[PRESS RELEASE] DISKUSI DAN NONTON BARENG “SEXY KILLERS”

Pada Jumat, 12 April 2019 telah dilaksanakan acara menonton film “Sexy Killers: Ekspedisi Indonesia Biru” dan dilanjutkan dengan diskusi dengan pemantik, Pandu Sujiwo Kusumo dari Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD).

 

Film ini diawali dengan cerita ekspedisi ke daerah Kalimantan dimana banyak petani yang tinggal dekat lingkungan tambang batu bara dan menyebabkan para petani tidak mendapatkan air bersih dan juga menghalau air bersih untuk sawah dan kebun milik para petani. Ketika ada seorang petani yang melakukan aksi protes, ia justru ditahan selama 3 bulan. Tak hanya itu, banyak juga warga yang meninggal akibat tertimbun galian batu bara yang tak direklamasi. Sebanyak 115 jiwa melayang terhitung dari tahun 2014-2018. Tak hanya orang dewasa, anak kecil pun menjadi korban.

 

Dalam debat capres kedua tahun 2019, turut membahas mengenai bekas tambang yang belum di reklamasi. Prabowo Subianto mengatakan akan mengejar oknum-oknum yang tidak menaati peraturan. Joko Widodo menyatakan bahwa satu persatu masalah bekas tambang akan direklamasi dengan bantuan kemeterian dan pemerintah daerah.

 

Selain memakan korban jiwa, tambang batu bara yang terlalu dekat dengan lingkungan warga menghancurkan 5 rumah warga di Kalimantan Timur. Selain itu, banyak rumah warga yang retak karena penambangan tidak memenuhi aturan yang seharusnya bahwa harus berjarak minimal 500 meter dari pemukiman warga. Dan secara perlahan, tanah pemukiman warga yang mulai miring akibat dari penambangan ini.

 

Kemudian di Pulau Jawa, Pulau Karimunjawa terkena imbasnya. Kapal-kapal yang mengangkut hasil tambang batubara dari Pulau Kalimantan akan melintasi Laut Karimunjawa dan seringkali berhenti dan menancapkan jangkarnya. Akibatnya, banyak terumbu karang yang rusak. Tak hanya itu, seringkali hasil tambang mengalir ke laut. Hal ini juga turut mengganggu penghasilan para nelayan di Pulau Karimun Jawa.

 

Tak jauh dari Pulau Karimun Jawa teah dibangun PLTU terbesar di Asia Tenggara, PLTU Batang. Lahan pertanian warga pun termakan pembangunan PLTU ini. Ketika ada penolakan yang dilakukan oleh dua orang warga, justru ditahan selama 7 bulan.

 

Tak hanya di Pulau Karimunjawa, PLTU juga berkembang di Pulau Bali, PLTU Celukan Bawang. Dampak dari adanya PLTU ini ada polusi udara. Dimana, polusi udara ini menyebabkan banyak penyakit menyerang warga sekitar PLTU, seperti asma hingga kanker paru-paru. Hal ini menjadi sebuah ironi yang kurang dilihat oleh seluruh masyarakat. Kiranya, masalah tambang di Indonesia dapat menjadi perhatian bersama.

 

Setelah sesi menonton film bersama, dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Pandu sebagai pemantik.

 

Yuvi menanggapi film tadi dari sisi jurnalisme advokasi dan lingkungan dengan menyatakan bahwa masalah lingkungan biasanya dipersalahkan kepada konsumen. Sedangkan, Watchdoc berani membuat film ini sambil menyatakan bahwa ada andil produsen dalam permasalahan lingkungan. Kita, masih berpikir bahwa masalah lingkungan ini tidak terikat dengan bidang ekonomi-politik. Dari film ini, kita bisa melihat bahwa akar masalah lingkungan ini adalah ekonomi-politik dan isu lingkungan tidak dapat didikotomiskan dengan isu ekonomi-politik seperti yang dijelaskan juga pada buku Lingkungan Hidup dan Kapitalisme terbitan Marjin Kiri.

 

Pandu sebagai pemantik juga menambahkan bahwa dari tulisan Winters, Indonesia semula dengan sistem oligarki sultanik pada zaman Orde Baru, Indonesia dipimpin oleh Soeharto dan jajarannya. Namun, Indonesia sejak masa Reformasi telah bergeser menjadi sistem oligarki kolektif, dimana yang kaya yang dapat masuk ke dalam sistem pemerintahan. Pandu juga menambahkan dari tulisan yang ia baca mengenai rezim ekstraktif oleh Gerard. Rezim ini adalah ketika suatu negara berusaha mengeksploitasi dan mengekspor sumber daya dengan cara dominasi politik, kekerasan, dan terror. Dapat dilihat dari kekerasan dan terror yang menimpa para aktivis lingkungan. Inilah mengapa banyak isu lingkungan dan tambang jarang sekali terekspos oleh media, dikarenakan dari kedua kubu pasangan calon presiden memiliki oligarkinya masing-masing. Sehingga, kedua kubu ini sendiri menjadi tidak leluasa untuk menyelesaikan masalah lingkungan.

 

Kemudian, Alex menambahkan tentang pembangunan dari sisi sosiologi. Dari film yang telah ditayangkan, dapat dipertanyakan dari pandangan manakah pembangunan ini sesungguhnya, dari sisi pemerintah, swasta, atau berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dari apa yang Alex pelajari, pembangunan seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dari film ini, dari lingkungan yang hijau menjadi gundul. Jadinya, kebutuhan masyarakat yang seharusnya digali lebih dalam oleh pemerintah seakan dilupakan. Seperti jawaban Joko Widodo pada saat debat ketika mengenai pertambangan ini terkesan sangat normatif. Sehingga, pemahaman Jokowi akan kebutuhan masyarakat terkesan kurang.

 

Hasan ikut meramaikan diskusi ini dengan menceritakan pengalamannya saat kala magang di pemerintah daerah. Di mana saat itu ada peraturan baru mengenai perizinan, Hasil rapat tentang peraturan baru ini mengindikasikan bahwa peraturan ini menjadi mengesampingkan AMDAL dimana seharusnya ketika ada suatu perusahan baru diperlukan punya AMDAL terlebih dahulu. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah membuat satuan tugas (satgas) yang terkesan sebagai strategi agar kerusakan lingkungan tidak tercium oleh kementerian. Peraturan ini melancarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan daerah ini.

 

Annisa menyatakan bahwa isu ini yang sempat dinyatakan terkesan tidak “sexy” justru menjadi “sexy”. Di sisi lain memang listrik itu penting dan untuk memerdayakan listrik butuh daya yang besar. Ketika dibandingkan daya batu bara dengan tenaga matahari, memang tenaga matahari memiliki modal yang besar di awal saja tetapi tidak memerlukan modal lebih besar lagi untuk menangani dampaknya. Dari hal kecil, seperti pembangunan apartemen di Jatinangor sendiri, para kepala desa pun mendapat bagian “kue” tanpa memikirkan keadaan lingkungan dan menutupi satu sama lain. Bicara tentang politik ekonomi, di daerah asal Annisa, Banjar, ada hegemonial kekuasaan yang dilakukan oleh walikota. Ada pembangunan rumah sakit di sebelah sungai yang dimiliki oleh keluarga walikota. Limbah rumah sakit yang banyak mengandung bahan kimia langsung tersalurkan ke sungai. Tak hanya itu, banyaknya minimarket di kota Banjar yang dimiliki oleh keluarga walikota ini. Annisa berharap bahwa ketika berdiskusi ini dan mengetahui banyak isu yang berdampak negatif bagi masyarakat, kelak para peserta diskusi tidak menjadi serakah karena harta.

 

Yuvi turut menambahkan bahwa ia juga menilai isu ini “sexy”, sependapat dengan Annisa, Yuvi menilai justru menjadi “sexy” karena isu tambang batu bara seringkali tidak terekspos dan menjadi “eksotik”. Selain itu juga karena momentum yang sesuai yaitu menjelang Pemilihan Presiden dan kita terbiasa melihat citra kedua pasangan calon ini seperti yang digambarkan oleh media saja. Film ini mencoba mendekonstruksi citra yang digembar-gemborkan media saat ini. Dengan penayangan banyaknya korban yang diakibatkan, menjadikan mereka pun layak disebut sebagai sexy killers.

 

Fabian menambahkan bahwa perlu ditambahkan perspektif dari para korporasi yang diangkat dalam film ini. Kita mengetahui bagaimana komentar mengenai PLTU yang ada dan kegiatan CSR mereka tidak berjalan dengan baik. Kalau dari perspektif pemerintah, batubara ini digunakan untuk menekan harga listrik untuk masyarakat sendiri tetapi tetap saja dampaknya perlu diekspos.

 

Pandu menambahkan bahwa batubara ini digunakan untuk menggerakkan PLTU dengan mayoritas penggunanya berada di Pulau Jawa dan Bali. Dari film tadi dapat diketahui bahwa batubara yang dimiliki Indonesia sudah surplus dan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Kembali lagi pada rezim ekstraktif yang telah disampaikan Pandu, batubara ini justru diekspor tanpa memerhatikan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.

 

Fakhri, ketua LPPMD, menyatakan bahwa film ini adalah karya dengan sudut pandang yang berbeda yang dibuat oleh Dandhy, di mana ia biasanya memberikan perspektif dari korporasi, komunitas adat, dan lain-lain. Biasanya melibatkan korporasi, pemerintah, NGO, komunitas adat, dan para pekerja. Dapat dilihat juga bahwa dasarnya adalah permasalahan ekonomi-politik. Pertama, bagaimana tanah dimanfaatkan. Kedua, bagaimana tanah dapat dipelihara secara berkelanjutan. Dimana film ini dengan logika ekstraktif, ingin menunjukkan bahwa ketika sumber daya diperas terus menerus akan menimbulkan dampak keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Dari persebarannya sendiri juga terlihat ketimpangan, dengan konsumennya mayoritas berada di Pulau Jawa dan Bali, produsennya berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Terlihat adanya ketergantungan satu arah, dimana Pulau Jawa dan Bali bergantung dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Tidak hanya di dalam negeri, di hubungan internasional juga dapat terlihat dari ekspor kita yang cukup tinggi. Hal ini terkait dengan perihal negara maju dan negara berkembang. Negara kita terus diperas sumber dayanya. Hubungan ini begitu kompleks, sehingga Watchdoc berusaha untuk menjelaskan hal tersebut. Meskipun, menurut Fakhri sendiri, film ini belum mampu menjelaskan baik secara nasional maupun internasional.

 

Pandu menyetujui pernyataan Fakhri dan menambahkan bahwa film ini lebih menyoroti konsumsi listrik nasional dengan penggunaan batubara oleh PLTU yang terkesan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Sehingga, film ini kurang menyinggung ekspor batubara itu sendiri.

 

Yuvi mengomentari bahwa Dhandy lebih fokus kepada tokoh-tokoh yang ada dalam Pemilu saat ini. Dengan tujuan memperlihatkan citra-citra para tokoh yang bermain dalam Pemilu dengan mengaitkan pada masalah batubara.

 

Reftika turut menambahkan bahwa film ini menunjukkan bahwa ketika ada pemberitaan kerusakan lingkungan yang biasanya hanya menyebutkan perusahaan yang menyebabkannya, sekarang juga turut menunjukkan siapa yang melindunginya, yang dapat dilihat bahwa dari dalam pemerintah sendiri, baik aparatur negara atau orang yang memiliki kepentingan bisnis saja. Reftika menangkap dari film ini bahwa politik saat ini tidak bersih, hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu saja. Juga Reftika menambahkan bahwa ketika biasanya konsumen banyak disalahkan ketika ada kerusakan lingkungan, perusahaan berdalih dengan ada permintaan maka ada penawaran. Padahal, perusahaan juga berperan dengan bagaimana dengan modal yang sesedikit mungkin dan dapat mendistribusikan dengan luas. Perusahaan pun membangun pemikiran bahwa kerusakan lingkungan jadi disebabkan oleh konsumen dan membuat konsumen menanamkan pemikiran itu.

 

Pandu menambahkan bahwa Dandhy dan Ucok sebagai pembuat film ini ingin masyarakat mengetahui bahwa kedua calon terikat dengan oligarki tambang, sehingga pilihan di kotak suara menentukkan nasib bangsa kita bahkan sampai 50 tahun yang akan datang.

 

Kemudian, ada peserta diskusi yang menambahkan bahwa dulu Moh. Hatta mempertanyakan mengapa sumber daya negara tidak diserahkan saja kepada rakyat karena rakyat lebih mengetahui bagaimana mengelola alam dan apa yang dibutuhkan. Soekarno menyatakan bahwa jika sumber daya dikelola oleh rakyat, sampai kapan kita dapat benar-benar mengelola alam kita sendiri, sehingga diserahkan kepada negara. Namun, Moh. Hatta mengkhawatirkan ketika pemerintahan dikuasai oleh orang yang salah, justru kesenjangan sosial akan semakin meningkat.

 

Dikdik mempertanyakan bahwa siapa sesungguhnya yang disebut pembunuh disini, apakah batubara, pemilik perusahaan tambang, atau kedua calon yang ada saat ini. Ia pun menambahkan bahwa ia menangkap bahwa tidak begitu perlu untuk menjadi sangat cinta dengan negara sendiri. Namun, di sisi lain dan dari berbagai film dokumenter yang dibuat Watchdoc, mengajarkan bahwa ada atau tidaknya negara, kebersamaan dan kekeluargaan harus tetap ada. Menurut Tama, Dandhy berhasil membunuh citra yang dibangun media dengan film ini.

 

Salah satu peserta diskusi menambahkan bahwa di sebuah kampung di daerah Banten memiliki prinsip, “Tuhan yang memberi, alam yang merawat, manusia yang mengolah.” Selain itu di Cimahi, masyarakat disana tidak memakan nasi sesuai arahan dari ramalan ketua adat. Dimana ramalannya adalah bahwa lahan sawah di Indonesia akan berkurang dan terbukti dengan mulai banyak ada pembangunan pabrik. Akhirnya, masyarakat mulai mengonsumsi singkong. Ia setelah menonton film ini teringat pernyataan Karl Marx bahwa sejarah perjuangan umat manusia adalah perjuangan kelas. Dimana di Indonesia sedikit bergeser menjadi kelas penguasa pemerintah, tetapi pemerintah yang kapitalis yang dapat dilihat dari bagan dalam film ini. Ia juga turut mengkritik Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa 20 tahun kedepan negara kita tidak akan dijajah oleh negara asing, dimana sesungguhnya pada masa kolonial pun 90% negara kita dijajah oleh negara kita sendiri (pribumi). Bahwa dapat dilihat, ada kelas yang menindas dan ada yang kelas ditindas.

 

Pandu menambahkan bahwa kita dapat melihat dari bagan yang ada dalam film ini menjadi bagi-bagi kekuasaan dan lahan. Reftika pun menyatakan bahwa ketika satu orang memimpin, pasti ada orang-orang yang mendukungnya. Di mana agar diterima masyarakat akan dipasang yang terkesan lebih suci daripada yang lain, meski nyatanya sama saja.

 

Fabian menambahkan bahwa Dandhy berhasil mengupas oligarki yang ada dan yang menunggangi negara. Dan bahwa oligarki seperti ini juga turut ada di negara lain, seperti ketika tumbangnya Uni Soviet, oligarki-oligarki seperti ini berhasil masuk ke dalam pemerintahan. Fakhri menanggapi dengan menyatakan bahwa oligarki di Indonesia cukup unik, seperti saat masa Orde Baru, oligarki tersentralisasi pada ABRI, Birokrasi, dan Golkar yang turut membangun politik oligarki Orde Baru. Dengan pusat oligarkinya adalah Soeharto. Kemudian, pada masa Reformasi, oligarki menjadi bersifat desentralisasi dan saling terhubung. Ketika Pemilu ini mengesankan bahwa kedua kubu itu saling berseteru, nyatanya ada titik yang mengaitkan kedua kubu ini. Hal ini adalah hal yang sungguh ironi karena masyarakat menangkap citra kedua pasangan calon sangat berbeda dengan kenyataan yang ada, begitu juga para pengamat politik gagal untuk melihat hal ini.

 

Ini menjadi kritik bagi kita yang mempunyai akses lebih kepada informasi. Pembagian kubu saat ini sesungguhnya menyerang orang-orang dengan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menjadi rentan dimobilisasi dalam keadaan politik kita saat ini. Selain itu, ada orang-orang diluar politik, seperti komunitas adat dan para masyarakat yang terluar, tertinggal, dan terdepan. Orang-orang ini meski secara kuantitas dibilang mayoritas, sesungguhnya adalah kaum minoritas jika dilihat dari kekuatan politiknya. Dan mereka tidak tersentuh dan jarang dibicarakan oleh pemerintah, hal ini sangat disayangkan. Kemungkinan besar dalam 50 tahun lagi, kita dalam kondisi yang sama.

 

Dari hasil diskusi ini, dapat kita lihat bahwa film “Sexy Killers” ini memberikan perspektif baru dalam memandangi politik dan oligarki di negara kita. Dan sesungguhnya sebagai mahasiswa yang memiliki akses akan informasi dam akses untuk meluaskan wawasa, dapat memantau setiap langkah pemerintah dan membela masyarakat.

 

 

Penulis : Natali Maura Mursi

Editor : Yuviniar Ekawati

[PRESS RELEASE] DISKUSI UMUM: “PEMBUBARAN PERS MAHASISWA USU: APA YANG SEBENARNYA TERJADI?”

Pada hari Kamis, 11 April 2019, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad mengadakan Diskusi Umum dengan tajuk “Pembubaran Pers Mahasiswa USU: Apa yang Sebenarnya Terjadi?” yang dilaksanakan di Student Center Fikom Unpad. Diskusi dimulai pada pukul 16.00 WIB dengan Salsabila Putri Pertiwi, Staff Editorial PadGHRS (Padjadjaran Research Center of Human Rights and Gender Studies), selaku pemantik, dan Staff Departemen Kastrat,  Ananda Putri Upi Mawardi, sebagai moderator diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk membahas kasus pembubaran pers mahasiswa SUARA Universitas Sumatera Utara (USU) yang terjadi akibat kesalahpahaman akan pemuatan sebuah cerpen yang menyinggung kasus diskriminasi terhadap LGBT-Q.

 

Diskusi diawali dengan pembukaan dari Ananda, selaku moderator, dengan memperkenalkan Salsa sebagai pemantik yang memang memiliki latar belakang jurnalistik serta tertarik dengan isu gender dan hak asasi manusia. Barulah setelahnya dilanjutkan dengan pemaparan pembuka oleh Salsa.

 

Salsa memulai diskusi dengan memaparkan awal mula dari kasus pembubaran tersebut. Dalam periode 2014 – 2016, memang telah terdapat sekitar empat kasus yang melibatkan pembredelan pers mahasiswa. Kasus Persma “Lentera” merupakan yang paling heboh, karena memuat tulisan mengenai tragedi 1965 yang erat kaitannya dengan komunisme. Kasus tersebut dianggap yang paling menggemparkan karena polisi pun ikut turun tangan guna menyelidiki kasus tersebut. Kasus pembubaran pers milik USU merupakan yang terbaru. Pemuatan cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” memicu rasa tidak suka dari pihak kampus karena mengandung unsur yang dianggap vulgar serta memuat sudut pandang yang melibatkan LGBT-Q.

 

Cerpen yang diterbitkan oleh Persma USU tersebut dianggap vulgar karena mengandung kata-kata seperti rahim, penis, dan sperma. Padahal, Salsa dan salah satu peserta diskusi lainnya, Reftika, sama-sama menganggap bahwa kosa kata tersebut mengarah kepada pemaknaan biologis, bukan pornografis. Pemahaman vulgar atau tidaknya kata-kata tersebut dirasa bergantung dengan nilai dan moral yang dianut oleh seseorang.  Poin utama dari cerpen tersebut juga bukanlah sekadar kisah perjalanan cinta seorang perempuan lesbian, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat mempresekusi dirinya karena merupakan seorang lesbian. Hal ini juga disetujui oleh salah seorang peserta diskusi lainnya, Dikdik, yang mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh penulis hanyalah mencoba “merasuk” ke dalam tokoh, yang mana ialah seorang perempuan lesbian, dan bukan berrmaksud untuk membuat cerita erotis. Hal tersebut pun juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam penulisan sastra.

 

Pembredelan, pencabutan SK, dan pemberhentian dana yang dilakukan dengan alasan semacam kasus ini pun seharusnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi pers. Belum lagi, konon, Persma USU saat ini tengah digantikan oleh pers baru yang lebih memihak kepada kampus. Salsa merasa ada kejanggalan di sini, yang mana seharusnya fungsi pers mahasiswa bukan lah sebagai ajang bagi kampus untuk mempertontonkan citra baiknya kepada masyarakat.

 

“Seharusnya, hal ini gak boleh dilakukan. Karena kalau begitu untuk apa ada CSR, Humas, dan sebagainya? Fungsi pers kan bukan untuk baik-baikin nama kampus. Jelas terkesan ada relasi kuasa di sini,” ujar Salsa.

 

Ancaman pencabutan dana mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa pihak universitas sering kali berani menekan pers mahasiswa ketika mereka memberitakan sesuatu yang tidak baik mengenai kampus. Patut diakui, bahwa kelemahan terbesar pers mahasiswa memang berpusar pada masalah pendanaan dan ketiadaan badan hukum yang tetap juga mampu menguatkan hak-hak dari pers mahasiswa itu sendiri.

 

Ananda menambahkan bahwa memang pers mahasiswa itu tidak dilindungi oleh siapapun, termasuk dewan pers, mengingat mereka bukan pers profesional melainkan hanya pers internal kampus. Oleh karena itu, jika hal seperti pembredelan terjadi, persma seharusnya dapat melapor kepada rektorat pendidikan tinggi. Terkait hal ini, pada 2017, Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) pun mengeluarkan pernyataan bahwa mereka siap membantu proses advokasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan pers mahasiswa.

 

Isu SOGIE-SC yang diangkat juga merupakan faktor utama yang mengakibatkan pembredelan persma ini terjadi sehingga ada baiknya harus diperhatikan. Isu tersebut memang masih dianggap tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kritis sangat penting untuk dilakukan, utamanya terhadap karya sastra dan isu-isu yang mewakili kaum marginal. Seharusnya, tindakan represif tidak dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa hanya karena sebuah lembaga atau organisasi mengangkat isu-isu marginal yang masih dianggap tabu. Universitas, sebagai institusi yang selalu menekankan bahwa mahasiswanya harus mampu bersifat kritis, juga seharusnya mampu memberikan wadah untuk mengkaji suatu praktik diskursus, bukan malah membatasi kebebasan berpendapat. Tetapi sayangnya, hingga saat ini, isu-isu terkait minoritas dan hal-hal tabu semacam SOGIE-SC dan LGBT-Q masih dibungkam dan tidak memiliki kesempatan untuk diperhatikan. Kalaupun ada pihak yang mengangkat isu tersebut seperti Pers Mahasiswa SUARA USU, keberanian mereka menyuarakan hak asasi manusia bagi kaum marginal malah dibalas dengan presekusi.

 

“Mahasiswa tanpa pers dan kritik, itu mahasiswa atau mesin?” – Farhan Muhammad, Peserta Diskusi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

 

 

 

Penulis : Nayla Erzani

Editor : Yuviniar Ekawati

[PRESS RELEASE] DISKUSI FIKOM: “REZIM CITRA DI MUSIM POLITIK”

Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad mengadakan diskusi Fikom perdananya dengan tajuk “Rezim Citra di Musim Politik” pada Selasa, 26 Maret 2019. Diskusi dimulai pada pukul 16.30 di Saung Selasar Fikom Unpad dengan Wakil Kepala Departemen Kastrat, Raihan M. Iksan, sebagai pemantiknya.

 

Diskusi Fikom sendiri merupakan bagian dari program kerja Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad yang berfokus kepada pembahasan terkait isu-isu terkini dengan menggunakan perspektif ilmu komunikasi sebagai dasarnya. Selain untuk mencerdaskan mahasiswa Fikom, pelaksanaan diskusi ini juga bertujuan untuk mengaktivasi ruang publik yang ada di lingkungan fakultas. Oleh karena itu, pemilihan Saung Selasar Fikom Unpad sebagai tempat pelaksanaan diskusi bukan dilakukan tanpa alasan.

 

Diskusi dimulai dengan pemaparan mengenai “musim politik” yang tengah melanda masyarakat oleh Raihan, juga Yuvi selaku Kepala Departemen Kastrat yang hadir sebagai peserta diskusi. Menjelang Pemilu 2019 pada April mendatang, seluruh peserta diskusi setuju bahwa pergolakan citra para aktor politik dianggap semakin menjadi. Namun ternyata, fenomena citra pada musim politik kali ini memiliki keterkaitan dengan tiga teori komunikasi yaitu society of spectacle, agenda setting, dan spiral of silence.

 

Society of spectacle merupakan istilah yang digunakan oleh seorang filsuf bernama Guy Debord dalam salah satu karya tulisnya pada masa revolusi Perancis. Society of spectacle atau disebut pula “masyarakat tontonan” dalam bahasa Indonesia, menganggap bahwa relasi sosial dibentuk oleh sebuah citra. Keadaan ini dapat diperparah dengan kehadiran media massa serta media sosial, yang juga sering dikatakan sebagai alat pembentuk citra.

 

Terkait hal ini, salah satu peserta diskusi, Alvin, memberikan tanggapan bahwa citra tidak selalu dibentuk sepenuhnya oleh itu media sendiri, melainkan juga oleh aktor politik yang bersangkutan.

 

“Berdasarkan apa yang aku pelajarin, semua yang dilakukan aktor politik itu merupakan bentuk citra. Sehingga, citra juga terkadang tidak sepenuhnya dibangun oleh media, namun juga oleh aktor politiknya itu sendiri,” ujar Alvin.

 

Yuvi pun ikut menambahkan, bahwa baik buruknya sebuah citra yang dipertontonkan seseorang melalui sebuah media tidak dapat dipandang secara moralis. Baik buruknya sebuah citra yang dipertontonkan kepada masyarakat pastinya dipengaruhi oleh kondisi sosial yang juga tengah terjadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat juga sesungguhnya memiliki andil dalam pembentukan citra dari seorang aktor politik.

 

Sehubungan dengan musim politik kali ini, citra sebagai mediator dalam relasi sosial kerap memicu tumbuhnya sikap naif dalam diri sejumlah pemilih. Yuvi kembali mengatakan, bahwa pendalaman terkait society of spectacle dengan diskusi semacam ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi seorang pemilih yang fatalis, melainkan sadar betur bahwa tiap-tiap aktor politik pasti bertindak demi citra yang hendak dibangun.

 

Pembahasan selanjutnya merupakan kajian terhadap fenomene-fenomena menjelang Pemilu 2019 yang dapat dikaitan dengan teori agenda setting. Agenda setting merupakan teori yang mengemukakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi atau bahkan membentuk pola pikir dari audiens yang terkena paparan informasinya.

 

Raihan menyetujui bahwa selama ini media memang memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang penting dibicarakan oleh publik dan apa yang tidak. Dalam politik, media pun juga sering kali hanya menggembor-gemborkan isu yang sesuai dengan kepentingan mereka saja.  Hal ini jelas bukan sesuatu yang mengherankan, mengingat sebagian besar pemilik media massa juga merupakan pemangku kepentingan tertinggi dari partai politik. Oleh karena itu, informasi yang diberitakan media massa belakangan ini sering kali tidak lepas dari kepentingan para pemilik media yang juga berperan sebagai aktor politik.

 

Para peserta diskusi pun turut menyebutkan sejumlah contoh isu yang tertutup akibat agenda setting seperti isu agraria dan isu pelanggaran HAM 1998. Isu-isu ini tertutup akibat media kerap memberikan “panggung” terhadap isu-isu lainnya yang cenderung berulang seperti isu keagamaan dan kondisi ekonomi nasional.

 

Teori terakhir yang dipaparkan dalam diskusi adalah spiral of silence. Dalam teori ini, terdapat kondisi di mana opini kaum mayoritas menekan kondisi dari mereka yang merupakan minoritas. Pada musim politik yang sekarang tengah melanda, golput (golongan putih) menjadi kelompok minoritas yang opininya terbungkam oleh kelompok mayoritas. Namun, masih ada sejumlah media massa semi-arus utama yang masih tetap memberikan kesempatan bagi kelompok golongan putih untuk berpendapat. Metaruang, kolektiva, dan Nurhadi Aldo merupakan sebagian dari media massa yang membantu kelompok golongan putih untuk menyerukan opininya.

 

Sesungguhnya, golput sendiri hadir sebagai sebuah gerakan politik yang dipicu oleh kemuakan terhadap agen dan sistem yang telah ada. Sebagian besar masyarakat yang memilih untuk menjadi golput tidak percaya bahwa sejumlah agen mampu mengubah suatu sistem yang sudah ada secara total ke arah yang lebih baik. Kebijakan di Indonesia pun mengatakan bahwa jika 51 persen suara saat Pemilu merupakan suara golongan putih, Pemilu dapat diulang walaupun masih dengan pasangan calon yang sama sebagai pesertanya. Jika hal tersebut terjadi, golput pun dapat menjadi suatu gerakan yang berpengaruh karena mampu membuka kesempatan untuk mengubah suatu sistem Pemilu yang sudah ada. Oleh karena itu, sejumlah peserta diskusi cukup menyayangi terbungkamnya suara dari kelompok golongan putih ini.

 

Pada akhirnya, tokoh politik serta media yang turut berandil dalam mewarnai Pemilu 2019 dianggap sebagai kelompok yang terus membentuk citra populis. Populis sendiri dianggap sebagai “racun” yang berbahaya bagi demokrasi karena mereka berpotensi untuk membungkam suara minoritas, yang seharusnya juga diberikan kesembatan untuk berpendapat. Selain itu, risiko terjadinya misinformasi serta miskomunikasi antar para pemangku kepentingan politik, termasuk pula para pemilih, akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, hasil diskusi menyimpulkan bahwa masyarakat harus diedukasi agar menjadi pemilih yang cerdas dan tidak hanya termakan oleh citra semata.

 

Penulis : Nayla Erzani

Editor : Yuviniar Ekawati

[PRESS RELEASE] DISKUSI UMUM : “POLEMIK DWIFUNGSI TNI”

Pada Selasa, 12 Maret 2019, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad mengadakan diskusi umum pertama dengan tema “Polemik Dwifungsi TNI”.  Diskusi ini dimulai pada pukul 16.30 di Gedung 2 Fikom Unpad dengan Ketua Umum Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat (LPPMD) Unpad, Muhammad Fakhri, sebagai pemantik

Diskusi ini diawali dengan pemaparan Fakhri mengenai asal-usul adanya militer hingga awal mula desas-desus dwi ungsi ABRI pada masa lampau. Pada awalnya, militer ada karena negara memerlukannya untuk menjaga “kedaulatan”. Oleh karena itu, militer dan negara tidak dapat dipisahkan terlepas dari apa pun bentuk pemerintahan suatu negara. Yang membedakan adalah penempatan militer itu sendiri. Menariknya di Indonesia, militer terbentuk bukan secara formal, melainkan secara revolusioner untuk melawan penjajahan. Contohnya, pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKN) pada masa penjajahan. Inilah yang menjadi cikal bakal militer Indonesia.

Pada masa Sukarno, militer Indonesia sudah mulai masuk dalam pemerintahan. Ini digagas oleh Jendral AH Nasution. Nasution menyatakan militer Indonesia menganut paham jalan tengah, bukan merujuk pada militer Amerika Latin maupun Eropa. Sampai pada akhir masa pemerintahan Sukarno terjadi konflik internal antara angkatan darat dan PKI yang juga dipicu oleh ketidakstabilan negara. Akhirnya, militer menunjukkan kuasanya dengan kasus penyerangan tahun 1965. Akhirnya, Suharto pun naik menjabat sebagai presiden.

Militer semakin menjadi-jadi pada masa pemerintahan Suharto yang juga berlatarbelakang militer dan dibantu untuk naik sebagai presiden oleh kekuatan militer. Suharto tidak hanya membangun militer, dia juga membangun struktur bahasa dan sosial serta kurikulum pendidikan. Tetapi tidak dapat dipungkiri, kekuasaan militer memang semakin menjadi-jadi. Seperti pemilihan menteri-menteri, bisnis militer, dan adanya komando militer yang pada awalnya dibentuk untuk melawan kolonial. Ini juga menjadi bukti bahwa militer berada di tengah-tengah kita sampai saat ini.

Pada akhir masa kekuasaannya, Suharto dituntut dengan tuntutan reformasi yaitu penghentian dwifungsi ABRI, memisahkan Polri dan ABRI, serta jabatan yang ada dijabat sesuai dengan yang seharusnya. Namun, hal ini tidak serta-merta hilang karena setelah Suharto turun, kekuasaan diorganisir oleh militer. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yang sudah mereka miliki tidak langsung hilang begitu saja. Muncullah kontrak politik mengenai pembatasan kekuasaan militer. Baru pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur) ada upaya menjauhkan militer dari pemerintahan. Hal ini membuat sebagian pihak tidak puas pada pemerintahan Gusdur sehingga ia mudah dilengserkan karena tidak memiliki dukungan politik.

Setelah sekian lama, isu dwifungsi ini kembali muncul akhir-akhir ini lewat usulan Jendral TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selanjutnya, diskusi dibuka oleh Yuviniar Ekawati, moderator sekaligus Kepala Departemen Kastrat yang menyampaikan pentingnya memahami latar belakang adanya dwifungsi TNI. Hal ini menjadi penting mengingat akses masyarakat terhadap informasi ini dibatasi oleh TNI lewat represi seperti penyitaan buku. Yuvi juga menyampaikan tentang besarnya kekuatan yang dimiliki aparatus represif negara, yaitu militer, untuk merepresi masyarakat. Hal ini terlihat, salah satunya, pada penggunaan kata “aman”. Kata “aman” ketika keluar dari mulut militer sudah tak lagi mengandung makna yang sebenarnya. Kata “aman” dari mulut militer berubah makna menjadi teror, ketakutan, represi, tidak bebas, dan lain-lain.

Reftika, salah satu peserta diskusi, menanyakan pendapat peserta diskusi mengenai klaim dari militer, bahwa dwifungsi dilakukan untuk menempatkan dan memperjelas status para panglima menengah dalam lembaga, di mana lembaga adalah salah satu tempat pertahanan negara. Fakhri menanggapi, hal ini sejalan dengan wacana Reformasi TNI yang memiliki wacana restrukturasi TNI. Meskipun, wacana itu sudah jauh lebih lama digadangkan sebelum wacana itu, bahwa pemisahan sipil dan militer itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, seperti jabatan di pemerintahan seharusnya dijabat oleh sipil. Namun faktanya, dalam institusi militer sendiri seharusnya juga diisi oleh sipil berdasarkan reformasi TNI secara konseptual.

Fakhri melanjutkan, hal ini berhubungan dengan supremasi sipil. Demokrasi menyatakan ruang publik dibutuhkan. Setiap orang berhak berpendapat, beropini, berekspresi, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin ruang demokrasi ini. Namun, hal ini bertentangan dengan logika militer yang mengikuti komando pemimpin. Militer sendiri memang butuh keteraturan dan bersifat masif. Hal ini tidak sepadan dengan sipil, sehingga dibutuhkan pemisahan antara sipil dan militer meski pemisahan saja tidak cukup. Di sinilah dibutuhkan supremasi sipil, di mana yang mengontrol urusan militer adalah sipil, karena sipil yang dapat mengatur arah demokrasi negara kita. Ketika supremasi sipil tanpa militer yang mendukungnya, menjadikan Indonesia seperti sekarang.

Reftika kembali menanggapi dengan menyatakan bahwa kekuasaan militer yang mendominasi mungkin dapat mulai dilihat dengan adanya penyitaan berbagai buku. Banyak pula pengguna sosial yang berpendapat orang-orang militer mengerti politik, maka mereka seharusnya mengisi pemerintahan. Reftika pun bertanya apakah hal ini strategi untuk kembali memunculkan dominasi dari militer?

Raihan, peserta diskusi lainnya, turut menanggapi pendapat Reftika dengan menambahkan pernyataan dari Luhut tentang adanya 500 panglima TNI yang menganggur. Hal ini diklarifikasi bukan sebagai dwifungsi melainkan turut menyatakan sebuah strategi bahwa TNI yang lebih mengerti terkait politik dan sistem pertahanan negara. Tetapi, ketika kita melihat kasus penangkapan Robertus Robet dan penyitaan berbagai buku justru menyatakan sebaliknya. Raihan pun sepakat dengan Reftika, bahwa pernyataan Luhut hanya omong kosong melihat praktik yang terjadi. Reftika menambahkan penyitaan buku-buku ini membuat kita semakin menjadi ahistoris. Yuvi menjelaskan ketimpangan kekuasaan antara militer dan sipil akan berujung pada ruang publik yang bukan milik publik.

Mengingat tugas militer adalah menjaga kedaulatan, Novandy, salah seorang peserta bertanya apa itu kedaulatan. Sedangkan Raihan, kembali membahas pernyataan Luhut mengenai 500 panglima TNI yang menganggur, melontarkan pertanyaan apakah sebenarnya ada banyak sumber daya TNI yang tidak dibutuhkan dan apakah penyelenggaraan TNI itu masih relevan. Peserta lainnya, Agra, menyatakan TNI memang tidak terlalu dibutuhkan ketika negara dalam damai. Ia menambahkan yang perlu dibenahi adalah efektifitas sumber daya TNI sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang.

Menjawab pertanyaan Novandy, Fakhri mengatakan kedaulatan itu konsepnya abstrak tetapi memiliki manifestasi yang jelas. Misalnya, kebijakan anti imigran, brexit, juga slogan anti asing yang sengaja diproduksi. Fakhri menambahkan, militer bukan hanya mengurus pertahanan, tapi juga politik, bagaimana mendapatkan kekuasaan, teritori, dan lainnya. Oleh karenanya, negara tidak dapat dipisahkan dengan militer, karena militer yang menjaga teritori suatu negara. Reftika turut menyampaikan pendapatnya bahwa militer tetap banyak karena ada skema untuk mengembalikan dominasi militer dengan meningkatkan kuantitas mereka. Terlebih, masih banyak pemahaman bahwa seorang militer itu heroik.

Novandy kembali bertanya, siapa yang memproduksi berbagai wacana yang dinyatakan Fakhri sebelumnya dan untuk apa itu diproduksi? Menurut Agra, TNI berusaha mengingatkan bahwa ada upaya proxy war, tetapi apakah TNI memiliki kepentingan tersendiri atau justru TNI yang menciptakan proxy war ini? Yuvi pun menyatakan bahwa berbagai penempatan TNI untuk menjaga kedaulatan negara, seperti kemiskinan, masih mengambang dengan tujuan menjaga stabilitas. Stabilitas yang berusaha dijaga ini juga memunculkan pernyataan bahwa berbagai informasi itu muncul dari yang berkuasa, yaitu oligarki, negara, dan TNI.

Dari diskusi ini, jika dwifungsi TNI diberlakukan maka akan terjadi ketimpangan relasi kuasa karena ada akumulasi kekuasaan terjadi saat militer masuk ke dalam instituasi pemerintahan sipil. Dengan itu Departemen Kastrat BEM Fikom Unpad dan LPPMD Unpad menyatakan sikap, yaitu menolak dwifungsi TNI. Sebuah keniscayaan bahwa Dwifungsi TNI dapat membungkam demokrasi di negara kita.

 

 

Penulis : Natali Maura Nursi

Editor : Ananda Putri Upi M

[ #OnThisDay ] Hoax Ditengah Bencana, Refleksi Gempa Kolkata 1737

“Gempa” Kolkata 1737, India

 

Masih segar dalam ingatan gempa besar dengan magnitudo 7.0  yang mengguncang Lombok, korban jiwa tercatat sebanyak 563 jiwa. Gempa ini juga mengakibatkan 390.529 orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Gempa ini mengalihkan perhatian publik yang semula tertuju pada event Asian Games 2018 serta drama menjelang Pilpres 2019. Belum selesai duka di Lombok, pada 22 September 2018 gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Tengah hingga mengakibatkan tsunami setinggi  11,3 meter yang meluluhlantakan kota Palu, Donggala, dan Mamuju. Menurut humas BNPB tercatat korban jiwa akibat gempa Palu sebanyak 2.045 orang yang tersebar di Kota Palu dan berbagai kabupaten disekitarnya. Gempa ini juga mengakibatkan 10.679 orang mengalami luka-luka dan 82.775 orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi.

Bencana di Palu dan Lombok juga membuka ingatan lama masyarakat tentang dahsyatnya gempa bermagnitudo 9,0 serta Tsunami setinggi 30 meter yang melanda Aceh serta beberapa negara di sekitaran Samudera Hindia 14 tahun yang lalu, ketika itu korban jiwa di Aceh saja tercatat lebih dari 100.000 orang serta ratusan ribu lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Belum termasuk korban jiwa dan pengungsi dari Negara lainnya seperti Sri Lanka, Thailand, Malaysia, India dan Negara-negara lainnya yang terkena dampak dari gempa Aceh. Bencana ini juga tercatat sebagai salah satu bencana alam terbesar pada era modern. Masyarakat sebagian besar masih trauma dengan bencana alam yang terjadi, ingatan segar tentang tsunami Aceh juga masih membekas di masyarakat. Ketakutan tersebut diperparah dengan merebaknya hoax tentang bencana yang muncul di media sosial. seperti laporan sensasional tentang gempa bermagnitudo 8,9 yang akan melanda Jakarta dan sekitarnya dan isempat membuat kepanikan di tengah masyarakat ibukota sebelum akhirnya diklarifikasi oleh BMKG.

Bencana alam seperti gempa bumi bukanlah hal baru yang terjadi dalam sejarah, jutaan tahun yang lalu gempa sudah terjadi akibat pergeseran lempeng yang terus-menerus, beberapa gempa berkekuatan besar juga diikuti oleh tsunami dan memakan korban jiwa. Manusia sudah mengenal bencana alam semenjak zaman prasejarah. Sebelum adanya kamera, manusia mengabadikan kejadian dengan catatan sejarah baik dalam cerita turun-temurun serta lewat tulisan. Salah satu catatan sejarah tentang bencana alam yang terkenal adalah peristiwa bencana alam yang terjadi di Kolkata pada 11 Oktober 1737, yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 300.000 jiwa serta membuat kota pelabuhan Kolkata rusak berat. Namun beratus tahun setelahnya sejarawan mulai meragukan angka kematian yang begitu besar, dikarenakan informasi yang beredar di surat kabar (semula menjadi referensi) bertentangan dengan catatan pelaut yang sedang berada di Kolkata pada saat peristiwa terjadi.

Awalnya sejarawan mendapat informasi tentang bencana alam di Kolkata  dari catatan Thomas Oldham (1883) seorang ahli geologi Inggris yang mencari data tentang gempa di India. Oldham mengutip Gentleman’s Magazine edisi  Juni 1738-1739, yang berbunyi: “bahwa pada malam 11 Oktober 1737 terjadi badai hebat di mulut Sungai Gangga yang mengakibatkan air bah meluap dari sungai, kemudian pada saat yang bersamaan juga terjadi gempa bumi besar yang menghancurkan seluruh kota di sepanjang sisi sungai. Di Golgotta (Kolkata) saja, sebuah pelabuhan milik Inggris, dua ratus rumah serta sebuah menara gereja Inggris yang luar biasa tinggi tenggelam kedalam tanah tanpa patah. Juga dihitung bahwa sebanyak 20.000 kapal, barque, kapal-kapal kecil, perahu, dan sampan telah hanyut, termasuk Sembilan kapal Inggris di Sungai Gangga.“ (The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone Evaluated, 1994)

Oldham juga mengutip surat kabar London Magazine Juni 1738 yang berbunyi: “Pada malam antara 11 atau 12 Oktober lalu, terjadi badai yang mengamuk di hilir Sungai Gangga. Dan pada saat yang bersamaan terjadi guncangan keras dari gempa bumi yang menghancurkan banyak sekali rumah di sepanjang tepian sungai, di Golgotta (Kolkata) sebanyak 200 rumah hancur dan sebuah menara gereja Inggris yang tinggi dan megah tenggelam ke tanah tanpa patah. Diperkirakan 20.000 kapal dan perahu telah hanyut. Dari 9 kapal Inggris, 8 hilang dan sebagian besar tenggelam. Dari empat kapal Belanda di sungai, 3 hilang dengan semua kru dan kargo. 300.000 jiwa melayang dan air naik empat puluh kaki lebih tinggi dari biasanya di Sungai Gangga.” (The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone Evaluated, 1994)

Namun banyak dari infomasi yang beredar di surat kabar bertentangan dengan catatan pelaut yang berada di Kolkata saat bencana terjadi, terutama tentang bencana alam yang terjadi masih belum jelas apakah gempa bumi atau badai besar sehingga menimbulkan kebigungan dikalangan sejarawan. Juga angka korban tewas sendiri cenderung dibesar-besarkan,hal ini dibuktikan dalam jurnal The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone Evaluated  karya Roger Bilham (1994) yang memuat  catatan Thomas Joshua Moore, seorang kolektor yang bekerja untuk East India Company (EIC) di Kolkata yang sedang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Menurut catatan Moore melaporkan ‘bahwa sebuah bencana alam besar telah terjadi di Kolkata pada 11 Oktober 1737. Air bah menghancurkan sebagian besar bangunan di kota, air bah juga menghancurkan pelabuhan-pelabuhan Eropa di sekitar kota dan menurut perkiraan Moore bencana tersebut menelan setidaknya lebih dari 3000 korban jiwa.” Dalam catatan Moore tak jelas bencana seperti apa yang terjadi, entah gempa bumi, tsunami, atau badai yang menghancurkan Kota Pelabuhan Kolkata. Yang jelas bencana tersebut telah merusak sebagian besar kota dan membuat ribuan jiwa melayang.

Tak hanya Moore yang menjadi saksi dari bencana besar tersebut, banyak pelaut Eropa lainnya yang pada waktu itu sedang berada di Kolkata saat bencana terbesar dalam sejarah tersebut terjadi. Mereka juga menjadi saksi mata langsung bencana besar ini. Pelaut Inggris dan Eropa lainnya di beberapa kapal dagang juga melaporkan bahwa setidaknya 20.000 kapal yang bersandar di Pelabuhan Kolkata hancur akibat bencana alam besar ini. Dalam deskripsi yang dijelaskan bahwa bencana alam ini disebabkan oleh angin topan yang menyebabkan badai besar, namun ketika laporan ini sampai ke Eropa, bencana di Kolkata disebabkan oleh hal lain yaitu gempa bumi besar.

Sensus pada abad ke 18 menunjukkan bahwa populasi Kota Kolkata hanya 20.000 jiwa saja, ini sudah termasuk populasi yang tinggal baik di perkotaan maupun pedesaan disekitar Kolkata. Berbanding terbalik dengan jumlah korban jiwa yang dilaporkan di surat kabar yang mencatat angka 300.000 jiwa yang justru melebihi jumlah dari penduduk Kolkata sendiri, sebuah angka yang fantastis.

 

 

Meskipun bukti tentang bencana apa yang terjadi di Kolkata masih simpang-siur dan jumlah korban tewas masih dipertanyakan, literatur populer sampai sekarang masih mencatat angka 300.000 korban jiwa dan penyebabnya sebagai gempa bumi. Ada dugaan penggunaan framing dalam penulisan berita pada peristiwa itu untuk memunculkan sensasionalisme, seperti membesarkan laporan awal dari semula 3.000 korban tewas menjadi “300.000”, serta dua bencana yang terjadi sekaligus dalam satu waktu untuk menciptakan lebih banyak rasa takut dan ketertarikan di kalangan pembaca awal abad ke-18. Meskipun sensasionalisme untuk menjual berita ini tidak pernah terbukti, tidak menutup kemungkinan para editor membungkus peristiwa tersebut dengan cerita “gempa bumi” karena itu akan  lebih banyak menarik minat di kalangan pembacanya. (The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone Evaluated, 1994).

Terlepas dari bencana apapun yang terjadi di Kolkata pada 1737 baik itu badai besar ataupun gempa bumi, peristiwa tersebut merupakan bencana besar yang telah menelan banyak korban. Bencana tersebut telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan tempat tinggal masyarakat disana. dan itu merupakan fakta yang tak bisa disangkal, hoax tentang bencana alam memang sudah lama muncul dan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan tentu akan menimbulkan kepanikan yang tak perlu dan dapat merugikan masyarakat yang menjadi korban bencana. Tetap perlu hati-hati dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar meski ditengah kepanikan sekalipun.

 

Penulis:

M. Izzat

 

Daftar Pustaka

 

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

Bidang Sosial dan Masyarakat

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

BERGURU PADA ‘THE GRAND OLD MAN’ INDONESIA

K. H. Agus Salim ( src: en.wikipedia.org )

KH Agus Salim. Seorang pejuang, pemimpin, politikus, diplomat dan masih banyak lagi sebutan baginya sebagai seorang manusia Indonesia yang lahir di Kota Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884. Maka pada tahun ini, telah sampailah usia almarhum pada angka 134 tahun. Telah berlalu satu abad sejak ia dilahirkan dan telah 64 tahun sejak ia wafat. Namanya tetap akan menjadi kenang-kenangan indah bagi sesiapa yang mau belajar darinya. Memelajari sejarahnya.

Dialah putra keempat Sultan Moehammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Sebagai putra seorang jaksa, Agus Salim dapat menyelesaikan sekolahnya hingga setara SMA di HBS (Hogere Burger School) 5 tahun pada usia 19 tahun dengan menyandang predikat lulusan terbaik di tiga kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Setelah menamatkan studinya, Agus Salim berkeinginan melanjutkan kuliah di bidang kedokteran di Belanda. Namun, karena keterbatasan biaya, penolakan pemerintah Belanda untuk memberikan beasiswa kepadanya membuatnya gagal melanjutkan sekolah kedokteran. Bahkan, Kartini, gadis Jepara yang kala itu mendengar cita-cita Agus Salim, berusaha membantu dengan mengalihkan dana beasiswanya dari pemerintah belanda kepada Agus Salim. Akan tetapi, karena kekecewaannya terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial (antara keturunan bangsawan dengan putra inlander), Agus Salim memilih untuk menolak beasiswa tersebut.

Meski gagal melanjutkan ke sekolah yang ia impikan, sesungguhnya Agus Salim tidak sedikit pun berhenti akan mimpi-mimpinya. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1905, Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Hindia Belanda di kota itu antara 1906-1911. Di sana, ia kembali memperdalam ilmu agamanya. Ia belajar di Jeddah dibawah naungan pamannya yang berasal dari Minang dan telah menjadi ulama di Makkah, Syekh Ahmad Khotib. Pekerjaan yang dijalaninya di Jeddah dan tugasnya sebagai penerjemah membawanya menjadi pemuda dengan penghasilan yang cukup tinggi pada masa itu.

Setelah lima tahun, Agus Salim kembali ke Hindia Belanda dan bekerja di Bureau voor Openbare Werken (BOW)—Jawatan Pekerjaan Umum—hingga tahun 1912. Selama 1912 hingga 1915, Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Pernah juga ia jadi redaktur bahasa Melayu dalam Commissie voor de Volkslectuur—yang belakangan jadi Balai Pustaka. Ia mulai terjun ke dunia pergerakan nasional. Meskipun akhirnya ia keluar dari BOW, pemerintah Hindia Belanda masih tetap memercayainya melakukan tugas-tugas khusus menangani kaum pergerakan, ini terjadi pada masa sebelum Agus Salim memutuskan berdiri sejajar bersama Sarekat Islam. Ia pernah ditugaskan untuk menjadi mata-mata polisi Belanda yang hadir dalam rapat SI, karena pada waktu itu terdengar desas-desus yang menyatakan bahwa Tjokroaminoto bekerjasama dengan Jerman untuk melakukan pemberontakan di tanah Jawa. Namun, desas-desus tersebut berakhir dengan tidak adanya pemberontakan dalam bentuk apa pun.

Terjun menjadi antek belanda dalam menyelidiki pergerakan nasional, Agus Salim justru malah berbalik dan mendukung Sarekat Islam. Ia juga mengambil jalan sebagai politikus, meskipun karir politiknya tidak dapat benar-benar dibilang mulus. Agus Salim resmi bergabung di SI pada tahun 1951 sekaligus juga menjadi Anggota Dewan Rakyat Volksraad bersama dengan Tjokroaminoto dan Abdul Muis. Bahkan pada tahun 1921-1924 selama empat tahun, ia menggantikan posisi kedua tokoh tersebut yang telah keluar lebih dulu dari keanggotaan Volksraad dengan alasan kekecewaan terhadap pemerintah Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya Agus Salim menyadari posisinya dan memutuskan untuk fokus pada SI.

Sebelum itu, pada tahun 1923 terjadi perselisihan di antara orang dalam SI. Pasalnya Semaun dan kawan-kawannya  menginginkan SI condong pada pemikiran kiri dan berhasil membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI. Sementara Agus Salim tetap mempertahankan dirinya dalam SI, hingga akhirnya kedua orang tersebut menjadi musuh dalam pergerakan.

Selain SI ia juga menjadi salah satu penggerak Jong Islamiten Bond. Di sini ia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dengan pemahaman ilmu agamanya, ia membuat posisi perempuan dalam pertemuan yang sebelumnya berada di belakang pria dan dibatasi dengan tabir, akhirnya diberikan tempat yang sejajar dengan tempat duduk pria.

Reputasinya telah dikenal jauh. Bahkan selain sebagai tokoh pergerakan, Agus Salim juga dikenal sebagai diplomat yang andal. Ialah tokoh yang sangat berjasa dalam menggalang kepercayaan bangsa-bangsa di Timur Tengah untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Disebabkan oleh kemampuan diplomasinya inilah kemudian ia dijuluki sebagai ‘The Grand Old Man’, yang kemudian dikisahkan kembali melalui novel berjudul sama, ditulis oleh Haris Priyatna dan terbit pada tahun 2017. Mengenai kemampuannya berdiplomasi, Agus Salim sendiri sejak mudanya setidaknya telah menguasi 9 bahasa. Hal itu menjadi pendukung karirnya bahkan setelah kemerdekaan Indonesia ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kemampuannya dalam berdiplomasi membuat ia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah adanya pengakuan kedaulatan, Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri.

Tidak hanya terjun dalam politik, ia juga terjun dalam dunia jurnalistik. Ia pernah menulis buku ‘‘Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan’’ sebagai buah karyanya. Agus Salim bahkan pernah merintis karir sebagai Redaktur II Harian Neratja dan diangkat menjadi Ketua Redaktur. Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin Harian Hindia Baroe di Jakarta.

Sederet profesi telah dijalaninya. Tak lama setelah kembali ke tanah air dari Jeddah, sebagai pemuda yang berpenghasilan cukup tinggi, ia kemudian kembali ke kampung halamannya, menikah dan memiliki 10 orang anak dari perempuan Minang bernama Zainatun Nahar Almatsier. Bersama keluarganya inilah selanjutnya Agus Salim menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Memilih bertahan dalam kezuhudan. Meskipun pada saat itu, Sarekat Islam yang dipimpinnya merupakan organisasi yang besar.

Di luar, Agus Salim adalah sosok penggerak yang tidak kenal takut, ia adalah pemimpin yang memberikan contoh nyata bahwa memimpin dan menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagaimana Mohamad Roem menceritakan pengalamannya mengunjungi bedeng kontrakan keluarga Haji Agus Salim sekitar 1920-1930an bersama Kasman Singodimedjo muda. Pengalaman itu diceritakan Roem dalam tulisan di Prisma No 8, Agustus 1977, dengan judul, Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita.” Haji Agus Salim juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa yang bebas, cerdas, dan religius.

Agus Salim juga memimpin keluarganya dalam mengarungi hidup. Ia mampu menjadikan segala kesusahan hidup sebagai pelajaran yang dapat ia sampaikan kepada anak-anaknya. Begitulah cara anak-anaknya tumbuh tanpa pendidikan formal.  Sebab bagi Agus Salim sendiri, pendidikan yang diberikan kehidupan telah lebih dari cukup membawanya pada titik di mana ia berada.  Dengan kecerdasannya menjalani kehidupan, ia beserta keluarganya menjadi contoh nyata seorang manusia mulia yang mengetahui posisi sebagaimana mestinya, yang menikmati kehidupan sebagaimana adanya, dengan tetap bersyukur dan terus belajar dari apa yang ada di sekelilingnya. Kehidupan seorang pemimpin yang relijius bersanding dengan kepribadian bebas dan sikap nasionalismenya, Agus Salim telah mencatatkan namanya sendiri dalam sejarah. Menjadi tokoh yang dikagumi dan disegani. Menjadi tokoh yang bahkan setelah kematiannya, masih dijadikan contoh dan tempat belajar.

Referensi         :

https:// tirto.id/memimpin-itu-menderita-seperti-agus-salim-czgj

 https:// tirto.id/pendidikan-tanpa-sekolah-ala-agus-salim-cnSC

https://m.merdeka.com/pendidikan/kisah-agus-salim-pejuang-kemerdekaan-yang-juga-menekuni-jurnalistik.html

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/06/07/kisah-k-h-agus-salim-dan-diplomasi-pertama-ri-tahun-1947-diangkat-menjadi-novel

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

[ RILIS DISKUSI ] UJARAN SEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK: “Rahim Anget” Karena Tubuh Jojo

 

 

Lensa Deliberation: Ujaran Seksual Dalam Ruang Publik

Media sosial baru-baru ini hangat memperbincangkan seorang atlet di Asian Games bernama Jonathan Christie, atau yang biasa dipanggil Jojo. Atlet Indonesia yang mendapat medali emas cabang olahraga bulu tangkis ini melejit namanya bukan hanya karena prestasinya, sebagian orang mengatakan ketenarannya di muka publik juga dikarenakan paras dan aksinya yang menarik perhatian. Selebrasi “Buka baju” ala Jojo di dua laga final Asian Games cabang olahraga bulu tangkis tunggal putra menyebabkan namanya menjadi sorotan. Banyak penggunaa media sosial yang menuliskan komentar terkait hal tersebut, sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Komentar-komentar tersebut tidak hanya berisi pujian dan ekspresi kekaguman, beberapa warganet juga menuliskan ekspresi seksual mereka melalui komentar seperti:

 “#jojobukabaju kenapa sih cuma kaosnya doang yang dibuka .. Gemes deh pengen merosotin celananya HAHAHA ..”

“Aaak gantengnya! Rahim gue anget”

Selain rahim anget, ada pula beberapa kalimat yang menjadi populer di media sosial belakangan ini misalnya “ovarium meledak”, “tuba fallopi bergetar”, “serviks melebar”, hingga “hamil online”.

Berdasarkan fenomena tersebut, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fikom Unpad, pada Kamis (13/9) mengadakan diskusi bersama beberapa mahasiswa Fikom Unpad. Hasil diskusi tersebut menyebutkan bahwa komentar-komentar yang ditulis warganet terkait Jojo merupakan bentuk dari ujaran seksual. Ujaran seksual sendiri memang belum memiliki definisi pasti, tetapi berdasarkan makna dari masing-masing kata, ujaran berarti kalimat yang dilisankan dan seksual berarti berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Seperti halnya ujaran seksual, ekspresi seksual pun belum memiliki definisi pasti, akan tetapi seorang Penulis dan Praktisi Pendidikan Seksual bernama Cory Silverberg menyatakan bahwa ekspresi seksual tidak hanya terbatas pada pengungkapan aktivitas seksual semata, ekspresi seksual juga meliputi pikiran, perasaan, hasrat, harapan, dan bahkan impian terkait seksualitas.

Berkaitan dengan komentar-komentar yang dilontarkan oleh warganet tersebut sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai ekspresi seksual belaka, alasannya karena dalam mengungkapkan komentar tersebut tidak ada relasi kuasa yang dimiliki warganet terhadap Jojo. Sebagaimana menurut Pengamat Gender dan Seksualitas UI, Irwan Hidayana menyampaikan bahwa bisa jadi komentar-komentar tersebut menjadi kebanggan bagi Jojo sebagai laki-laki karena memiliki tubuh maskulin yang (dianggap) ideal berdasarkan konstruksi sosial masyarakat saat ini.

Objektifikasi kepada bentuk tubuh orang disini terlalu dibesar-besarkan oleh media dan kita tidak bisa menyalahkan media sepenuhnya karena disitulah fungsi atau peruntukan media. Banyak pendapat yang bermunculan pada kasus ini yang intinya hanya dibuat media untuk membentuk persepsi di masyarakat. Di media sosial semua orang dapat meberikan atau mengutarakan pendapatnya karena media sosial merupakan ruang yang bebas.

Namun, sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut sudah masuk pada ranah seksis dan merupakan suatu tindak pelecehan seksual. Hal ini karena komentar-komentar tersebut dirasa tidak menghargai Jojo sebagai atlet, meskipun Jojo sendiri tidak menyadari bahwa komentar-komentar yang ditujukan kepadanya mengarah pada pelecehan seksual, tetapi fonemenai ini jelas menunjukkan adanya objektifikasi tubuh Jojo sebagai atlet.

Beberapa orang beranggapan bahwa seharusnya kasus seperti ini tidak seharusnya dibesar-besarkan karena dianggap sebagai candaan biasa. Hal tersebut sering terjadi dan beberapa orang yang menjadi sasaran juga tidak mempermasalahkannya atau bahkan bangga dengan ujaran seperti itu. Di kalangan feminis, “pelecehan” yang menimpa Jojo menjadi permasalahan besar karena sering terjadi di media sosial. Ini dikarenakan teori feminisme memiliki landasan yang kuat terkait dengan objektifikasi di media sosial.

Dalam teori-teori feminisme, ada banyak perspektif dari yang menyatakan bahwa objektifikasi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki adalah tidak sama. Beberapa argumen dari teori feminisme, khususnya dari gelombang kedua, yang menyediakan argumentasi yang kuat dalam analisis patriarki. Perspektif pertama yang paling sederhana adalah perspektif budaya pemerkosaan. Budaya pemerkosaan memosisikan perempuan selalu sebagai objek seksual yang agensinya tiba-tiba berubah ketika ia menjadi korban. Perempuan selalu dilihat sebagai tubuh dan wajahnya saja, tidak peduli apa pun profesinya, apakah seorang jurnalis, hakim, akuntan, atau dokter, sehingga selalu ada embel-embel penampilan fisik seperti “politikus cantik”, “dokter cantik”, sampai “mayat cantik”. Tetapi ketika perempuan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan, perempuan disalahkan karena dianggap memancing tindakan-tindakan tersebut.

Objektifikasi perempuan terjadi karena masyarakat kita mempunyai budaya pemerkosaan yang menyerang feminitas. Perempuan yang memiliki keperempuanan dianggap inferior dan wajar apabila dikuasai melalui pemerkosaan. Objektifikasi perempuan adalah bagian dari penguasaan kelelakian terhadap keperempuanan dan dalam bentuk-bentuk lebih lanjut menjadi pelecehan atau pemerkosaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi yang diadakan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fikom Unpad, pada Kamis (13/9) menyebutkan bahwa komentar-komentar yang ditulis warganet terkait Jojo merupakan bentuk dari ujaran seksual. Berdasarkan makna dari masing-masing kata, ujaran berarti kalimat yang dilisankan dan seksual berarti berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai ekspresi seksual belaka, sebagaimana menurut Pengamat Gender dan Seksualitas UI, Irwan Hidayana menyampaikan bahwa bisa jadi komentar-komentar tersebut menjadi kebanggan bagi Jojo sebagai laki-laki karena memiliki tubuh maskulin yang (dianggap) ideal berdasarkan konstruksi sosial masyarakat saat ini. Sebagian orang yang lain beranggapan bahwa seharusnya kasus seperti ini tidak seharusnya dibesar-besarkan karena dianggap sebagai candaan biasa. Di kalangan feminis, “pelecehan” yang menimpa Jojo menjadi permasalahan besar karena sering terjadi di media sosial. Berbeda dengan kalangan anti-feminis yang merespon masalah tersebut adalah bumerang kepada kalangan feminis karena korban pada kasus ini adalah laki-laki dan beranggapan ini merupakan bentuk “perlawanan” perempuan kepada lawan jenisnya karena biasa dijadikan objek pelecehan.

Oleh: Dita Ariane dan Siti Nurul F

 

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

G30S Militer dan Sejarah Kelam Etnis Tionghoa

 

Menjelang pemilihan Presiden 2019, isu bernuansa rasial serta konspirasi tentang kebangkitan PKI kembali mewarnai drama politik Indonesia. Lewat media sosial, hoax tentang bangkitnya PKI dan agenda Komunis China untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia menjadi jualan yang laris di masyarakat, sehingga membangkitkan kembali sentimen rasial dan xenofobia terhadap etnis Tionghoa di masyarakat. Etnis Tionghoa sudah lama menjadi korban diskriminasi dan fitnah, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Sejak zaman kolonial mereka sudah mendapat perlakuan diskriminatif lewat politik adu domba Penjajah Belanda.

 

Dalam Jakarta: sejarah 400 tahun karya Susan Blackburn, dituliskan, sebelum VOC tiba di Nusantara, relasi antara Pribumi dan Tionghoa sangat akur. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah ribuan tahun menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan berbagai dinasti di Tiongkok. Ketika VOC datang, mereka memanfaatkan orang Tionghoa sebagai rekan berdagang dan memberikan mereka perlakuan istimewa yang tidak didapatkan penduduk asli. Namun hubungan mesra ini tidak berlangsung lama, pada 9-21 Oktober 1740 terjadi peristiwa Geger Pecinan. Dalam peristiwa itu VOC membantai tidak kurang dari 10.000 jiwa etnis Tionghoa selama 13 hari. Menurut Hembing Wijayakusuma, dalam Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke, kekalahan VOC dalam persaingan dagang dengan EIC, Inggris, serta kekeliruan-kekeliruan VOC dalam menentukan harga dan pangsa pasar, telah menjadi alasan tambahan VOC untuk menindas warga Tionghoa. VOC menuduh masyarakat Tionghoa berencana melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial, dan, sebagai tindakan balasan, tentara kolonial membantai orang Tionghoa dengan bantuan penduduk asli yang sudah dihasut oleh VOC. setelah peristiwa Geger Pecinan ribuan etnis Tionghoa mengungsi ke berbagai daerah. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan mereka didalam ghetto untuk mencegah mereka berbaur dan berkomunikasi dengan dunia luar, mulai dari peristiwa ini kebencian penduduk asli dengan etnis Tionghoa muncul ke permukaan.

 

Beratus tahun setelahnya orang Tionghoa tetap mengalami diskriminasi rasial, Pada 1965 muncul klaim bahwa etnis Tionghoa dan PKI bekerja sama dengan Komunis China, dalam peristiwa G30S. Peristiwa ini kembali membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Tionghoa Indonesia di zaman modern. Dimulai dari tanggal 1 Oktober 1965, negara diguncang dengan drama penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok pasukan bersenjata kepada tujuh Jenderal Angkatan Darat. Sontak kejadian ini membuat masyarakat dilanda kebingungan serta prasangka, yang membuat seluruh negeri bergolak. Rakyat yang sudah melarat karena tingginya bahan kebutuhan pokok, akibat hiperinflasi yang melanda sejak 1963, menjadi terpancing amarahnya akibat peristiwa malam satu Oktober 1965, yang memakan korban dari petinggi Angkatan Darat. Emosi rakyat dipermainkan lewat serangkaian isu mengenai pemberontakan yang akan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia beserta Angkatan Kelima, yang mendapat dukungan dari RRT terhadap pemerintahan yang sah.

 

Serangkaian isu yang menyebar membuat PKI, beserta elemen-elemen organisasi dan berbagai tokoh dari kubu kiri, menjadi pihak tertuduh dalam tragedi berdarah pada dini hari 1 Oktober tersebut. Dari peristiwa itu (seperti ditulis di berbagai buku) lantas dianalisis bahwa PKI yang saat itu berhubungan mesra dengan Bung Karno – merasa khawatir pimpinan nasional bakal beralih ke tangan orang AD. PKI tentu tidak menghendaki hal itu, mengingat PKI sudah bermusuhan dengan AD sejak pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui bahwa BungKarno sakit keras, mereka menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan.  Akhirnya meletus G30S. Seperti yang dijelaskan Subandrio dalam bukunya Kesaksianku dalam G30S (2000) dan Taomo Zhou dalam jurnalnya: China and Thirteen of September Movement (2014), bahwa surat kabar ABRI menyebutkan G30S adalah kudeta komunis gagal yang direncanakan dan diatur oleh rezim Peking sebagai bagian dari program revolusi dunia.  Kedekatan PKI dengan poros Peking, yang saat itu dipimpin oleh Mao Zedong, membuat publik berasumsi, bahwa RRT berada dibalik penculikan para jenderal dan percobaan kudeta, Dugaan keterlibatan RRT dan Mao Zedong membuat publik berpikir bahwa orang Cina menjadi dalang dari penculikan dan pembunuhan para Jenderal. Alhasil kecurigaan masyarakat kepada etnis Tionghoa yang sudah lama bermukim di Indonesia semakin berkembang, mereka dicap sebagai agen komunis dan dianggap berbahaya bagi stabilitas Negara. Kesenjangan sosial yang tinggi pada waktu itu juga menjadi salah satu penyebab kebencian masyarakat pada etnis Tionghoa. Pada masa itu banyak orang Tionghoa memiliki standar hidup yang lebih baik dibandingkan orang pribumi, banyak dari mereka masih bisa hidup nyaman meski negara sedang dilanda hiperinflasi. Dan pada saat yang bersamaan kampanye anti komunis mulai menyebar luas di masyarakat.

 

Perlahan kampanye anti komunis mulai berkembang menjadi kampanye anti Tionghoa di berbagai daerah, pada 10 November 1965 muncul gerakan anti Tionghoa di Makassar yang berujung pada pembantaian warga Tionghoa di Makassar. Pada 1966, keadaan semakin tidak terkendali. Harga-harga yang melambung tinggi serta stabilitas keamanan yang semakin memburuk membuat gelombang demonstrasi semakin marak di berbagai tempat, yang berkembang menjadi kerusuhan rasial, Pada 10 Desember 1966, di Medan terjadi kerusuhan massal, dimana orang Tionghoa dikejar dan dibantai karena dituduh bekerjasama dengan komunis.

 

Setahun setelahnya pada November 1967, di Kalimantan Barat terjadi Peristiwa Mangkuk Merah yang merupakan salah satu tragedi hitam bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Puluhan ribu orang Tionghoa dibantai karena dituduh menjadi simpatisan komunis, mereka dituduh merencanakan makar dan pemberontakan di Kalimantan. Pada peristiwa ini ratusan ribu orang Tionghoa mengungsi ke Pontianak dan Singkawang, untuk menghindari pembantaian yang dilakukan oleh masyarakat local, yang telah dihasut oleh pemerintah dan militer.

 

Posisi orang Tionghoa semakin terjepit dikala pada tahun 1967, dimana rezim represif Orde Baru mengeluarkan peraturan pemaksaan asimilasi bagi orang Tionghoa, lewat Surat Edaran Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 Tentang Masalah Cina, dimana mereka dilarang menggunakan nama-nama Tionghoa dan memaksa mereka menggunakan nama yang berbau lokal, serta mengganti nama Tiongkok menjadi “Cina”. Pada tahun yang sama Suharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang melarang segala kegiatan kepercayaan serta keagamaan Tiongkok dilakukan di Indonesia.

 

Tidak cukup sampai disitu, Orde Baru semakin mengeksploitasi hak masyarakat Tionghoa, lewat diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286 Tahun 1978. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Intelijen Negara(BIN), mengawasi gerak-gerik orang Tionghoa-Indonesia melalui sebuah badan yang bernama  Badan Koordinasi Masalah Cina  (BKMC), dengan alasan untuk mengawasi masalah komunisme. Kemudian pada tahun 1988 Orde Baru mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers Departemen Penerangan R.I. no.02/SE/Ditjen-PPG/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan dan iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum. Orde baru juga membatasi peran masyarakat Tionghoa di bidang pemerintahan serta militer.

 

Peristiwa kelabu bagi masyarakat Tionghoa seakan tak pernah berhenti. Kerusuhan rasial kembali terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, yang merupakan salah satu masa terburuk bagi sejarah Tionghoa Indonesia. Pada tanggal 13-15 Mei 1998 kembali terjadi persekusi dan pembantaian terhadap etnis Tionghoa, pemerkosaan wanita Tionghoa, serta penjarahan dan pembakaran toko-toko Tionghoa, yang dikenal sebagai peristiwa Mei Kelabu. Peristiwa ini mengakibatkan eksodus besar-besaran etnis Tionghoa-Indonesia ke luar negeri untuk menghindari kerusuhan. Namun ditengah kekalutan krisis ekonomi dan kekacauan yang melanda, pejabat Orde Baru menyalahkan etnis Tionghoa yang dianggap menguasai perekonomian dan menjadi biang kerok krisis ekonomi pada waktu itu. Pernyataan tersebut membuat sentimen anti-Cina kembali berkobar di masyarakat yang berujung pada kerusuhan.

 

Tak lama setelah reformasi, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ini. Dari laporan TGPF yang diliris Komnas Perempuan dalam Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (1999) ditemukan bahwa kerusuhan Mei 1998 digerakkan secara sistematis dan terstruktur yang ditandai dengan munculnya massa provokator yang memancing warga untuk ikut melakukan pengrusakan, secara fisik tampak terlatih, beberapa berseragam sekolah, tidak menjarah dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung terbakar. TGPF juga menemukan bahwa etnis Tionghoa menjadi target utama dalam kerusuhan tersebut, sebagian besar korban kerusuhan dan pemerkosaan adalah etnis Tionghoa. Aparat yang diterjunkan di lapangan cenderung melakukan pembiaran terhadap kerusuhan anti Cina yang terjadi pada 1998.  Namun, sayangnya setelah laporan penyidikan TGPF diliris pada 1999 tidak pernah ada aktor yang diseret dan bertanggung jawab, semua dibiarkan tenggelam dan berlalu begitu saja seakan tak pernah ada hal yang terjadi.

 

Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, satu-persatu peraturan diskriminatif warisan Orde Baru dicabut. Masyarakat Tionghoa kembali dibebaskan menjalankan tradisi leluhurnya. Namun bukan berarti duka dan ketakutan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa hilang begitu saja, diskriminasi yang sudah berlangsung lintas generasi terlanjur menciptakan luka yang mendalam bagi mereka. Politik pemisahan identitas yang dilakukan VOC dan Orde Baru sudah terlanjur menciptakan stigma, bahwa etnis Tionghoa adalah etnis ‘pendatang’ dan ‘berbeda’ dengan penduduk asli dan stigma ini masih bertahan hingga sekarang.

 

Munculnya teori-teori konspirasi tentang ‘Komunis China’ dan ‘Kebangkitan PKI’ yang ingin menguasai Indonesia dewasa ini tak jauh berbeda dengan isu yang sama, yang muncul pasca peristiwa 65, hanya sekedar kabar burung yang tak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat akan sejarah dan pendidikan literasi digital, yang membuat kebencian masyarakat terhadap etnis Tionghoa, masih terpelihara. Rakyat masih mudah terbawa dengan narasi-narasi berbau SARA dan, bila dibiarkan, hanya akan memperpanjang rantai kebencian terhadap etnis Tionghoa. Semestinya harus ada upaya untuk meluruskan sejarah etnis Tionghoa agar bebas dari prasangka, serta pengakuan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari Indonesia, sehingga mata rantai kebencian terhadap etnis Tionghoa bisa segera terputus.

 

Penulis: M. Izzat

 

 

 

Departemen Kajian, Aksi dan Strategis

 

Bidang Sosial dan Masyarakat

 

BEM Bima Fikom Unpad 2018

 

Kabinet Archipelago

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Subandrio. 2000. Kesaksianku Tentang G30S, Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total

 

Zhou, Taomo. 2014. China and Thirteen of September Movement, New York: Southeast Asia Program Publications at Cornell University

 

Badan Koordinasi Intelijen Negara. 1980. Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia, Jakarta: Badan Koordinasi Masalah Cina

 

Blackburn, Susan. 2011. Jakarta: Sejarah 400 tahun, Jakarta: Komunitas Bambu

 

Publikasi Komnas Perempuan. 1999. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan & New Zealand Official Development Assistance

 

https://tirto.id/angkatan-kelima-diusulkan-pki-ditolak-angkatan-darat-cC14 diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/arsip-rahasia-as-hoax-mao-zedong-terlibat-g30s-cyz3 diakses pada 25 September 2018e

 

https://indoprogress.com/2017/09/baperki-komunitas-tionghoa-dan-g30s-di-kota-medan/ diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/tragedi-berdarah-pembantaian-mangkuk-merah-cEUq diakses pada 16 September 2018

 

https://historia.id/modern/articles/duka-warga-tionghoa-DbKmv diakses pada 17 September 2018

 

https://www.dw.com/id/kerusuhan-mei-1998-menolak-lupa/a-18464585 diakses pada 17 September 2018

 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940188 diakses pada 16 September 2018

 

https://www.vice.com/id_id/article/a3av7e/pengakuan-para-pelaku-penjarahan-mei-98-korban-operasi-kerusuhan-sistematis diakses pada 17 September 2018

Irasionalitas War on Terror untuk Perdamaian

pengeboman kompleks istana presiden Irak oleh pasukan udara AS di hari-hari awal war on terror, 21 Maret 2003. Kredit foto: independent.co.uk

Melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 36/67 1981, Hari Perdamaian Dunia resmi jadi kampanye internasional. Sejak saat itu ia dirayakan banyak negara untuk menentang perang dan kekerasan serta mempromosikan gencatan senjata, tepatnya di tanggal 21 September tiap tahunnya. Pada dekade ini, perdamaian  jadi semakin urgen dan ditempuh dengan banyak cara, salah satunya adalah pengentasan terorisme yang makin mendesak. Namun, strategi Global War on Terror yang umum digunakan bermasalah bahkan sejak awal-mulanya. Ia  malah memperburuk kedamaian.

Pengantar

Di hari yang sama setelah serangan 9/11, presiden George Bush menyatakan deklarasi perang terhadap terorisme kepada publik dunia. Ia memberikan sedikit ulasan tentang rencana perang jangka panjang. “Perang melawan terorisme akan mengorbankan waktu yang panjang, korban tak terhitung, dan pembiayaan yang mahal…..Kami(AS) yang akan memimpinnya…demi perdamaian dan keamanan dunia”.

Strategi anti-teror ini menonjolkan aksi militer terhadap teroris di negara lain, walaupun bukan satu-satunya jenis. AS memberikan contoh pada tiap pemimpin di masa mendatang bagaiaman lumrahnya ia dioperasikan. Untuk itu, tulisan ini akan mengulas bagaimana prototipe War against terrorism yang diletakkan AS pasca 9/11 bermasalah, sehingga malah memperburuk kondisi perdamaian dunia.

Setidaknya ini dilihat dari teropong HAM, ekonomi-politik, dan politik internasional. Pertama, pelaksanaannya memperburuk kedamaian karena kejahatan-kejahatan humaniter justru timbul. Kedua, ia justru meningkatkan ancaman terorisme di waktu mendatang, seperti yang terjadi pasca Operasi Iraqi Freedom AS dengan munculnya ISIL.

Eksesifitas Perang    

Invasi militer untuk keperluan kontra-teror cenderung menempatkan situasi yang penuh dengan blokade, pembatasan akses informasi, dan pengucilan terhadap wilayah terkait oleh si penginvasi. Perlu disepakati, Ini bisa terjadi karena si inisiator adalah pihak yang punya sumberdaya alokasi, seperti teknologi tempur dan informasi, dan sumber daya otoritatif, seperti pengaruh yang besar di politik global melalui badan-badan dunia, yang jauh lebih besar dibanding yang dimiliki kekuasaan wilayah target.

Dalam kondisi demikian, kejahatan-kejahatan lain yang saling berhubungan justru akan muncul. Pertama, kedaulatan kawasan yang diserbu terancam—pada beberapa kasus, AS justru ikut-campur pada konflik internal wilayah sasaran. Kedua, kematian sipil tak bersalah tidak akan terhindar. Terakhir, perang ini mempersilahkan penguasaan atas kekayaan alam dan posisi strategis wilayah terkait melalui kekerasan.

Pertama mengenai kedaulatan kawasan yang sudah pasti terancam karena karakter intervensionis dan superior negara yang berhajat.  Ini dimulai pada Oktober 2001, ketika AS dengan unilateral menyerbu timur-tengah. Secara berturur-turut; terhadap Afghanis seperti Bin Laden; pemerintahan Taliban Afghanistan dan  Saddam Hussein pemimpin Irak.

Di Afghanistan, penyerbuan AS dilatarbelakangi tuduhan Bush, CIA, dan Pentagon, bahwa Taliban membantu jaringan Al-Qaeda mempersiapkan serangan 9/11. AS lalu menduduki Afghanistan untuk menangkap Taliban. Disamping itu, mereka bekerjasama dengan kaum oposisi dari north alliance untuk menggantikan pemerintahan Taliban. Suatu lelucon yang konyol, mengetahui AS sendirilah yang mendonor fundamentalis Taliban sehingga memenangkan perang saudara di negara yang sama pada 80’an, kini justru berusaha menjatuhkannya dengan memanfaatkan agenda anti-teror. Persis seperti amatan kritikus sosial Noam Chomsky pada Pirates and Emperors: Old and New(2002),

(yang memberikan Taliban senjata dan markas pada perang saudara Afhganistan) adalah Amerika dan CIA….sementara Afghanis(orang asli Afghanistan) menderita selama berkuasanya Taliban…Namun, saat AS diserang(9/11), bukannya menghukum orang Amerika yang dulu membantu Taliban untuk berkuasa, AS justru memburu orang Afghan.

Pendudukan ini berlangsung selama 16 tahun(2001-2016) dan memperburuk kondisi Afghanistan, yang baru melalui periode perang saudara pada dekade sebelum invasi. Modernisasi, terutama percanggihan teknologi informasi, yang banyak dialami negara berkembang di awal milenium, tidak terjadi di negeri ini karena disibukkan peperangan yang dibawa AS. Aktivitas yang memanusiakan penduduk sipil terhenti akibat dari kemiskinan dan huru-hara yang dihasilkannya.

Dampak serupa, bahkan lebih parah, juga terjadi di Irak.

Pada 2003, AS dan Irak menyerbu bekas kawasan Mesopotamia itu dengan alasan menghentikan pengembangan nuklir untuk digunakan jaringan teroris. Suatu tuduhan yang serupa seperti saat AS menyerang Irak di Perang Teluk Persia pada 80’an. Bedanya, pada serangan ini tuduhan serupa ditambahkan nada itu(senjata pembunuh massal) dikembangkan untuk digunakan Al-Qaeda.

Dampak terjadi secara cepat dengan kemiskinan, krisis sumber daya, dan permasalahan gizi di mana-mana. Karena kacaunya keamanan, banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan, di saat yang bersamaan, menyebabkan tingginya angka kematian usia produktif. Pada tahun kedua invasi, 26 persen kepala rumah tangga menganggur, sementara total keseluruhan pengangguran kelompok usia produktif sebesar 59 persen(WFP Iraq Country Office and COSIT 2006). Angka kematian kasar(jumlah kematian orang per seribu jiwa) kelompok sipil usia produktif pun selalu meningkat dari tahun ketahun, dimulai dari 5.5 saat sebelum invasi hingga periode Juni 2005-Juni 2006 sebesar 19.8.

Untuk mengatasi kemiskinan, kebanyakan rumah tangga memilih untuk mengurangi konsumsi makanan, yakni 22 persen, dan 10 persen lainnya mengganti menu makan dengan yang lebih murah. Buah-buahan dan beberapa kebutuhan dasar saat itu memang banyak di pasar, tapi harganya terlampau mahal. Disamping itu, kebutuhan listrik tidak tercukupi dengan tingkatan yang parah.

AS dan sekutu juga yang memberikan contoh bagi negara-negara lain di masa mendatang, bahwa korban jiwa sipil sekedar biaya untuk mengentas terorisme.

Korban jiwa dari kelompok sipil terutama jatuh karena digunakannya senjata berskala besar berteknologi canggih milik Pentagon. Sebagian lainnya mati karena sebab tidak langsung  peperangan. Masalah sumber air yang terkontaminasi, kandungan udara yang berbahaya, dan gizi buruk menjadi penyebab mayor dari kematian jenis ini.

Jumlah kematian yang dihasilkan dari invasi di Afghanistan sejak Oktober 2001 hingga 2016 sejumlah 111,442 jiwa.  Hampir sepertiga darinya adalah sipil non-kombatan, Jurnalis, dan aktivis kemanusiaan. Pada periode yang sama,  kematian di Pakistan sejumlah 61,000 dengan korban sipil lebih dari sepertiganya. Di Irak, sejak 2003 hingga April 2015 keadaan jauh lebih buruk. Sipil biasa menjadi kelompok yang dominan menyumbang korban jiwa, sekitar 150 ribu atau lebih dari 70 persen dari keseluruhan.

Problem selanjutnya dari war against terrorism oleh AS adalah keefektifaknnya menyamarkan kepentingan ekonomi dan politiknya di wilayah target, karena penuh dengan muatan moral berbunyi kemanusiaan, kedamaian, dan keamanan dunia. Ia menjadi  proyek pemulus agenda proteksi dan intimidasi dalam mekanisme penguasaan komoditas dan penjaminan hegemoni.

Seperti yang kita duga bahwa AS dan sekutu, terutama Inggris, sangat membutuhkan agenda war on terrorism untuk menjamin berlanjutnya penguasaan cadangan minyak di timur-tengah. Peran yang dimiliki AS dalam hal ini sangat vital, yakni memastikan aliran minyak timur tengah terjamin dan diperdagangkan dengan biaya murah ke AS, Eropa, dan Jepang dan, disamping itu, dapat digunakan untuk perang dagang melawan kompetitornya seperti China dan Korea Utara.

Pada 2007, ketergantungan AS sendiri pada impor minyak dari Teluk Persia pun sangat besar, yakni 70 persen dari total persediaan minyak negara. Pada medio 80’an, dikeluarkannya Doktrin Charter oleh presiden AS Jimmy Charter adalah bukti tak terbantahkan, bahwa timur-tengah adalah wilayah strategis yang mesti berada dalam kekuasaan AS. Ini bukan fenomena yang bagus bagi kebanyakan masyarakat dunia, yang menganggap free will dalam perdagangan bebas adalah nyata.

siapapun yang hendak menguasai kilang minyak di Teluk Persia… menyerang kepentingan vital AS.”

Melalui doktrin tersebut, penjelasan terkait alasan invasi AS pasca 9/11 ternyata bukan sekadar soal ekonomi. Lebih dari itu, adanya keperluan mendesak AS yang lebih krusial dan jangka panjang, yakni melindungi hegemoni geng geopolitik AS-Eropa Barat-Jepang sejak PD II. Sebuah respon untuk mempertahankan akumulasi modal yang menguntungkan bagi posisi politik AS. Meminjam konsep David Harvey dalam The New Imperialism(2004), merupakan bentuk accumulation by dispossession(pelepasan kepemilikan sumberdaya)dalam hal ini minyak, dari rakyat Irak atau disebut dengan neo imperialisme. Ini direalisasikan dengan kehadiran militer AS di saat kompetitor atau pengacau seperti Al-Qaeda mengancam kekuasaan AS dan sekutu. Suksesi neo-imperialisme tentunya melanggar cita-cita demokrasi, yakni liberte, fraternite, dan egalite(kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan) yang bertujuan pada kedamaian.

Ketiga permasalah Global War on Terror di atas dengan instan menjadikan Iraq sebagai negara paling kacau kedamaiannya dari 121 negara pada  2007. Melihat fakta tersebut, apakah kedamaian jangka panjang tetap terpenuhi setelah perang selesai pada 2011? Nyatanya, kemenangan perang hanya sebatas membuat terorisme timur tengah dalam waktu dekat vakum. Secara tidak langsung, perang justru menumbuhkan sentimen anti-Americanism, yang jadi bibit baru terorisme dalam waktu kevakuman.

            Anti-Americanism dari Eksesifitas

Sentimen atas “Barat” secara umum, dan, secara khusus, atas Amerika Serikat atau disebut dengan Anti-Americanism, jadi salah satu faktor penting kemunculan jihadis-jihadis baru. Tibor Glant dalam Terrorism and Anti-Americanism: 9/11 Ten Years After(2012) mendefinisikannya sebagai kebencian irasional terhadap  AS dan segala yang ada di dalamnya. Ia merupakan salah satu dari dua respon negatif atas kebijakan internasional AS, di samping kritisisme terhadap kebijakan AS.  Anti-Americanism melampiaskan ketidaksukaannya kepada apapun yang berkaitan dengan AS, sedangkan kritisisme menyasar pihak yang secara legal bertanggungjawab atas langkah internasional AS, dalam hal ini Washington dsb.

Tentunya kebijakan war on terror AS yang intervensionis dan agresif, secara masuk akal berpeluang besar direspon secara irasional oleh korban tak bersalah maupun kelompok radikalis islam. Pendudukan AS di Irak justru jadi titik kulminasi sentimen Anti-Americanism di sana sejak pengalaman buruk Irak dalam Perang Teluk kontra AS. Ini dimanfaatkan Al-Qaeda membuka cabang pertamanya di Irak untuk konfrontasi langsung dengan Barat pada 2003.

Kemenangan atas Al-Qaeda pada 2011 tidak sekadar menghadirkan kedamaian sementara dari ancaman teroris. Di waktu yang bersamaan, Kemiskinan, gangguan keamanan, dan korban jiwa yang ditinggalkan AS dalam memerangi Al-Qaeda mengakumulasikan sentimen Anti-Americanism ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah paradoks, Darah yang ditumpahkan Global War on Terror justru jadi benih teroris suksesor Al-Qaeda.

Tiga tahun pasca kekalahan Al-Qaeda, patron teroris transnasional  digantikan cabangnya di Irak, yang lahir lebih dari satu dekade sebelumnya, belakangan menamakan diri sebagai Islamic State(IS). Bersama faktor Arab Spring, sentimen Anti-Americanism membawa keberhasilan IS menjaring pejuang baru untuk mendirikan khilafah dan mengalahkan Barat. Para jihadis baru tersebut beberapa tahun ini mencapai keluasan wilayah afiliasi dan tingkat kekerasan yang belum pernah dicapai pendahulunya. Dimulai dari Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iraq, Libya, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Filipina, Tunisia, Somalia, dan Yaman. Perluasan dan pelipatgandaan kelompok teror pasca kemenangan kecil AS atas Al Qaeda juga terjadi di Afrika Utara, di mana Islamic Maghreb beserta kelompok pemberontak Mali menyebar teror dari Chad sampai Niger.

Sekarang IS telah melemah dan kehilangan 90 persen wilayahnya. Kekalahan mereka di depan mata. Kevakuman terorisme transnasional tinggal menunggu waktu. Walaupun begitu, ada potensi kemunculan suksesornya yang, mungkin, lebih ganas. Kerusakan dari hasil perang melawan IS di Irak juga sama parahnya seperti perang melawan Al-Qaeda. Narasi ini bisa dimanfaatkan suksesor IS nantinya untuk rekrutmen, seperti yang dilakukan IS sebelumnya. Institute of War and American Enterprise Institute memprediksi bahwa ancaman terorisme sebenarnya bukanlah IS, melainkan Front-Al Nusra, pecahan Al-Qaeda yang jadi aliansi AS untuk menggulingkan Bassar Assad di Syuriah.

Ya, Ia(War on Terror) Gagal

Data yang dihasilkan Global Peace Index 2018 menunjukan, secara tidak langsung, bahwa Global War on Terror kontra Al-Qaeda gagal meminimalisir ancaman terorisme terhadap perdamaian. Sebaliknya, semenjak ia dipopulerkan AS ancaman terorisme justru kian besar dan tingkat kedamaian dunia sekarang kedamaian dunia malah makin buruk.

Tren GPI satu dekade terakhir selalu memburuk dari tahun-ke-tahun, kecuali membaik sekali saat kevakuman teroris transnasional pada 2013. Sepanjang periode ini, tahun 2018 menjadi yang paling mengkhawatirkan dengan rata-rata di tiap negara mengalami 2,38 persen perburukan kedamaian dibanding tahun 2008. Terorisme yang menjamur jadi faktor penting kemunduran perdamaian, bersama faktor meningkatnya konflik bersenjata.

Pada tahun ini, 62 persen dari 163 negara kedamaiannya  diancam terorisme secara lebih buruk daripada 2008. Sebanyak 35 persen dari keseluruhan mendapati terorisme menjadi indikator dominan dalam degradasi perdamaiannya.  Timur tengah, daerah yang pada beberapa tahun sebelumnya paling diancam terorisme, mengalami perkembangan kedamaian karena melemahnya ISIL, ketakstabilan politik yang mereda, dan mulai surutnya krisis migran. Meski begitu, ancaman lain datang dari konflik internal dan eksternal yang terjadi di kawasan, terutama konflik Sunni-Syiah.

Perlu diingat, berkaca dari sejarahnya, konflik politis agama tersebut kerap menyertakan peran kelompok teroris, seperti di Syria dan Irak sehingga memungkinkan untuk jadi basis rekrutmen jihadis baru.

Eropa Barat memang masih jadi region paling sejuk. Namun, kawasan ini juga tidak terhindar dari memburuknya perdamaian. Konflik dan teror politik menjadi penyebab utamanya. Turki misalnya. Presiden Erdogan memperburuk skor hubungan dengan negara tetangga karena invasi Ankara ke Syria untuk memerangi kelompok oposisi di Turki, yakni orang Kurdis. Uniknya, justifikasi dari aksinya adalah untuk mengamalkan Global War on Terror.

Berlanjut Hingga Saat Ini

Pasca perang di Irak dan Afghanistan, kampanye angkat senjata pada proyek anti-teror banyak direplikasi oleh negara lain sehingga meningkatkan kekerasan dimana-mana. Ada yang menggunakannya memang untuk menggagalkan ancaman teroris, ada juga yang sekadar menggunakannya untuk melawan oposisi. Pada sebagian lainnya, ia digunakan untuk memenuhi sekaligus menyamarkan penguasaan sumber daya ekonomi.

Pemerintahan Suu Kyi menyerang dan mengusir rakyat Rakhine di Rohingya dengan alasan sasarannya adalah teroris. Klaim yang aneh melihat yang terjadi sebenarnya adalah pembersihan etnis Rakhine. Mengapa kontra-teror mesti genosida? Fakta soal kontrak atas cadangan gas alam dan minyak yang sudah terjalin dengan industri tambang dari Tiongkok, disamarkan oleh agenda kontra-teror.

Erdogan PM Turki pun menggunakan alasan moral Global War on Terror ketika pemburuannya terhadap PKK(Partai Kurdistan) sampai ke Rojava, Syria, dipertanyakan. Agresinya ke Rojava tetap berlanjut, karena keyakinan Erdogan bahwa orang Kurdi adalah teroris yang gemar makar dalam sejarah nasional Turki, maka harus diperangi. Kenyataan bahwa PKK(Partai Kudistan Turki) adalah lawan politik rezim ditutup oleh narasi moral seperti ini.

Kondisi berbeda dialami pemerintahan Assad dalam perang saudara yang bertahan hampir sedekade.  Loyalis Assad justru berada dalam posisi yang cenderung bertahan dari serangan aliansi pemberontak, AS, dan teroris Al-Nusra, pecahan Al-Qaeda. Suatu lelucon yang terjadi pasca perang Irak, bahwa AS dan Barat memerangi negara yang sedang mengamalkan global war on terror.

Wujud lebih lunak dari war against terrorism diterapkan berbagai negara, terutama angota Uni Eropa. Kemunculan kekuatan politik sayap kanan di Eropa-Barat pasca 9/11 kian menguat, sebagai respon terhadap kemunculan jihadi di Eropa. Brexit menjadi salah satu produk Inggris mengetatkan arus migrasi yang berpeluang diinfiltrasi jihadis.

Di Indonesia sendiri, war on terrorism tidak diterjemahkan seutuhnya dari ala AS. Kebanyakan teroris diadili melalui perangkat hukum. Meskipun begitu, operasi Tinombala di Poso menceritakan sisi lain dari pengentasan terorisme nasional. Operasi ini telah berlangsung lebih dari sedekade, tapi berjalan tanpa transparansi publik yang layak terkait target objektif operasi, alokasi biaya operasional, jumlah personil, dan tugas pokok dan fungsi petugas operasi. Tidak terlihat juga peran pemerintah lokal dan provinsi di dalam evaluasi operasi Tinombala. Kenyataan ini sebenarnya menggambarkan bahwa setengah dari War on Terrorism sejatinya telah diterapkan pada operasi Tinombala. Kalau sudah begitu, kedamaian yang semula dituju, justru dipertaruhkan.

Ada Pilihan Waras Menuju Damai

Sepertinya pendapat Rosa Brooks profesor Ilmu Hukum dari George Town University ada benarnya.  War against terror untuk merespon terorisme adalah pilihan buruk, walaupun ini disukai politisi. Alternatifnya, resolusi politik di meja negosiasi dan pendekatan persuasif sudah selayaknya dicoba.

Kedua pendekatan ini harus didahului perubahan pandangan atas kontra-terorisme ke bentuk yang lebih rasional. Brooks mengatakan bahwa terorisme adalah masalah laten yang harus ditangani dengan alokasi biaya, waktu, dan sumber daya lainnya secara tepat. Ia tidak bisa diperangi, dilawan, apalagi dimenangkan, karena anggapan seperti itu condong menyepelekan terorisme. Justru ia harus di atur. Prakondisi yang melatarbelakanginya mesti diidentifikasi, kemudian digunakan untuk merekayasakan kondisi yang mendekatkan pada perdamaian. Untuk itu, terorisme harus dipandang sebagaimana kejahatan lainnya, bahwa setiap kejahatan punya alasan dan alasan itulah yang disasar untuk dientaskan. Ia mesti diterima sebagai kenyataan yang hadir, bahwa dalam tiap masyarakat sepanjang sejarah peradaban, baik itu masyarakat Barat maupun di Timur, selalu diwarnai kekerasan. Ya, nature abhors vacuum(alam membenci kekosongan) mengilustrasikan bahwa kekerasan, bagaimanapun kadar dan bentuknya,, akan selalu mengisi sejarah kita—walaupun kita menghendaki sebesar mungkin kedamaian.

Fondasi pikir ini mesti diterima terlebih dahulu agar kedepannya Global War on Terror tidak dengan mudah diterima sebagai panasea, apalagi disalahgunakan untuk tujuan politis dan ekonomis.

Kembali ke dua pilihan alternati taktik anti-teror. Negosiasi politik terhadap jaringan teroris pernah sukses berjalan pada pertengahan abad dua puluh. Ketika itu Irish Republican Army(IRA) kelompok separatis Irlandia melunak setelah berpuluh-puluh tahun menjalankan aksi teror di Inggris. Pada sepanjang periode 80’an serangkaian bom mereka ledakan di London. Respon yang dihasilkan pemerintah Inggris bukan menyerang balik sarang IRA di Belfast, tapi menawarkan berbagai kesepakatan politik yang dapat melunakan aksi kekerasan barisan kelompok IRA. Dari kesempatan tersebut Anglo-Irish Government(1983) dan Good Friday Agreement(1998), yang isinya menjamin kedaulatan Irlandia Utara bagi rakyatnya, mengakhiri teror IRA di Inggris.

Sementara itu, pendekatan persuasif bisa dimanfaatkan dalam rentang yang luas, dimulai dari rehabilitasi, menyokong LSM dan tokoh berpengaruh untuk pengembangan narasi moderat, hingga menempuh hukum yang tersedia. Menindaklanjuti laporan masuk dari warga mengenai orang yang mencurigakan juga termasuk, asalkan diatur oleh safeguard yang tidak melanggar haknya sebagai warga negara. Setiap langkah tersebut, tentunya, bermuara pada dialog yang dapat menghasilkan solusi.

Pendekatan persuasif melalui hukum pernah dicoba Nikaragua. Sebagai korban teror AS pada periode perang dingin, Nikaragua menuntut AS atas pembunuhan puluhan ribu warganya dan kehancuran yang terjadi—alih-alih membalas dengan meledakan WTC. Pertama mereka meminta Pengadilan Dunia menghukum AS membayar denda atas kerusakan tersebut. Presiden Reagan menolak bertanggungjawab. Setelah itu, mereka pergi ke Dewan Keamanan lalu ke Majelis Umum, walaupun gagal menuntut pertanggungjawaban AS karena kedigdayaannya. Inilah cara main yang telah disediakan, ketika menuntut peradilan teroris negara maupun non-negara.

Terakhir, sebagai penunjang kontra-teror, bukti penelitian mengenai taktik anti-terorisme mana yang efektif dan mana yang tidak harus jadi basis penentuan strategi—suatu kelangkaan bagi praktik kontra-teror pasca 9/11. Dengan penelitian ini, peluang mengenai penurunan ancaman teroris melalui taktik tertentu bisa sangat membantu. Misalnya, dengan penambahan durasi operasi Tinombala selama lima tahun, maka potensi ancaman kelompok Santoso ternyata hanya akan berkurang 1 persen. Mengetahui biaya yang diperlukan sangat mahal dan juga tidak efektif, para praktisi jadi bisa mencari alternatif lain.

Kesimpulan

War against terrorism bermasalah sejak pertama kali dicontohkan AS untuk menumpas Al-Qaeda, Taliban, dan pemerintahan Irak. Praktis, tujuan kedamaian yang dikampanyekan untuk menyukseskan strategi itu terlampau jauh dari pencapaian. Yang ditinggalkannya di timteng, pertama, justru gangguan keamanan yang secara langsung mendegradasikan perdamaian saat pelaksanaannya. Kedua, akibat dari yang pertama, memunculkan sentimen Anti-Americanism sebagai bibit terorisme.

Kemunculan ISIL pasca Al-Qaeda menjadi pertanda kegagalan Global War on Terror. Pendekatan yang sama untuk mengatasi ISIL, berperang tanpa dialog serius, hanya akan meningkatkan eskalasi kedepannya. Terlebih, banyak negara yang meniru metode tersebut sehingga malah memperburuk perdamaian seperti Turki dan Myanmar. Pada kasus Turki, Global War on Terror justru jadi instrumen menekan lawan politik. Di Myanmar, ini digunakan untuk proyek genosida.  Indonesia sendiri, anti-teror pada banyak kesempatan diselesaikan melalui jalur hukum dan disertai pengawasan publik. Namun,”setengah dari” War on Terrorism terjadi pada Operasi Tinombala, di mana militer berperan dominan dan pengawasan public tidak diikutsertakan.

Problem-problem pada program War on Terror sejatinya terjadi karena kekeliruan pandangan atas terorisme. Ia mesti dilihat sebagaimana kejahatan lainnya, bahwa ada alasan yang menggerakannya dan itu yang mesti disasar. Dengan pandangan yang kedua, mencapai perdamaian sebesar mungkin masih masuk akal untuk dicapai. Strategi yang digunakan pun semestinya disertai dengan keikutsertaan publik. Bekerjasama dengan masyarakat melalui mekanisme-laporan-masuk, membangun komunitas agama moderat, hingga berhati-hati dalam menyelesaikan konflik politik. Berunding di meja mapuan di pengadilan mesti dimanfaatkan, dan dikembangkan lebih jauh lagi.

Dengan pendekatan yang tepat, perdamaian dunia yang diperangati setiap tahunnya, khususnya bulan September, makin memungkinkan untuk digapai.

 

Penulis: Muli.

 

Departemen Kajian, Aksi dan Strategis

Bidang Sosial dan Masyarakat

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

 

Referensi

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/282 diakses pada 10 September 2018

 

https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13 diakses pada 10 September 2018

 

https://www.fff.org/2018/01/30/u-s-destruction-afghanistan/ diakses pada 11 September 2018

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/11/world-destroy-afghanistan-help-afghans-rebuild-9-september-anniversary diakses pada 11 September 2018

https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2016/direct-war-death-toll-iraq-afghanistan-and-pakistan-2001-370000 diakses pada 11 September 2018

http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0311/0005.html diakses pada 10 September 2018

https://foreignpolicy.com/2015/11/20/the-threat-is-already-inside-uncomfortable-truths-terrorism-isis/ diakses pada 10 September 2018

 

http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-long-road-to-peace-in-poso/ diakses pada 10 September 2018

 

http://www.bbc.co.uk/history/troubles diakses pada 10 September 2018

 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/324/651 diakses pada 10 September 2018

https://www.bakerinstitute.org/research/carter-doctrine-30-evolving-us-military-guarantees-gulf-oil-security/.

Koc, Mustafa dan Das Rupen. 2007. Food Security and Food Sovereignty in Iraq: The Impact of War and Sanctions on the Civilian Population. Hlm 19-20.

FAO dan WFP. 2003. Special Report: FAO/WFP Crop, Food Supply and Nutrition Assessment Mission to Iraq (23 September 2003). Rome: FAO

Burnham, G., Lafta, R., Doocy, S. dan Roberts, L.. 2006. Mortality After the 2003 Invasion in Iraq: A Cross-Sectional Cluster Sample Survey. The Lancet 368: 1421–8.

Podliska, Bradley F. 2010. Acting Alone: A Scientific Study of American Hegemony and Unilateral Use of-Force Decision,

Glant, T. (2012). Terrorism and Anti-Americanism: 9/11 Ten Years After. Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS), 507-521.

Anthony Giddens. 2003. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Yogyakarta: Penerbit Pedati.

Collins, Gabriel dan Krane, Jim. “Carter Doctrine 3.0: Evolving U.S. Military Guarantees for Gulf Oil Security.” Policy Brief, no. 04.27.17 (2017)

 

 

[KAJIAN] Jatinangor: Dari Sebuah Perkebunan Menjadi Kawasan Pendidikan Tinggi

Jatinangor pada awalnya merupakan salah satu kawasan yang berada di Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang. Dahulu Jatinangor adalah bekas perkebunan Djati Nangor (seluas kurang lebih 600 hektar) dibawah perusahaan bernama Cultuur Ondernemingen van Maatschappij Baud yang berdiri tahun 1841. Milik seorang tuan tanah bernama Baron W.A. Baud atau lebih terkenal di masyarakat dengan sebutan Baron Baud. Perusahaan ini memiliki beberapa perkebunan selain di Jatinangor yaitu di Ciumbuleuit, Cikasungka Bandung, Pamegatan Garut, Jasinga dan Buitenzorg atau Bogor. Pada awalnya tanaman yang dibudidayakan di Jatinangor adalah tanaman Teh akan tetapi kemudian diganti dengan tanaman Karet pada masa kemerdekaan

Khusus untuk nama Jatinangor, nama itu baru diberikan pada perkebunan tersebut saat dibuka, nama itu diambil berdasarkan tanaman sejenis rumput yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Tanaman sejenis rumput itu memiliki nama latin Alternanthera amoena. Saat Baron Baud datang ke daerah itu, ditemukan banyak tumbuh rumput tersebut

Pada awal penulisan Jatinangor adalah Djati Nangor.  Kemudian daerah itu bernama kampung Cikiruh yang kemudian ditingkatkan jadi onderdistrict Cikeruh yang termasuk dalam district (kawedanan) Tanjungsari (sekarang Cikiruh berubah menjadi desa Cikeruh dan kemudian jadi kecamatan Cikeruh). Sedangkan nama Jatinangor adalah nama perkebunan milik Baron Baud seluas kurang lebih 600 hektar tersebut .

Perkebunan Jatinangor diambil alih Pemerintah Pendudukan Jepang dan kemudian diambil alih oleh Pemda Jawa Barat ketika Indonesia merdeka. Ketika Masa Pendudukan Jepang, Perkebunan Jatinangor tidak terurus. Perkebunan berhenti berproduksi

Memasuki tahun 1950-an tanah bekas perkebunan ini ditanami Karet dan menjadi milik pemerintah daerah Jawa Barat. Walaupun demikian administratur perkebunan masih dijabat oleh orang Belanda hingga perkebunan tersebut dinasionalisasi. Pada saat perkebunan dinasionalisasi baru administratur dijabat oleh orang-orang Indonesia

Pada tahun 1980 Jatinagor ditetapkan sebagai kota pendidikan tinggi an sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Penetapan tersebut membawa resiko berubahnya Kecamatan Cikeruh dari status kecamatan bernuansa pedesaan dengan dominasi pertanian menjadi suatu kawasan kota yang dipadati oleh kawasan terbangun dan struktur binaan.

Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub-pusat (sub-centre) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu : Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM).

Selanjutnyan “Jatinangor” ditetapkan sebagai “kecamatan” yang sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melaui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pergantian nama tersebut disahkan pada tanggal 24 Februari 2001 sehubungan dengan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang dari 18 kecamatan menjadi 26 kecamatan.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK) Perguruan Tinggi Jatinangor Tahun 2000 – 2010, kawasan pendidikan tinggi Jatinangor adalah kawasan yang meliputi delapan desa dari duabelas desa yang termasuk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yaitu:

  1. Desa Cikeruh
  2. Desa Hegarmanah
  3. Desa Cilayung
  4. Desa Cibeusi
  5. Desa Sayang
  6. Desa Cipacing
  7. Desa Jatiroke
  8. Desa Cileles

serta dua desa yang termasuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu:

  1. Desa Cileunyi Wetan
  2. Desa Cileunyi Kulon.

Penetapan fungsi Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi mempengaruhi perkembangan kota tersebut dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi bukan hanya karena masuknya civitas akademika tetapi juga karena migrasi pelaku kegiatan perdagangan dan jasa. Dahulu Jatinangor merupakan kawasan perdesaan yang didominasi oleh pertanian. Beberapa desa mengalami perubahan ke arah ekonomi yang lebih beragam. Sebagai contoh, di Desa Cipacing selain pertanian, berkembang pula industri dan kerajinan rumah tangga.