Kholilu, yang menanyakan tentang langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah mengingat banyak masyarakat yang dianggap belum “siap” menghadapi kebijakan. Hal ini dijawab oleh Daniel yang setuju dengan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia memang belum “siap”, terlebih daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun, pemerintah juga belum melakukan suatu langkah khusus guna menyelesaikan permasalahan ini. Karena itulah, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif. Ditambahkan oleh Daniel, carayang efektif untuk menjaga masyarakat agar mampu menaati kebijakan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk kelangsungan hidup. Hal ini disetujui oleh Fariza Rizky yang menyatakan bahwa pada komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat narasi anti-sains (terlihat dari pesan yang disampaikan oleh Terawan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia). Narasi menggunakan sains sendiri seharusnya sangat krusial, tetapi pemerintah memilih untuk tidak menggunakannya, sehingga hal ini sangat menarik dan perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

Menjelang pukul 17.30 WIB, sesi tanya-jawab pun akhirnya ditutup, mengingat ketika diskusi dilaksanakan, sedang berjalan ibadah puasa Ramadhan bagi umat Muslim, sehingga audiens mempunyai waktu untuk menyiapkan hidangan berbuka. Diskusi pun resmi ditutup setelah kedua pemantik menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan menyampaikan bahwa pemerintah harus mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dalam krisis, yaitu adanya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, dengan langkah-langkah yang realistis. Komunikasi publik yang dilakukan juga seharusnya transparan. Tanpa adanya transparasi informasi, mampu menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga akan muncul kemungkinan masyarakat tidak menghiraukan kebijakan dari pemerintah. Ketidakpedulian ini mampu berdampak signifikan karena masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan mampu membuat program penyelesaian masalah berjalan lebih lambat, atau bahkan gagal sama sekali.

Intisari Diskusi Publik

  1. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari internal pemerintah agar tak muncul kebijakan-kebijakan yang saling berlawanan.
  2. Diperlukannya strategi komunikasi yang lebih baik dari pemerintah agar mampu menjangkau masyarakat dari seluruh kalangan.
  3. Sebagai mahasiswa, ketika ingin melontarkan kritik dan saran, pendapat kita harus mempunyai dasar yang jelas dan disampaikan dengan cara yang elegan.
  4. Perlu adanya transparansi dalam komunikasi publik yang dilakukan pemerintah agar kepercayaan publik mampu didapatkan.

Wacana Ekofasisme di Tengah Pandemi: Virus Corona Bukan Solusi dari Permasalahan Lingkungan

Berbagai seruan dari masyarakat menggema di seantero dunia, mengenai betapa membaiknya bumi di saat kita semua diharuskan mengkarantina diri sebagai aksi perlindungan diri dan sesama dari virus yang sedang mewabah saat ini. Dilansir dari Worldometer, saat ini sudah ada 212 negara yang terdampak, tersebar di seluruh benua kecuali Antartika. Kasus yang tercatat per 2 Mei 2020 adalah lebih dari 3,4 juta kasus positif dengan 239 ribu kematian.

Hampir semua negara di dunia saat ini sedang senyap dari hiruk pikuk aktivitas manusia, apa pun itu, tidak seperti biasanya. Jalanan terlihat lengang, tidak ada kerumunan di pasar, sampai absennya lalu-lalang manusia di sekitar tempat wisata. Betapa cepat dan masifnya persebaran virus membuat para pembuat kebijakan di beberapa negara menetapkan karantina wilayah atau terkenal dengan istilah lockdown. Mereka menahan para warganya agar tidak keluar rumah, menutup berbagai jalur transportasi, dan menghentikan aktivitas perkantoran, pabrik, dan institusi pendidikan.

Dengan minimnya kegiatan manusia saat ini, hal tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup. Dari masalah polusi udara misalnya, NASA mengatakan India Utara saat ini memiliki tingkat aerosol di udara terendah dalam 20 tahun terakhir[1]. Aerosol berasal dari kendaraan bermotor atau alami seperti kebakaran hutan, namun aerosol buatan manusia lebih berbahaya bagi kesehatan karena partikelnya jauh lebih kecil. India memang terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara terburuk, namun setelah sekitar 1,3 milyar warganya dikarantina sejak 24 Maret lalu, langit biru bisa terlihat dengan jelas di sana. Bahkan, di daerah Punjab, India Utara, untuk pertama kalinya sejak 30 tahun pemandangan pegunungan Himalaya bisa terlihat dari radius 161 Kilometer[2].

Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral fenomena jernihnya sungai atau kanal di Venesia, Italia. Karena pandemi serta kebijakan lockdown pemerintah Italia, semakin berkurang bahkan tidak ada lagi wisatawan yang menikmati Gondola di kanal-kanal tersebut. Banyak yang mengakui, betapa indahnya sebuah tempat ketika tidak lagi “dikuasai” manusia.

Selain langit cerah dan air jernih, berbagai fenomena hewan liar banyak berkeliaran di sekitar pemukiman atau jalanan yang biasanya dipadati manusia juga telah menjadi perhatian media dan warganet saat ini. Semua fenomena tersebut diyakini beberapa orang sebagai bentuk bumi “memulihkan diri” dari “kejamnya” manusia. Bahkan ada frasa terkenal baru-baru ini oleh salah satu public figure, yaitu “mungkin kita adalah virusnya”. Mungkin maksudnya, SEMUA manusia di bumi ini merupakan virus bagi bumi. Penyebab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, dan dengan munculnya virus corona yang mewabah di seluruh dunia ini, kendali manusia atas alam menjadi berkurang.

Namun permasalahannya, apakah benar semua manusia berbahaya bagi lingkungan? Jika kita melihat berpuluh-puluh abad yang lalu, manusia bisa hidup damai berdampingan dengan alam. Singkatnya, tren global warming saja baru mencuat ketika adanya revolusi industri di Inggris beberapa abad yang lalu, ketika manusia baru mengenal mesin untuk mempermudah serta mempercepat produksi. Mesin tersebut menghasilkan polutan yang akhirnya berdampak kepada lapisan ozon. Faktanya adalah, tidak semua masyarakat memiliki pabrik/mesin yang dimaksud bisa menghasilkan polutan. Bahkan, mayoritas darinya adalah kelas buruh, yang dibayar murah oleh pemilik modal untuk bekerja di pabriknya. Dari kasus sederhana ini saja kita bisa melihat bahwa tidak semua manusia berbahaya bagi lingkungan. Bahwa faktanya, yang menjadi masalah adalah para pemilik modal yang memiliki kuasa untuk merusak lingkungan dengan aset dan kekuasannya. Relasi kuasa sangat kental dalam permasalahan tersebut.

Wacana yang mengatakan bahwa manusia adalah biang segala kerusakan lingkungan biasanya menjurus kepada adanya gerakan di mana alam harus “dikonservasi” atau disterilkan dari aktivitas manusia. Beberapa daerah yang sudah ditempati oleh penduduk bertahun-tahun lamanya, contohnya beberapa suku adat atau penduduk lokal, terpaksa harus digusur oleh pemangku jabatan setempat karena alasan ekologi atau lingkungan. Wacana tersebut dikenal sebagai ekofasisme atau ecofascism.

Dilansir dari Encyclopedia of Religion and Nature (2008), sejarawan lingkungan kontemporer paling terkenal, Michael Zimmerman, mendefinisikan ekofasisme sebagai “a totalitarian government that requires individuals to sacrifice their interests to the well-being and glory of the ‘land’, understood as the splendid web of life, or the organic whole of nature, including peoples and their states.”[3]. Pada praktiknya, istilah ekofasisme ini biasanya digunakan sebagai olok-olok bagi environmentalist atau aktivis lingkungan.

Namun menurut David Orton dalam analisisnya yang berjudul Ecofascism: What is it? A left biocentric analysis, setidaknya ada dua jenis penggunaan istilah ekofasisme, yaitu illegitimately (tidak sah) dan legitimately (secara sah). Ia beranggapan bahwa istilah ini digunakan sebagai olok-olok bagi aktivis lingkungan adalah penggunaan yang tidak sah, dilakukan oleh sektarianisme ekologi sosial dan mengakibatkan ekofasisme menjadi istilah serangan terhadap para pencinta/aktivis lingkungan.

Sedangkan penggunaan secara sahnya adalah, ketika istilah ini digunakan terhadap mereka yang ingin mengeksploitasi alam sampai akhir, semata-mata untuk tujuan kemanusiaan/perusahaan, dan akan melakukan apa pun yang dianggap perlu, termasuk menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap pencinta lingkungan. Di mana hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa, politik, dan ekonomi yang kuat.

Permasalahan lingkungan yang tidak mempertimbangan aspek relasi kuasa ini salah satunya terdapat dalam sebuah kajian mengenai pembatasan populasi oleh ahli ekonomi terkenal, Thomas Robert Malthus. Dalam esainya yang berjudul An Essay on the Principle of Population diterbitkan pada tahun 1798, ia meramalkan bahwa jumlah populasi di dunia akan melampaui jumlah pasokan pangan. Ia mengatakan, populasi penduduk akan meningkat seperti deret ukur (geometric ratio) yaitu 1,2,4,8,16 dan seterusnya, sementara pertumbuhan sumber daya pangan meningkat seperti deret hitung (arithmetic ratio) yaitu 1,2,3,4,5 dan seterusnya. Karenanya, dipastikan masyarakat akan sulit menjangkau ketersediaan pangan karena kelangkaan yang spesifiknya akan terjadi di pertengahan abad ke-19. Namun hal ini tidak terbukti secara saintifik dan pendapat Malthus dikatakan sangat abstrak, di mana fakta di lapangan memperlihatkan sebaliknya salah satunya yaitu adanya kenaikan produksi makanan per kapita di seluruh dunia sebesar 1 persen dalam satu tahun pada 1950[4].

Selain itu, dengan prediksinya yang pesimistik tersebut, Malthus beranggapan manusia sebenarnya bisa mengontrol produksi pangan namun perkembangannya akan sangat lambat, karenanya akan lebih efektif apabila mengontrol (menghambat pertumbuhan) populasi dengan menunda pernikahan, alat kontrasepsi, emigrasi, atau lebih ekstrem lagi dengan kemunduran kualitas perawatan kesehatan, mentolerir penyakit sosial (wabah), kondisi kehidupan yang memiskinkan, peperangan, atau bahkan pembunuhan bayi[5].

Selaras dengan kondisi kita sekarang saat wabah pandemi Covid-19 ini, lingkungan membaik karena berkurangnya aktivitas manusia itu memang benar adanya, itu fakta yang ada di lapangan. Namun jika kita sampai mengatakan lingkungan membaik karena adanya wabah virus yang bisa mengurangi populasi dan aktivitas manusia, seakan-akan virus atau wabah ini adalah solusi permasalahan lingkungan, itu tidak diperkenankan.

Pertimbangkan adanya relasi kuasa dalam segala permasalahan, terutama masalah lingkungan yang terus terjadi bahkan terus memburuk. Salahkan pihak-pihak otoriter dan berkuasa penuh yang bertanggung jawab atas eksploitasi alam sekaligus menyengsarakan manusia yang tertindas tanpa kuasa. Oleh karena itu, sejatinya, manusia bukan virus bagi bumi. Akan lebih baik jika kita terus mengawal gerak-gerik para perusak alam dan eksploitasi sumber daya dengan semena-mena dan mengabaikan peraturan, moralitas, dan mengedepankan keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja.

[1] https://republika.co.id/berita/q95xwx335/polusi-udara-di-india-utara-menurun-selama-karantina-wilayah

[2] https://dunia.tempo.co/read/1330239/polusi-udara-menurun-warga-india-bisa-lihat-gunung-himalaya/full&view=ok

[3] https://geotimes.co.id/kolom/lingkungan/ekofasisme-sebagai-dalih-penggusuran/

[4] https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

[5] https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Malthus.html

 

Oleh: 

Fariza Rizky Ananda

 

Referensi:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://republika.co.id/berita/q95xwx335/polusi-udara-di-india-utara-menurun-selama-karantina-wilayah

https://dunia.tempo.co/read/1330239/polusi-udara-menurun-warga-india-bisa-lihat-gunung-himalaya/full&view=ok

https://geotimes.co.id/kolom/lingkungan/ekofasisme-sebagai-dalih-penggusuran/

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Malthus.html