Words of Thoughts #9 Mengkaji Beberapa Hoaks Menurut Jokowi Perihal Isu RUU Cipta Kerja yang Didemo Massa

Pendahuluan

 

Dalam dua minggu terakhir, beberapa demonstrasi terjadi di beberapa kota besar antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, dan sejumlah kota besar  lainnya. Demonstrasi-demonstrasi tersebut bertujuan untuk menolak disahkannya RUU (Rancangan Undang-Undang) Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh elemen mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jabodetabek dan serikat atau perkumpulan buruh di Indonesia. Demonstrasi tersebut terjadi secara besar- besaran pada tanggal 8 Oktober 2020 setelah tiga hari disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR dan masih berlanjut pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan tuntutan yangsama.1

Demonstrasi yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja ini berjalan dengan kondisi dan cerita yang bervariasi. Berbagai pedemo dari kalangan buruh dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya di depan DPRD untuk menggugat beberapa pasal yang ada di RUU Cipta Kerja. Semua demonstrasi dilakukan oleh para pedemo dengan berbagai cara di kota-kota besar. Sebagian demonstrasi yang dilakukan oleh pedemo di kota-kota besar berakhir dengan kerusuhan antara pedemo dan aparat yang berjaga. Jadi, sebagian berdemonstrasi yang dilakukan pedemo dengan berbagai cara di kota-kota besar berakhir rusuh dengan aparat yang berjaga.2

Di ibu kota Indonesia, demonstrasi sudah terjadi dari tanggal 5 Oktober 2020 tepat hari disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR dan berlanjut hingga tanggal 8 Oktober 2020 dengan pedemo yang lebih membanjiri jalanan. Hari itu massa mulai menuju Istana Negara sehingga menutupi jalan raya di sekitar Salemba dekat Fakultas Kedokteran UI dan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Para pedemo yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan sebagian anak sekolahan terus bergerak menuju Monas dan tertahan di sekitar Tugu Tani sebelum memasuki area Monas. Ketika sore mulai menjelang, para pedemo pun masih tertahan akibat jalan menuju Monasi diblokir oleh polisi bersenjata lengkap. Kerusuhan pun mulai terjadi di sekitar pos polisi dekat Tugu Tani yang diawali oleh ban bekas yang dibakar olehpedemo.

1 Idhom, M. Adi. 2020. Situasi Demo 8 Oktober Tolak Omnibus Law di Jakarta, Jogja, dan Malang. Diakses melalui https://tirto.id/situasi-demo-8-oktober-tolak-omnibus-law-di-jakarta-jogja-malang-f5Jz pada tanggal 22 Oktober 2020.

2 Silogisme Kategorisme.

 

Puncaknya, pos polisi di dekat Tugu Tani dibakar oleh para pedemo sehingga kebakaran pun tidak bisa dihindarkan lagi.3

Sedangkan, demonstrasi di Yogyakarta juga berakhir dengan kerusuhan antara para pedemo dan aparat yang berjaga di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa saat itu kondisi masih cukup panas dan banyak gas air mata bertebaran. Awalnya pedemo sedang menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD, tetapi kerusuhan mulai terpantik mulai pukul 13.00 WIB hingga mulai ditembakinya gas air mata pada pukul 16.37 WIB. Untungnya pada hari itu juga, Sultan Sri Hamengku Buwono menerima aspirasi dari para buruh dan mengatakan bahwa beliau akan menyurati presiden untuk menolak RUU ciptakerja.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi memberikan pernyataan tentang RUU Cipta Kerja yang didemokan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden mengatakan dalam pernyataannya bahwa demo terjadi karena elemen mahasiswa dan buruh mengalami disinformasi (salah tangkap) terhadap substansi dalam RUU tersebut. Presiden juga menjelaskan terdapat beberapa hoaks yang beredar dalam pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja ini.4

Di video dalam kanal tersebut Presiden Jokowi menjelaskan beberapa hoaks di media sosial dan disinfomasi beberapa pasal yang diterima masyarakat. Hoaks-hoaks tersebut antara lain, upah minimum dihilangkan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, penghapusan AMDAL, dan sebagainya. Namun, Kahar S. Cahyo yang mengepalai Departemen Komunikasi Konferensi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan pihaknya belum menerima sepenuhnya dari penjelasan presiden. Karena mereka masih merujuk kepada salinan draf panitia kerja DPR tentang RUU Cipta Kerja, mereka menganggap RUU tersebut mengurangi atau memotong hak-hak buruh.5

Menilik Beberapa Penjelasan Hoaks tentang RUU Ciptaker dari Presiden Jokowi

 

 

3 Aditya, Dicky. 2020. Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Panas, Banyak Tempat Dibakar Massa. Diakses melalui https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35813204/demo-tolak-omnibus-law- cipta-kerja-di-jakarta-panas-banyak-tempat-dibakar-massa pada tanggal 22 Oktober 2020.

4 Tim Detikcom. 2020. Jokowi Jawab Hoax soal UU Ciptaker: Dari UMP, Cuti hingga PHK. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5207352/jokowi-jawab-hoax-soal-uu-ciptaker-dari-ump-cuti-hingga-phk pada tanggal 22 Oktober 2020.

5 Chaterine, Rahel Nada. 2020. Jokowi Bicara Soal Hoax RUU Cipta Kerja, KSPI: Belum Buat Kami Tenang. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5208028/jokowi-bicara-hoax-soal-uu-cipta-kerja-kspi-belum- buat-kami-tenang pada tanggal 23 Oktober 2020.

 

Merujuk penjelasan Hidayat dan Arifin (dalam Razy dan Ferdryansyah, 2020), kebijakan itu penting untuk pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah biasanya membuat sebuah kebijakan dengan dua cara, yaitu membuat kebijakan baru atau membarui peraturan perundang-undangan yang lama. Kebijakan juga bertujuan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang seimbang sehingga segala ketimpangan bisa dihindari di dalamnya.

Pembuatan kebijakan tersebut kadang mengundang kontroversi sehingga memicu pergesekan dan konflik di kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh isi dari kebijakan tersebut atau cara merumuskan kebijakan tersebut untuk dijadikan undang-undang. Permasalahan ini terjadi saat ini juga di saat DPR merumuskan dan membahas RUU Cipta Kerja hanya dalam 100 hari sesuai perintah Presiden Jokowi. Meskipun RUU ini bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi dan beberapa alasan lainnya, keputusan mengesahkan RUU ini sangat ditentang oleh banyak pihak terutama kaum buruh. Hal ini disebabkan oleh ketergesa-gesaan dalam merumus, membahas, dan mengesahkannya serta partisipasi publik dalam ketiga prosedur tersebut terbilang kecil sehingga RUU ini ditentang sekali oleh para buruh dan mahasiswa.6

Problematika mengenai pandangan terhadap RUU Cipta Kerja menciptakan beberapa klaim hoaks yang menurut presiden sendiri itu merupakan disinformasi setelah terjadi banyak demo sebelumnya. Merujuk kepada penjelasan Lynda Walsh di buku Sins Againt Actions (dalam Muthaharah, 2020), hoaks adalah pemberitahuan atau kabar atau berita keliru dan berbahaya karena menyebabkan kelirunya perspektif atau pikiran manusia dengan menyampaikan pemberitahuan palsu atau semacamnya seakan-akan itu kebenaran yang mutlak. Dalam hal ini Jokowi menjelaskan dalam pernyataannya di kanal YouTube Sekretariat Negara tentang beberapa hoaks atau disinformasi yang memicu terjadinya beberapa demonstrasi di beberapa kota besar.

Penjelasan Jokowi mengenai hoaks dan disinformasi RUU Cipta Kerja menekankan di tujuan RUU itu dibuat dan mengklarifikasi hoaks dan disinformasi tentang RUU tersebut. Presiden menjelaskan di awal penjelasannya tentang tujuan dan esensi dari pembuatan RUU Cipta Kerja, kemudian presiden menjelaskan tujuan yang lebih konkret dalam pelaksanaan RUU tersebut. Setelah itu, presiden menyangkal hoaks dan disinformasi tentang beberapa

6 Razy, M. F., & Fedryansyah, M. (2020). KONFLIK GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. 2(2): 74-85. Universitas Padjadjaran: Sumedang.

 

substansi RUU Cipta Kerja antara lain UMP, UMK, dan UMSP (Upah Minimum Sektor Provinsi) yang ditiadakan, semua cuti karyawan dihilangkan, PHK secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan, jaminan sosial karyawan yang dihilangkan, AMDAL dihilangkan, dan beberapa substansi lainnya. Saat itu juga presiden langsung mengklarifikasi hal-hal tersebut dan mengatakan UMP, UMK, dan UMSP masih tetap ada, hak cuti karyawan masih tetap ada, PHK tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan, jaminan sosial karyawan masih tetap ada, dan studi AMDAL tetap harus dilakukan oleh perusahaan besar dan UKM atau UMKM hanya perlu diawasi serta didampingi.7

Polemik Substansi RUU Cipta Kerja dari Perancangan hingga Sekarang

 

Substansi  RUU  Cipta  Kerja  memiliki  tendensi  kuat  untuk  menindas   kaum  buruh yang  sudah  secara  eksplisit  berpenghasilan  minim.  Serikat  buruh  menilai  beberapa poin seperti wewenang perusahaan dalam mengatur isi kontrak kerja serta digantikannya  UMK  menjadi  UMP  akan  menjadi  sebuah  lecutan  bagi  pekerja  sebab  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  nilai   pesangon   yang   akan   mereka   dapatkan   semakin rendah dengan jam kerja nyaris eksploitatif. Beberapa poin  lainnya  dalam  substansi Omnibus  Law  Ciptaker  yang  dinilai  bermasalah  dan digugat  oleh  buruh, antara lain8:

  1. Pemangkasan hari cuti
    1. Pasal 79  menghapus  kebijakan  bagi  perusahaan  untuk  wajib  memberikan  cuti  panjang  dalam  waktu  dua  bulan  pada  pekerja  yang  telah   minimal  enam bulan bekerja di tempat tersebut dengan pemberlakuan  cuti,  yaitu  di  setiap kelipatan enam tahun;
    2. Pasal 79 Ayat 2b memangkas waktu wajib istirahat, yaitu satu hari yang  diadakan setiap minggunya dengan syarat enam hari waktu kerja;
    3. Pasal 79 Ayat 3 memutuskan pekerja hanya akan  diberi  12  hari  di  cuti  tahunan  dengan  syarat  pekerja  telah  melaksanakan  pekerjaannya  dalam  kurun 12 bulan berturut-turut;

7 Sekretariat Presiden. 2020. Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Bogor, Jumat, 9 Oktober 2020. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=xUI7hd3KkK0&t=39s pada tanggal 25 Oktober 2020.

8 Muhammad Idris. 2020. Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya. Diakses melalui https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja- dan-isi-lengkapnya?page=all pada tanggal 25 Oktober 2020

 

  1. Pasal 79 Ayat 4  konkretisasi  dari  cuti  tahunan  diatur  dalam  kontrak  kerja  dan wewenang perusahaan;serta
  2. Pasal 79  Ayat  5  pemberian  istirahat  panjang  dapat  diberikan   oleh perusahaan tergantung isi dari kontrak kerja perusahaan
  1. Pengaturan perusahaan mengenai mekanisme kontrak kerja
    1. Pasal 59 Ayat 4 memaparkan ketentuan kontrak, seperti  jangka  dan  batas  waktu  kerja  serta  jenis  dan  sifat  pekerjaan  diatur  oleh   Peraturan
  2. Kebijakan perusahaan dalam membayar upah
    1. Pasal 91  menghapus  prohibisi   perusahaan   untuk   membayar   upah   pekerja di bawah ketetapan Peraturan Pemerintah;
    2. Pasal 91  Ayat  1  menghapus  jumlah  upah  yang  disepakati  bersama   di   antara pekerja dan  perusahaan  dengan  syarat  kesepakatan  mengenai  upah  tidak di bawah Peraturan Pemerintah yang berlaku; serta
    3. Pasal 91 Ayat 2 menghapus  kebijakan  mengenai  perusahaan  yang  mengingkari upah kesepakatan dan wajib mengganti  upah  tersebut  sesuai dengan upah yang ditetapkan oleh Peraturan
  3. Perizinan perusahaan untuk merekrut TKA
    1. Pasal 42  memudahkan  perusahaan  untuk  merekrut  TKA  dengan   sponsor yang  menaungi  TKA  hanya  perlu  melampirkan   Rencana   Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hal ini mengamandemen Perpres Nomor

20 Tahun 2018 yang sebelumnya TKA diwajibkan melampirkan  beberapa  berkas,  antara  lain  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing   (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan  Izin  Menggunakan  Tenaga  Asing  (IMTA).

  1. Pelenyapan upah minimum
    1. Pasal 89 mengapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan menggantikannya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pengesahan RUU Cipta Kerja yang  tergesa-gesa  di  tengah  masa  reses  dan pandemi  memicu  keraguan  dari  berbagai  kalangan  terutama  kelas  menengah  ke   bawah.  Sejak  permakluman  RUU  Cipta  Kerja  di  awal  bulan   Oktober   lalu,   sudah tidak  terhitung  berapa  banyak  jumlah  kaum  buruh,  mahasiswa,  dan  LSM  yang  turun  kejalan untuk menggerakan dan menyuarakan ketidaksetujuannya pada substansi

 

UU tersebut. Polemik mengenai transparansi  substansi  RUU  Cipta  Kerja  turut  mendukung  kecurigaan  masyarakat  pada   fraksi   DPR   yang   dinilai   hanya   memanjakan para investor dan  oligarki  semata.9  Seluruh  buruh  yang  bergerak  dalam  aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja bukanlah  berasal  dari  kalangan  atas. Sementara itu,  pihak  pemerintah  lazimnya  diisi  oleh  beberapa  orang  yang  memiliki  latar belakang kelas atas. Jadi, beberapa buruh  bukanlah  dari  kalangan  atas.10  Hal  itu  yang  menyebabkan   segelintir   orang   yang   menempati   kursi   pemerintahan   tidak cukup mampu memahami kondisi dari kalangan kelas menengah ke bawah.

UU  Cipta  Kerja  yang  dimaknai   sebagai   debirokratisasi   oleh   fraksi   DPR   lekas  disanggah  oleh  kaum  buruh,  mahasiswa,  dan  LSM  sebagai  deviasi   peraturan yang  telah  ada  sebelumnya.  Tidak  hanya  itu,  Ahli hukum  tata   negara,   Bivitri   Susanti, S.H., LL.M.,  menjelaskan  draf  UU  Cipta  Kerja  justru  merujuk  pada pengesahan  UU  yang  sifatnya  inkonstitusional.11  Hal  ini  diperkuat   dengan dibuktikannya  video  yang   menampilkan   pelaksanaan   sidang   pengesahan   Omnibus Law  Cipta  Kerja  yang  tidak  kondusif.  Anggota  Fraksi  Partai   Demokrat,   Benny   Kabur  Harman,  bersitegang  dengan  Wakil  Ketua  DPR,  Azis  Syamsuddin   ketika  sidang  paripurna  sedang  berlangsung.  Saat  itu,  Benny  Kabur  Harman   bermaksud   untuk menginterupsi perkataan Azis Syamsuddin  yang  dinilai  ingin  menyegerakan  ketukan  palu  dari  Puan  Maharani.  Sidang  kian  memanas  dengan  Azis  Syamsuddin yang terus menangkis setiap perkataan yang dilontarkan oleh Benny Kabur Harman disebabkan ia kontra terhadap draf UU  Cipta  Kerja.  Tidak  ada  yang  mau  mengalah  dalam debat kusir  tersebut  sehingga  membuat  suara  saling  beradu.  Dalam  video  tersebut, berkembang spekulasi di tengah masyarakat  mengenai  semiotika  yang  ditampilkan oleh Puan Maharani seolah menekan-nekan tombol  hendak  mematikan mikrofon milik anggota  Fraksi  Partai  Demokrat  tersebut.  Akibat  tindakan  Puan  Maharani tersebut, suara mikrofon milik  Benny  Kabur  Harman  tidak  terdengar  lagi selama  sidang  paripurna  berlangsung.  Benny  Kabur  Harman dan  seluruh  anggota  Fraksi Partai Demokrat mengaku kecewa atas tindakan sepihak yang dilakukan

 

 

9 Ahmad Fauzan. 2020. Omnibus Law Cipta Kerja Merugikan Buruh Memanjakan Oligarki. Diakses melalui https://tirto.id/omnibus-law-cipta-kerja-merugikan-buruh-memanjakan-oligarki-f6aF pada tanggal 25 Oktober 2020

10 Silogisme Kategoris

11 Opini Id. 2020. “OMNIBUS LAW FIX_BANGET_REV-3.micmati | MR. KECE”. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=dBq-JcYhCnY&t=94s pada 25 Oktober 2020

 

Puan Maharani selaku Ketua DPR.12 Oleh  karena  persepsi  masyarakat  pada  Puan Maharani sudah buruk, masyakarat mulai membanjiri tagar Twitter dengan #DPRPengkhianat dan melabeli Puan Maharani beserta seluruh Fraksi Partai yang menyetujui Omnibus Law Cipta Kerja sebagai pengkhianat negara.

Kejanggalan di setiap pasal RUU Cipta  Kerja  mulai  ditelisik  sejak  terbitnya  naskah rancangan UU Ciptaker di tengah masyarakat, meskipun tidak memiliki latar belakang hukum. Namun, sejak ketuk palu di tanggal 5 Oktober lalu,  naskah  final  mengenai Omnibus Law  belum  diluncurkan  bahkan  anggota  DPR  yang  turut  serta  dalam  sidang  tersebut  belum  menerima  naskah  final  dan   hanya   memegang   draf   RUU Cipta Kerja saja.13 Setidaknya, ada  empat  draf  RUU  Cipta  Kerja  yang  sudah beredar di masyarakat dengan  setiap  draf  memiliki  perbedaan jumlah  halaman.  Perbedaan  tersebut  memicu  praduga   dan   hoaks   dari   kalangan   masyarakat. Membantah isu hoaks yang beredar, Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR  menguraikan  pernyataannya  di   hadapan   media.   Ia   menjelaskan   bahwasanya  perbedaan jumlah halaman pada setiap draf UU Cipta Kerja hanya disebabkan oleh perbedaan jenis kertas  dan  huruf  yang  dipakai  dengan  tanpa  mengubah  substansi  apapun di dalam draf tersebut.14

Jokowi  mengimbau  pada  demonstran  untuk  mengulas  yudisial   atau   biasa disebut  judicial  review, sementara  yang  diketahui   sebelumnya   naskah   final   dari   RUU Cipta Kerja itu sendiri belum dirilis sehingga masyarakat pun tidak mampu melampirkan  tuntutan  mereka  dengan  hanya  mengandalkan  draf  RUU  Cipta   Kerja yang beredar  di  tengah  masyarakat.  Namun,  serikat  buruh  dan  mahasiswa  sepakat  untuk mengajukan gugatan melalui  aksi  serentak  turun  ke  jalan  seraya  berorasi  mengenai  tuntutan-tuntutan  mereka  pada  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  ini  dengan   harapan didengar oleh DPR serta Presiden Jokowi. Adapun tujuh tuntutan yang

 

 

 

 

12 Saeno. 2020. Puan Matikan Mikrofon Penyebab Fraksi Demokrat Walk Out? Ini Penjelasan Sekjen DPR.  diakses melalui https://kabar24.bisnis.com/read/20201006/15/1301292/puan-matikan-mikrofon-penyebab- fraksi-demokrat-walk-out-ini-penjelasan-sekjen-dprpada tanggal 25 Oktober 2020

13Opini Id. 2020. “OMNIBUS LAW FIX_BANGET_REV-3.micmati | MR. KECE”. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=dBq-JcYhCnY&t=94s pada 25 Oktober 2020.

14 Nur Fitriatus Shalihah. 2020. Polemik Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Apakah Boleh Diedit Setelah Disahkan? Diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/14/150848965/polemik-draf-omnibus- law-cipta-kerja-apakah-boleh-diedit-setelah-disahkan?page=allpada tanggal 24 Oktober 2020

 

diajukan oleh buruh dalam aksinya menolak kebijakan RUU Cipta Kerja yang telah dicetuskan pada 5 Oktober lalu, yaitu di antaranya:15

  1. Menolak peniadaan  UMSK  atau  Upah  Minimum  Sektoral   serta   legalisasi   Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang diterapkan secara bersyarat;
  2. menolak depresiasi  nilai  pesangon  yang  semula  32   bulan   upah   diubah   menjadi  25  bulan  ketika pengusaha  membayarkan  pesangon   pada   buruh   sebesar 19 bulan upah dan 6  bulan  lainnya  dibayarkan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan;
  3. menolak perjanjian  kerja  waktu  tertentu   atau   PKWT   yang   dapat   Hal ini merujuk pada kontrak seumur hidup;
  4. menolak Alih  Daya  atau  Outsourcing  pekerja  dengan  waktu  seumur  hidup  tanpa dibatasi jenis pekerjaan;
  5. menolak eksploitatif jam kerja;
  6. meminta kembali  hak  pekerja  atas  hari  cuti  beserta  upah  yang  diberikan  di   hari cuti, yaitu di antaranya ialah cuti haid dan cuti panjang; serta
  7. meminta hak baik jaminan kesehatan maupun upah selepas habis masa kerja (pensiun) disebabkan  adanya  kebijakan  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  mengenai  masa kerja karyawan kontrak dan alih daya dapat berlaku seumur

Tuntutan  yang  diajukan  baik  oleh  kaum  buruh  maupun  mahasiswa  ialah   sebagai bentuk protes dari ketidaktahuan  mereka  terhadap  sidang  paripurna  yang  diadakan  secara  mendadak  dan  seolah-olah  fraksi   DPR   sedang   menipu   rakyat.   Massa  menilai  fraksi  DPR  menyengaja  dalam   menerbitkan   tanggal   “palsu”   ke   publik  guna  melenyapkan  hambatan  berupa  usulan-usulan  rakyat  demi   keuntungan  yang  akan  diraup  oleh kalangan  atas,  khususnya  dalam  praktik   nepotisme.   Mosi   tidak percaya  terus  digaungkan  dengan  semarak  di  beberapa  ruas  jalan  kota. Tercetusnya ketujuh  tuntutan  diharapkan  akan  didengar  oleh  pihak  istana,  yaitu Presiden Jokowi agar  bertindak  melawan  pengesahan  substansi  Omnibus  Law  Cipta Kerja dengan Perpu.16

 

15 Jawahir Gustav Rizal. 2020. 7 Tuntutan Buruh Terkait RUU Cipta Kerja. Diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/04/143000165/7-tuntutan-buruh-terkait-ruu-cipta-kerja?page=all pada tanggal 24 Oktober 2020

16 Ari Syahril Ramadhan. 2020. Pengesahan Omnibus Law Dipercepat, Buruh Semakin Terpancing Turun ke Jalan. Diakses melalui https://jabar.suara.com/read/2020/10/05/204819/pengesahan-omnibus-law-dipercepat- buruh-semakin-terpancing-turun-ke-jalan?page=2 pada tanggal 25 Oktober 2020

 

Respons dari Beberapa Kalangan setelah Disahkannya RUU Cipta Kerja

 

Meski  menuai  pro  dan  kontra,  Jokowi  membuat  video  sebagai   bentuk klarifikasi.  Dalam  video klarifikasi  tersebut,  penulis  memiliki  pandangan  bahwa   Jokowi ingin menegaskan kebenaran dari  berita  palsu  yang  sedang  beredar  di  masyarakat.  Meski   seperti   itu,   Jokowi   mempersilakan   khalayak   untuk   melakukan  uji materi ke Mahkamah Konstitusi bilamana masih ada  yang  tidak  puas.  Menurut  sebagian  khalayak  yang  menyoroti  tentang  pembahasan   RUU   Cipta   Kerja,   pemerintah bersifat tertutup dari  masyarakat  umum  dalam  proses  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja.  Masyarakat  umum  juga  menafsirkan  bahwa  sejumlah   pasal   yang  terdapat dalam RUU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh.

Jokowi  mengutarakan   dalam   video   tersebut   alasan   dibutuhkannya   RUU   Cipta Kerja yang dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah dan para  gubernur. RUU Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak- banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Beberapa pasal yang memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil dalam membuka usaha  baru  dianggap  menjadi  sebuah regulasi  yang  sangat  bagus  dari  pemerintah  untuk  masyarakat. Dalam video yang diutarakan Jokowi,  ia  meluruskan  bahwa  RUU  Cipta  Kerja juga mendukung upaya pencegahan dan pemeberantasan korupsi.

Rancangan undang-undang di mana pun tidak  akan  pernah  mendapatkan  persetujuan mutlak dari semua pihak. Jokowi mengungkapkan RUU  Cipta  Kerja  merupakan jawaban dari aspirasi para  buruh  yang  disalurkan. Meskipun  demikian  menurut pakar tata negara  RUU  Cipta  Kerja  menyalahi  aturan.  Pakar  hukum  tata  negara,  Jimly  Asshiddiqie,  menegaskan  pemerintah  tidak  sepatutnya   mengubah   apa pun  yang  termuat  dalam  RUU  Cipta  Kerja.  Menurutnya,   setelah  RUU   Cipta   Kerja itu disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna dan diserahkan  ke  Jokowi  untuk  diundangkan, maka pemerintah bisa  memperbaiki  jika  ada  “clerical  error“.  Clerical  error  yang  dimaksud  ialah  daftar  panjang  kesalahan  ketik   dalam   putusan.   Pakar   Tata Negara lainnya, Feri Amsari,mengatakan pemerintah “telah secara terbuka dan

 

terang-terangan     menyalahi       Undang-Undang     12     Tahun     2011     tentang     prosedur pembentukan undang-undang.17

Penutup

 

Di saat banyaknya pihak dari elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, dan sebagainya yang menentang RUU Cipta Kerja, RUU ini memiliki beberapa manfaat dalam pengujian undang-undang. Menurut Tohadi (2020), manfaat-manfaat itu antara lain, pengujian undang-undang yang tindih menindih bisa dihilangkan, proses revisi pengujian undang-undang yang efektif, dan hilangnya ego sektoral yang terdapat dalam berbagai pengujian undang-undang.

Kendati terdapat beberapa manfaat dari RUU tersebut, sebagian masyarakat tetap memberikan umpan balik yang berbeda. Menurut Mulyana (2017), stereotip dan prasangka salah dua jenis kekeliruan dalam memberikan umpan balik.18 Banyaknya stereotip dan prasangka menjadi faktor masyarakat dalam memberikan umpan balik yang berbeda. Ada dari kalangan akademisi dengan pengetahuan yang dimilikinya dan ada dari kalangan mahasiswa dan buruh yang turun dengan aksi.

Aksi yang dilakukan segenap masyarakat dari elemen buruh maupun mahasiswa seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Jika pemerintah bijak dalam merencanakan RUU, beberapa aksi kerusuhan pun bisa dihindari. Faktanya, pemerintah tidak bijak dalam merencanakan RUU. Dengan demikian, beberapa aksi kerusuhan terjadi di beberapa kota besar.19 Kebijakan dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang seharusnya dilakukan secara transparan dan partisipatif sehingga diterima semua kalangan masyarakat.

Berbagai respons yang bervariasi masyarakat dari kalangan akademisi maupun nonakademisi tentang RUU Cipta Kerja itu sendiri membuat pemerintah harus bertindak lebih bijak dalam merencanakan sebuah undang-undang. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaannya. Beberapa aspek krusial juga harus dipertimbangkan lagi sebelum RUU itu disahkan dan dijadikan menjadi undang-undang secara resmi.

 

17 Tim BBC.com. 2020. Omnibus Law: Penghapusan pasal di UU Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, menurut pakar tata negara. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54683230 pada tanggal 27 Oktober 2020

18 Mulyana, Deddy. 2020. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Penerbit Rosdakarya

19 Silogisme Hipotetis

 

Daftar Pustaka

 

Buku

 

Mulyana, Deddy. 2017. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

 

 

Jurnal dan Skripsi

 

Muthaharah, Sabella. 2020. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Dalam Pasal

45 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.

Razy, M. F., dan Fedryansyah, M. 2020. KONFLIK GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-

UNDANG OMNIBUS LAW. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. 2(2): 74-85. Universitas Padjadjaran: Sumedang.

Tohadi, Mohammad. 2020. Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. Jurnal Rechts Vinding. 9(1): 125. Universitas Pamulang: Tangerang Selatan.

 

Media Daring

 

Aditya, Dicky. 2020. Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Panas, Banyak Tempat Dibakar           Massa.Diakses           melalui                   https://galamedia.pikiran- rakyat.com/news/pr- 35813204/demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-di-jakarta- panas-banyak-tempat-dibakar-massa pada 22 Oktober 2020.

Ahmad Fauzan. 2020. Omnibus Law Cipta Kerja Merugikan Buruh Memanjakan Oligarki. Diakses       melalui             https://tirto.id/omnibus-law-cipta-kerja-merugikan-buruh- memanjakan-oligarki-f6aF pada 25 Oktober 2020.

 

Ari Syahril Ramadhan. 2020. Pengesahan Omnibus Law Dipercepat, Buruh Semakin Terpancing          Turun  ke         Jalan.  Diakses                                 melalui https://jabar.suara.com/read/2020/10/05/204819/pengesahan-omnibus-law-dipercepat- buruh-semakin-terpancing-turun-ke-jalan?page=2 pada 25 Oktober 2020.

 

Chaterine, Rahel Nada. 2020. Jokowi Bicara Soal Hoax RUU Cipta Kerja, KSPI: Belum Buat Kami Tenang. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5208028/jokowi- bicara-hoax-soal-uu-cipta-kerja-kspi-belum-buat-kami-tenang pada 23 Oktober 2020.

Idhom, M. Adi. 2020. Situasi Demo 8 Oktober Tolak Omnibus Law di Jakarta, Jogja, dan Malang. Diakses melalui https://tirto.id/situasi-demo-8-oktober-tolak-omnibus-law- di-jakarta-jogja-malang-f5Jz pada 22 Oktober 2020.

Jawahir Gustav Rizal. 2020. 7 Tuntutan Buruh Terkait RUU Cipta Kerja. Diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/04/143000165/7-tuntutan-buruh-terkait- ruu-cipta-xkerja?page=allpada 24 Oktober 2020.

Muhammad Idris. 2020. Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya.            Diakses           melalui https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus- law-ruu-cipta-kerja-dan-isi-lengkapnya?page=all pada 25 Oktober 2020.

 

Nur Fitriatus Shalihah. 2020. Polemik Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Apakah Boleh Diedit Setelah      Disahkan?       Diakses                                                                                                             melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/14/150848965/polemik-draf-omnibus- law-cipta-kerja-apakah-boleh-diedit-setelah-disahkan?page=all          pada          24        Oktober 2020.

Opini Id. 2020. OMNIBUS LAW FIX_BANGET_REV-3.micmati | MR. KECE. Diakses melalui   https://www.youtube.com/watch?v=dBq-JcYhCnY&t=94s pada 25 Oktober 2020.

Saeno. 2020. Puan Matikan Mikrofon Penyebab Fraksi Demokrat Walk Out? Ini Penjelasan Sekjen       DPR.   Diakses                                                                 melalui https://kabar24.bisnis.com/read/20201006/15/1301292/puan-matikan-mikrofon- penyebab-fraksi-demokrat-walk-out-ini-penjelasan-sekjen-dpr            pada               tanggal 25 Oktober 2020.

Sekretariat Presiden. 2020. Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Bogor, Jumat, 9 Oktober 2020. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=xUI7hd3KkK0&t=39s pada tanggal 25 Oktober 2020.

 

Tim BBC.com. 2020. Omnibus Law: Penghapusan pasal di UU Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, menurut pakar tata negara. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54683230 pada tanggal 27 Oktober 2020.

 

Tim Detikcom. 2020. Jokowi Jawab Hoax soal UU Ciptaker: Dari UMP, Cuti hingga PHK. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5207352/jokowi-jawab-hoax-soal-uu- ciptaker-dari-ump-cuti-hingga-phk pada 22 Oktober 2020.

 

Oleh: Nizar Fachri Rabbani

ELEGI ENERGI: FENOMENA RESOURCE CURSE DAN POTENSI SUMBER DAYA BUMI INDONESIA

Oleh: L. Ligardi Díaz, (@diazligardi)

Sains Informasi dan Perpustakaan, Fikom Unpad 2017

 

 

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang
– Ir. Soekarno

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam tambangnya Indonesia bahkan pernah menjadi anggota OPEC, kelompok berpengaruh beranggotakan bangsa-bangsa eksportir minyak. Implikasinya adalah sektor Migas menjadi tulang punggung utama pemasukan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam jangka waktu yang relatif lama. Bahan galian mineral dan batubara pun masih menjadi primadona hingga saat ini karena jumlahnya yang berlimpah dan beragam. Tidak hanya soal Migas, kekayaan sumberdaya bumi Indonesia memang begitu melimpah, bahkan sejarah membuktikan kekayaan Indonesia pernah menjadi perhatian Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua negara yang saat itu berperang ideologi untuk mendapatkan hegemoni negara-negara dunia ketiga.

Kekayaan ini didukung oleh proses pembentukan kepulauan Indonesia yang dihasilkan dari tumbukan antara tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudera Pasifik dan lempeng Samudera India-Australia. Kekayaan sumber daya bumi ini hendaknya dapat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak demikian, kekayaan yang dimiliki di bumi Indonesia justru seakan-akan menjadi kutukan bagi rakyat Indonesia sendiri karena kebijakan dalam pengelolaan sumber daya bumi Indonesia belum dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan manfaat baik dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang dari sumber daya melimpah tersebut. Maka, apakah Indonesia terkena Resource Curse?

Seorang praktisi ekonomi mineral dari Colorado School of Mines, Roderick G. Eggert  mempertanyakan Is Mining a Curse?” Apakah Industri Tambang adalah kutukan? Dalam publikasinya yang berjudul Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities yang diterbitkan pada tahun 2001. Eggert mempertanyakan mengapa banyak negara yang memiliki kekayaan sumber daya mineral justru masuk dalam kategori negara ‘tidak makmur’. Negara-negara tersebut seakan gagal melakukan kapitalisasi kekayaan sumber daya mineral mereka untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri, contohnya Brazil, Afrika Selatan, Irak, Equatorial Guinea yang kaya minyak tetapi miskin, dan Indonesia. Padahal, industri tambang adalah berkah bagi negara yang memilikinya, karena faktanya tidak semua negara memiliki kekayaan sejenis itu.

Istilah resource curse dalam dunia ekonomi pertambangan pada dasarnya bukan hal yang asing. Resource cursemerupakan performa ekonomi suatu negara yang memiliki kekayaan mineral dan mungkin lebih buruk daripada negara-negara yang tidak memiliki kekayaan mineral. Kondisi ini dapat dianalogikan dengan kondisi negara kita, mengingat Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah terutama dari sektor tambang, namun dengan kekayaan alam yang ada tidak dapat mengerek peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga kini.

Kutukan Resource Curse pantas disematkan pada performa ekonomi pada beberapa negara berkembang yang diberkahi dengan kekayaan mineral dan energi, pertumbuhan riil Gross Domestic Product tidak sesuai dengan pengharapan. Kondisi yang berperan dalam keterjadian resource curse ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya kekuatan pasar eksternal, tekanan ekonomi internal, dan kesalahan institusional.

Faktor-faktor lain yang memperparah yaitu jatuhnya harga mineral dunia, volalitas harga, Dutch Disease serta korupsi dan keputusan kebijakan yang lemah. Dutch Disease sendiri dapat diartikan sebagai penyakit negara yang seluruh kegiatan ekonominya ketergantungan kepada industri tambang—sebuah kondisi yang berisiko. Kondisi krisis Venezuela saat ini adalah efek dari Dutch Disease, sedangkan Equatorial Guinea memiliki masalah korupsi dan kebijakan yang lemah, menempatkan 75% penduduknya dibawah garis kemiskinan, meratap diatas tanah kaya akan minyak bumi.

Selain itu dikenal istilah linkage effect, yaitu industri secara tidak langsung terkena efek kelesuan industri tambang, seperti industri transportasi, industri bahan bakar, dan industri manufaktur. Lesunya industri tambang dikarenakan faktor eksternal seperti kejatuhan harga minyak akhirnya berdampak pula terhadap industri linkage effect yang secara tidak langsung juga memperlambat laju perekonomian Indonesia.

Dimana posisi Indonesia?

Selain faktor-faktor diatas, penyebab terjadinya resource curse lebih kepada pengambilan kebijakan yang tidak tepat dalam memanfaatkan surplus dana yang ada dari hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Pendekatan kondisi surplus di Indonesia mungkin masih sulit dibayangkan, namun dengan kenyataan yang ada, kekayaan alam Indonesia belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Sektor energi yang selalu menjadi isu hangat nasional, menyangkut pada kondisi Indonesia yang berada pada ring of fire. Hal ini memperkaya tanah Indonesia dengan adanya deretan gunung api. Kondisi ini memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi panas bumi yang besar di level dunia, yaitu sebesar 28.100 MWe. Sedihnya, merujuk pada publikasi resmi Kementerian ESDM, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 1189 MWe, hanya 4% dari potensi total. Betapa sebuah elegi sembari melihat kondisi sebagian masyarakat di Indonesia Timur yang bahkan belum pernah tersentuh listrik berpuluh-puluh tahun.

Beralih ke sektor perminyakan. Minyak yang dikenal sebagai ‘emas hitam’ -bukan dalam artian sesungguhnya- telah menjadi komoditi penting perdagangan global sejak Oil Boom 4 dekade lalu. Pertamina sebagai ujung tombak industri migas negara benar-benar berjaya di era 70’an.  Indonesia bahkan berperan aktif ketika masih menjadi anggota OPEC sampai keluar pada tahun 2008. Keluarnya Indonesia dinilai wajar, dikarenakan Indonesia sudah mulai mengimpor minyak sejak 2003.

SKK Migas memberikan laporan mengenai produksi minyak Indonesia per Januari 2016, meskipun data ini didapat dari 2016, dengan asumsi kontrak pengeboran minyak yang biasanya berlangsung belasan tahun maka tidak akan ada perubahan signifikan di tahun 2020. Hal yang cukup mengejutkan dimana Pertamina sebagai entitas BUMN Indonesia hanya memiliki share sebesar 15% saja.

Refleksi dalam data diatas, sangat disayangkan ketika cadangan minyak bumi Indonesia secara terus menerus dibor asing dan dibawa ke luar negeri, lalu diimpor kembali ke dalam negeri ketika telah menjadi produk siap pakai. Maka dari itu, sangat disarankan untuk melakukan lokalisasi pengolahan bahan tambang esensial seperti minyak dan gas alam melalui pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di Indonesia dan pengilangan-penyulingan minyak, serta peningkatan added value bagi mineral logam sebelum diekspor. Diharapkan dengan melakukan hal tersebut, akan mendatangkan keuntungan besar bagi negara, seperti penambahan jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Sektor tambang adalah salah satu komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Meninjau sumbangannya terhadap APBN, sektor pertambangan pada  2 tahun terakhir telah memenuhi target yang telah ditentukan. Penerimaan negara dari sektor pertambangan tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp32,1 triliun telah terkumpulsebesar Rp46,6 triliun, memberikan kontribusi sebesar 5,3% dari total penerimaan negara. Pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 41,2 triliun terealisasi 45,59 triliun. Hal ini adalah sebuah peningkatan yang menggembirakan mengingat 4 tahun sebelumnya pada 2015 hanya menyumbang Rp29,6 triliun, bahkan menurun di 2016 menjadi Rp27,2 triliun.

Kontribusi positif ini memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja baru serta menekan angka pengangguran. Hal ini layak diapresiasi, tetapi dirasa belum cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari resource curse. Kita perlu memutar otak karena tidak selamanya kita bisa bergantung ke minyak. di lain sisi, dunia barat sedang ramai mengampanyekan renewable energy (energi terbarukan).

Energi Terbarukan, Sebuah Solusi atau Elegi?

Energi berbasis fosil, seperti minyak bumi dan batubara tidak akan eksis selamanya. Cadangan migas dunia terus berkurang secara ekspoensial mengingat manusia mengeruk dan menyedot setiap hari demi menjalankan ekonomi serta pembangunan. Krisis energi bisa saja terjadi, bilamana negara-negara tidak bersiap mencari alternatif lain. Krisis energi dapat merambat kepada krisis-krisis lain, termasuk krisis sosial bahkan geopolitik lantaran energi berperan sebagai penopang aktivitas ekonomi.

Dunia barat sudah mulai memberikan perhatian serius pada penggunaan energi terbarukan. Mobil-mobil konsumen hybrid maupun full-electric sudah keluar di pasaran dan mendapat ulasan positif untuk performanya. Memang, harga yang saat ini dibanderol tinggi belum dapat dijangkau oleh kelas berpenghasilan menengah, tetapi hal ini bukan masalah besar mengingat teknologi akan semakin terjangkau dari waktu ke waktu. Penulis yakin, suatu saat akan ada mobil listrik yang memiliki harga setara dengan mobil bensin di kelas yang sama.

Pada saat artikel ini ditulis, Indonesia masih mengandalkan energi berbasis fosil untuk memenuhi kebutuhan energinasional. Energi berbasis fosil ini terus menipis keberadaannya, sementara kita baru berancang-ancang untuk shiftingke energi terbarukan. Posisi Indonesia yang merupakan negara tropis menyimpan potensi luar biasa untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan kepada Kompas, potensi energi terbarukan nasional mencapai  417,8 gigawatt. Potensi itu tersebar dalam bentuk panas bumi, angin, matahari, air dan laut.

Sayangnya realisasi pemanfaatan energi terbarukan lebih cocok dijadikan elegi daripada diberikan apresiasi. Potensi energi panas bumi sebesar 28.1 gigawatt baru dimanfaatkan sebanyak 1189 megawatt, atau hanya 4 persen. Sumber energi air memiliki potensi 75 gigawatt, dengan pemanfaatan sebesar 6,08 gigawatt atau  8 persen; sumber bioenergi berpotensi 32,6 gigawatt dengan pemanfaatan 1,9 gigawatt atau sebesar 5 persen. Energi surya memiliki potensi raksasa 297,8 gigawatt tetapi dengan pemanfataan minim yang hanya 0,14 gigawatt atau 0,07 persen. Lebih miris, energi laut yang memiliki potensi 17,8 gigawatt belum dipanen sama sekali menjadi listrik.

Logika sederhana, tentu saja energi terbarukan belum dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan Indonesia dari resource curse, jika pemanfaatannya minim. Kecuali pemerintah berani mengeluarkan anggaran ‘jor-joran’ untuk investasi di sektor ini. Sebagai pembanding, India bahkan memiliki kementerian sendiri untuk fokus pada pemakaian energi terbarukan. Perlu kita sadari bahwa waktu terus berjalan menggerus siapapun yang belum siap, serta cadangan energi fosil terus menipis dari hari ke hari. Saat ini, penulis hanya bisa berharap.

Penutup

Pemerintah Indonesia sudah sewajarnya menjalankan amanat konstitusi yang terkandung dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 untuk menggunakan seluruh kekayaan bumi yang ada untuk kemakmuran rakyat. Segala usaha pemerintah dari mulai regulasi sampai tahapan eksekusi harus berpedoman pada amanat ini. Kemampuan suatu negara untuk merubah keadaan tergantung pada usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut.Apabila ditemukan usaha yang menyimpang, wajar rakyat mengamuk mengingatkan mereka para pemimpin yang mengantuk. Mahasiswa sebagai kaum yang mempunyai idealisme dan menyadari kebebasan berpendapat perlu ikut andil memperjuangkan agar negara kita dapat lebih serius dalam usaha menuju kedaulatan energi, serta menjauh dari kutukan ‘resource curse’. Semoga.

Selamat Hari Jadi Pertambangan dan Energi Indonesia 28 September 2020!

 

Penulis:
L. Ligardi Díaz, Fikom’17
@diazligardi
Temukan tulisan penulis lainya di medium.com/@ligardi

 

References

Carmichael, S. (2013). Venezuela’s Chance to Escape the “Resource Curse”. Retrieved from HARVARD BUSINESS REVIEW.

Center for Global Development. (2010). Can Oil Money Be Spent Well? Alan Gelb on Resource Revenues and Development. Washington D.C. Retrieved from https://www.cgdev.org/media/can-oil-money-be-spent-well-alan-gelb-resource-revenues-and-development

Devasahaam, S., Downling, K., & Mahapatra, M. (2016). Sustainability in the Mineral and Energy Sectors. Florida: CRC Press.

Eggert, R. (2001, October). Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities. Retrieved from https://pubs.iied.org/pdfs/G00952.pdf

HARVARD BUSINESS REVIEW. (2013). HARVARD BUSINESS REVIEW: Venezuela’s Chance to Escape the “Resource Curse”. Retrieved from Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/03/venezuelas-chance-to-escape-the-re

Inkpen, A. (2016). HARVARD BUSINESS REVIEW: The Global Oil and Gas Industry. Brighton: Harvard Business Publishing.

International Renewable Energy Agency. (2017, Maret). Renewable Energy Prospects: Indonesia. Retrieved from IRENA : International Renewable Energy Agency: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_Indonesia_report_2017.pdf

Kasbani. (n.d.). Sumber Daya Panas Bumi Indonesia: Status Penyelidikan, Potensi Dan Tipe Sistem Panas Bumi. Retrieved from Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi: http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=611

Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006, January). Institutions and the Resource Curse. OXFORD ACADEMIC: The Economic Journal, 116(508), 1-20. doi:https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

Mulyana. (2018, November 15). Kontribusi Pertambangan ke APBN Lampaui Target. Retrieved from MEDIA INDONESIA: https://mediaindonesia.com/read/detail/198000-kontribusi-pertambangan-ke-apbn-lampaui-target

Rully, R. (2020, September 8). Menteri ESDM: Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Baru 2,5 Persen. Retrieved from Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2020/09/08/152800726/menteri-esdm–pemanfaatan-energi-baru-terbarukan-baru-2-5-persen?page=all

Tiess, G., Majumder, T., & Cameron, P. (2015). Encyclopedia of Mineral and Energy Policy. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.

 

Bedah Film Madona dan Memoria: Ancaman Kasus Kekerasan Seksual di Tengah Masyarakat

Kegiatan Bedah Film Madonna dan Memoria merupakan program kerja Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad Kabinet Pancarona, berkolaborasi dengan Cinematography Club (CC) Fikom Unpad, diselenggarakan pada 20 September 2020.

Kegiatan ini merupakan rangkaian screening film pendek yang memuat tema tentang kekerasan seksual, yaitu Madonna dan Memoria. Madonna (2017) merupakan film pendek besutan Sinung Winayoko. Secara singkat, film ini mengisahkan tentang kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kakak-beradik (Melati dan Ilalang) yang sedang bekerja di perairan lepas, oleh majikannya sendiri.

Film Memoria (2016) disutradarai oleh Kamila Andini, mengisahkan Maria, seorang ibu dan penyintas kekerasan seksual yang terjadi ketika konflik Timor Leste. Setelah berumah-tangga dan memiliki anak bernama Flora, ia masih diterpa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya sendiri.

Selain screening film, kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi daring terkait tema tersebut. Untuk menuntun jalannya diskusi agar tepat sasaran dan berdaya guna, kami mengundang dua narasumber ahli, yaitu Talissa Febra dan Gorivana Ageza.

Talissa Febra atau Tassa merupakan anggota dari Samahita Bandung, komunitas yang bergerak di bidang pendampingan sosial korban atau penyintas kekerasan seksual. Komunitas ini mengutamakan pemulihan korban dan advokasi tindak kekerasan seksual, terutama yang berlokasi di Bandung.

Lalu Gorivana Ageza atau Echa, ia merupakan pengamat film yang berasal dari komunitas Bahas Sinema. Komunitas yang telah berdiri sejak 2015 ini berfokus kepada pemutaran dan kajian film. Kegiatan komunitas ini bisa diakses di laman website bahasinema.com dan media sosial Instagram @bahasinema.

Audiens mulai memasuki ruang Zoom pukul 15.00 WIB. Setelah itu, kegiatan dibuka oleh moderator acara, Namira Fathya, mahasiswa Fisip UI yang memiliki kepedulian akan kasus kekerasan seksual dan juga memiliki ketertarikan dengan perfilman. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi screening film yang dimulai dari pukul 15.35 WIB. Audiens diberi waktu satu jam untuk menonton film yang disediakan di link Google Drive.

Setelah waktu screening film habis, audiens diperkenankan untuk memasuki kembali ruang Zoom untuk mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi dengan narasumber ahli. Rangkaian diskusi dimulai dengan pertanyaan Namira Fathya kepada para narasumber mengenai tanggapan mereka tentang kedua film, sekaligus mempersilahkan narasumber untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan.

Echa menanggapi kedua film tersebut sebagai film yang sangat bisa membuat penontonnya ikut sedih dan getir melihat kasus kekerasan seksual yang dialami karakternya. Selain itu, menurutnya terdapat banyak simbol hierarkis yang ditunjukkan di kedua film tersebut.

Dengan banyaknya simbol hierarkis, kedua film tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu adanya relasi kuasa yang ditunjukan dalam simbol tertentu atau karakter. Dalam film Madonna, terdapat simbol hierarkis berupa patung Bunda Maria, poster Soeharto, dan mandor. Lalu di Memoria, tentara atau TNI direpresentasikan sebagai kuasa negara sekaligus lelaki yang melecehkan perempuan. Tentara tersebut juga menampilkan kesombongan dan kejumawaan aparat keamanan di Indonesia.

Dalam relasi kuasa tersebut, menurut Echa, perempuan lah yang paling dikorbankan sebagai pihak yang menempati posisi paling bawah dalam sebuah hierarki relasi kuasa. Terlihat dari adegan akhir film Madonna, di mana Melati menjadi objek pelampiasan dengan adegan yang menggetirkan, dan juga nasib karakter Maria di film Memoria, ketika Timor Leste telah merdeka dari Indonesia, Maria masih belum mendapatkan kemerdekaan atas tubuhnya yang tetap dirusak oleh suaminya sendiri.

Walaupun begitu, sosok perempuan di kedua film tersebut (Melati, Maria, dan Bunda Maria) ditunjukan dengan cara yang menarik. Salah satunya, ada tendensi membawa imaji kesucian perempuan dalam adegan menutup mata patung Bunda Maria.

Echa menambahkan, dalam film Memoria, pernikahan ditunjukkan sebagai satu-satunya jalan keluar atau solusi tunggal atas segala permasalahan, terutama kemiskinan. Pernikahan dijadikan sebagai bagian dari kegiatan transaksional, di mana perempuan yang menjadi objek dari transaksi tersebut. Padahal, terlihat dari nasib Maria, pernikahan bisa jadi hanya sebagai perpindahan dari satu penindasan ke penindasan lain. Karakter Flora adalah sosok yang tidak punya pengetahuan, dan kenaifannya membawa imajinasi bahwa nikah adalah jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan, padahal nyatanya tidak.

Terakhir, Echa mengatakan film Memoria mungkin terinspirasi dari tulisan Aida Milasari, mengisahkan kasus perkosaan istri orang Timor Leste oleh tentara, tentara tersebut dibunuh kemudian dibalas dengan tentara menyerbu desa dan membunuh semua laki-laki di desa itu. Desa tersebut pun dikenal dengan “Desa Para Janda”.

Selanjutnya tanggapan Tassa mengenai kedua film tersebut, ia mengatakan, kedua film tersebut jelas memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual bukan hanya tentang hasrat seksual, melainkan cara untuk mendominasi antara pihak yang relasi kuasanya tidak seimbang.

Pada dasarnya, korban kekerasan seksual memiliki cara tersendiri untuk mengobati lukanya, tidak terkecuali para korban yang ada di kedua film tersebut. Menurut Tassa, lelaki yang ada di Madonna (Ilalang) melakukan pelampiasan ke adiknya sebagai cara untuk mengobati keresahannya. Lalu di Memoria, Maria mengobati dirinya dengan menyimpan sakitnya sendiri. Hal tersebut adalah beban para korban kekerasan seksual, mereka mengobati lukanya sendiri dan ingin melindungi orang-orang terdekatnya.

Tassa pun memberikan materi singkat tentang fenomena kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah serangkaian tindak kekerasan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan kepada seseorang khususnya perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya didasari oleh kondisi ketidaksetaraan gender.

Ada banyak jenis kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, verbal, sosial, dan kekerasan gender berbasis online. Kekerasan seksual biasanya juga disertai dengan kekerasan psikis atau mental, dan masalah utamanya ada di ketimpangan relasi kuasa.

Berdasarkan Foucault, relasi merupakan hubungan, yang bisa jadi positif jika seimbang, dan kuasa merupakan sebuah sistem dominasi atau resistensi. Dalam kasus kekerasan seksual, relasi kuasa tidak hanya terbatas kepada masalah gender, namun bisa juga relasi ekonomi, pendidikan, umur, status, sosial. Contohnya kasus kekerasan seksual yang ada di Film Madonna, masalah tidak terbatas pada gender korban dan si pelaku, tapi juga ada kuasa si mandor terhadap pekerjanya.

Terakhir, Tassa juga menyampaikan perihal bagaimana cara kita menolong korban kekerasan seksual, di antaranya kita bisa mendengarkan kisah mereka, mencari tahu kebutuhannya, jangan menghakimi dan memaksakan pendapat, lalu menghubungi kontak lembaga pelayanan terdekat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para audiens diperkenankan untuk bertanya seputar tema dan film yang telah ditayangkan. Sesi ini dimulai dengan sharing salah satu audiens bernama Shafira Maulizar yang berasal dari Aceh. Ia bercerita kisah film Memoria juga dialami oleh masyarakat Aceh ketika menjadi daerah operasi militer. Pada saat itu, banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak militer. Sayangnya kasus-kasus tersebut tidak banyak terungkap dan diketahui publik.

Selanjutnya pertanyaan dari Dihan, ia bertanya apakah penggambaran adegan pemerkosaan yang eksplisit di media massa terutama di film itu dampaknya baik atau buruk, atau bahkan sebenarnya tidak diperlukan. Echa menjawab, hal tersebut balik lagi ke concern si filmmaker apakah ia bisa menampilkan adegan dengan baik atau malah jadi eksploitasi. Seharusnya ia bisa tahu batas penampilan seksual yang sifatnya seni dan eksploitasi.

Tassa menanggapi, penggambaran adegan kekerasan seksual harus dilihat dari sisi korban. Adegan tersebut harusnya ditampilkan sebagai bentuk kritik atas kasus tersebut, jika memungkinkan, adegan disampaikan secara tersirat saja sebagai shock value. Selain itu, harus ada content warning yang jelas sehingga penonton bisa mengetahuinya terlebih dahulu.

Pertanyaan selanjutnya dari Fariza. Kedua film memiliki latar di daerah pedalaman dan terpencil, pasti banyak korban yang tidak tahu harus melapor ke mana. Ia bertanya bagaimana solusinya dan pendekatan kepada korban yang berada di pelosok tersebut.

Tassa menjawab, ia sebagai pihak advokasi korban kekerasan seksual terus mencoba membantu korban dari berbagai daerah dan berkoneksi dengan jaringan terdekat. Ia juga mengingatkan agar kita waspada dan membangun relasi dengan teman-teman dekat, serta mengajari orang terdekat apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual.

Lalu Echa menanggapi, jangankan memikirkan kemana ia melapor, masih banyak korban tidak tahu dan sadar bahwa ia adalah korban kekerasan seksual. Maka dari itu, kesadaran perlu dikembangkan dari lingkungan sosial terdekat. Kelas menengah dan urban saja masih banyak kasus, kesadaran tersebut harus tetap dikembangkan sampai pelosok-pelosok, karena seringkali kasus kekerasan seksual berbenturan dengan penilaian dan dilematika sosial.

Selanjutnya pertanyaan dari Shafira untuk Tassa, mengenai cara mengatasi ekspresi ketika mendengar cerita tentang kekerasan seksual tanpa membuat korban minder. Tassa menjawab, biasanya korban tidak akan terlalu fokus ke wajah kita. Kita sendiri harus fokus ke diri korban dan apa yang bisa kita lakukan untuk dia, karena jika korban cerita ke kita, berarti korban telah memercayai kita. Cukup mendengar cerita korban dan membuat ia nyaman tanpa menghakimi juga sudah baik. 

Tidak hanya audiens, ternyata Echa juga ingin bertanya ke Tassa, mengenai seperti apa keadaan mental pendamping jika dihujani dengan kisah-kisah kekerasan seksual dan hal apa yang menjadi endurance untuk tetap berjuang. Tassa menjawab, biasanya ada 1-2 orang yang menganai satu kasus ringan, namun jika kasus berlapis misal sekaligus kasus ekonomi, bisa 3-5 orang.

Setiap tim tersebut ada yang mengurus bagian hukum, advokasi korban, pelaku, dll. Divisi pendampingan juga ada kelas sendiri yang diisi oleh dokter dan psikiater agar mengerti kapasitas emosional dan kemampuan sendiri. Para pendamping sangat mengandalkan komunikasi jujur dan terbuka, jika ada yang tidak sanggup bisa keluar, jangan sampai depresi.

Pertanyaan selanjutnya dari Daffi, mengenai cara pendekatan kepada penyintas untuk menceritakan pengalamannya ketika ia ingin membuat film tentang kekerasan seksual, dan bagaimana cara mengemas pengalaman tersebut agar tidak terkesan mengeksploitasi. Echa menjawab, penting untuk filmmaker merasa empati dan menempatkan di posisi yang sama dengan korban. Buat korban merasa nyaman, kalau bisa konsultasi dengan ahli, misal pendamping atau psikolog. Filmmaker juga harus punya gambaran jelas tentang isu, dan Echa memberi saran agar dikemas secara fiksi untuk memperhalus isu, bukan medium dokumenter.

Lalu menurut Tassa, biasanya jarang sekali ada korban yang ingin menceritakan kasusnya ke publik. Jika tujuannya untuk membangun awareness, jangan menempatkan korban di depan kamera, apalagi sampai eksploitasi tanpa menggunakan perspektif korban. Dan jika sudah yakin, presentasikan secara hati-hati tanpa membuat korban trauma, setelah ada banyak pertimbangan.

Pertanyaan terakhir datang dari Rein Venareal. Ia bertanya mengenai adat istiadat di film Memoria yaitu budaya belis, di mana wanita bisa dibeli melalui pernikahan, bagaimana mengatasi sistem budaya seperti itu tanpa menghilangkan (menyinggung) budaya setempat.

Tassa menjawab, nilai agama biasanya tidak bisa dilawan, namun sebagai orang yang mampu untuk menolong sebaiknya kita menolong korban dan memberikan pendampingan untuk korban tindak kekerasan.

Echa menanggapi, budaya merupakan bentuk pemaknaan yang selalu berubah seiring berjalannya waktu. Harus memunculkan kesadaran dan sudut pandang bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang dicangkok begitu saja dan tidak semua orang bisa terima dan mempertahankannya. Kita sendiri juga harus terus mengkritisi budaya.

Kegiatan Bedah Film ini selesai pada pukul 18.05 WIB, ditutup dengan pemaparan kesimpulan oleh Namira Fathya dan sesi foto bersama seluruh audiens.

Diskusi Publik #2 “Pentingnya Manajemen dan Komunikasi Risiko ketika Pandemi: Telaah Kebijakan Pemerintah di Era New Normal”.

Didasari pada kekhawatiran masyarakat mengenai belum tepatnya penerapan New Normal dalam masa pandemi di Indonesia. Mengingat bahwa jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah signifikan semenjak New Normal diterapkan pada 1 Juni 2020 lalu.

Memicu Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Pancarona mengadakan diskusi publik untuk saling bertukar pendapat mengenai hal tersebut pada hari Minggu, 6 September 2020 yang berlangsung pukul 13.00 hingga 15.30 WIB.

Diskusi yang dilakukan secara daring melalui media Zoom ini menghadirkan Erman Sumirat, SE, MBuss, CSA, CRP, Ak dan Dr. Herlina Agustin, S.Sos, M.T.

Alur diskusi dipimpin oleh Shereina Sarah Ayumi (Kepala Bidang Kominfo BEM Fikom Unpad) selaku moderator.

Diskusi dimulai dengan pemaparan materi oleh kedua narasumber pada pukul 13.30 WIB. Materi yang diberikan membahas dari sisi ekonomi dalam hal ini manajemen risiko dan komunikasi risiko.

Kemudian dipersempit ruang lingkupnya sesuai dengan fokus studi masing-masing narasumber— Erman Sumirat, SE, MBuss, CSA, CRP, Ak selaku Dosen FEB Unpad dan Dr. Herlina Agustin, S.Sos, M.T. selaku Dosen Fikom Unpad.

Pemaparan materi dilakukan yang dengan teknik yang menarik yang terkadang memancing gelak tawa dan perhatian audiens, masing-masing narasumber diberikan waktu selama 45 menit untuk memaparkan berdasarkan sudut pandang bidang yang dikuasai, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama audiens.

Sesi tanya-jawab dibuka dengan pertanyaan dari Ermawanto. Pertanyaan dari beliau adalah, “Bagaimana menyikapi regulasi pemerintah yang bisa berubah sewaktu-waktu dan berdampak besar pada perusahaan?”

Pertanyaan dijawab oleh narasumber Herlina Agustin bahwa sikap yang dilakukanlah adalah berusaha memperhitungkan risiko dengan cara manajemen risiko dari setiap keputusan kemudian lakukan review komunikasi risiko serta perbanyak informasi sebagai opsi penanganan risiko yang ada.

Dari narasumber Erman Sumirat, beliau menjawab jika masalah regulasi tergantung industri tempat bekerja. Menurut Erman, pemerintah yang memiliki power dalam memberikan aturan. Namun perubahan itu bisa juga diintervensi oleh pengusaha-pengusaha nakal.

Jika tujuannya adalah membuat bisnis, Erman menyarankan terlebih dahulu membuat mapping bisnis untuk membuat manajemen risiko. Erman menjelaskan biasanya dalam perusahaan yang memang bagian untuk melakukan komunikasi dalam rangka “melobi”.

Pertanyaan kedua diajukan oleh Fariza dari Fakultas Komunikasi Unpad. Pertanyaan dari beliau adalah,

“Untuk bisa mempersiapkan risiko ekonomi ke depan, salah satu hal terpenting bagi beberapa orang adalah memiliki tabungan. Namun bagaimana jika seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menabung, bahkan kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari?”

Erman Sumirat menjawab dengan mengharuskan adanya safe income yang bisa diandalkan dalam keadaan seperti krisis ini. Biaya hidup harus lebih hemat  demi menjaga tanggungan agar bisa menabung

Erman juga mengatakan, untuk menabung harus ada patokan-patokan tertentu yang dipakai demi menjaga tabungan.

Dari sisi Herlina Agustin menjawab bahwa menabung tidak selamanya tentang saving money, tetapi bisa jadi kesempatan buat investasi dalam kemampuan atau saving skill. karena skill ini juga bisa dikembangkan di masa pandemi ini. Seperti adanya sertifikasi dan sejenisnya.

Pertanyaan ketiga datang dari Dinda mahasiswi Fakultas Hukum Unpad, ia bertanya: “Menurut pendapat Bapak dan Ibu, regulasi seperti apa yang ideal untuk diimplementasikan di situasi saat ini (Pandemi Covid-19) sehubungan dengan manajemen risiko dan komunikasi risiko?’

Dari pertanyaan ini narasumber Herlina Agustin menyatakan bahwa penanya harus menjelaskan secara spesifik regulasi jenis apa. Dengan kejelasan jenis regulasi atau siapa yang mengeluarkan dengan begitu bisa diperjelas tujuan regulasinya ingin berfokus kemana.

Herlina Agustin juga menjelaskan sebelum memutuskan sebuah peraturan kita perlu informasi yang banyak, dan pertimbangan risiko yang jelas.

Pertanyaan terakhir datang dari Camilia Mahasiswi UNY, pertanyaan beliau adalah,

“Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar terciptanya satu pemahaman tentang kebijakan yang telah dibuat dalam masa pandemi ini jika dilihat dari manajemen resiko dan komunikasi risiko?”.

Pertanyaan ini kembali dijawab oleh Herlina Agustin terlebih dahulu, ia mengatakan seharusnya pemerintah punya payung (legal) untuk melindungi warga. Jadi tujuan utama harus sudah jelas dan implementasinya juga tepat.

Dalam penanganan Covid-19 dan beberapa bidang komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan hukum atau regulasinya. karena seringkali aturan dan implementasi hanya beradu untuk kepentingan tertentu semata.

Sedangkan narasumber Erman Sumirat menjawab dengan akronim singkat yaitu komunikasi harus SMART yang merupakan singkatan dari spesifik (specific), bisa dicapai (achievable), bisa diukur (measurable), realistis, dan tepat waktu (timely).

Selesai sesi pertanyaan pukul 15.30 WIB, kedua narasumber membuat pernyataan penutupan untuk seminar kali ini.

Narasumber Erman Sumirat pertama-tama berterima kasih untuk undangan dari BEM Fikom Unpad ini. Ia mengatakan bahwa hidup itu memang penuh risiko, kuncinya adalah kita perlu memikirkan apa yang mungkin terjadi bagaimana mitigasinya, serta berapa biayanya.

Setiap risiko dan krisis harus ada mitigasinya dan solusinya, meskipun bisa berlangsung cepat atau lambat, sebagai manusia kita seharusnya tetap tenang, tidak panik dan tetap memikirkan jalan keluar terbaik.

Sedangkan Herlina Agustin menekankan kepada pengendalian dan disiplin diri di masa pandemi. Dengan cara mengendalikan diri serta mengetahui apa yang kita harus lakukan dan disiplin seperti tetap cuci tangan dan menggunakan pake masker. Baginya, kesehatan adalah kunci dari produktivitas dan peningkatan ekonomi.

Intisari Diskusi Publik;

  •         Perlu adanya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah karena kecepatan pemulihan ekonomi dari krisis masa pandemi tergantung pada rakyat dan pelaku ekonomi.
  •         Dari sisi manajemen, risiko bisa diminimalisir dengan cara mapping atau membuat profil risiko yang didasari oleh skala prioritas besaran risikonya fungsinya demi memberikan penanganan yang tepat.
  •         Masyarakat perlu memahami pentingnya komunikasi risiko sebagai proses interaktif pertukaran informasi dan pendapat tentang risiko antara penilai risiko, manajer risiko, dan pihak berkepentingan lainnya.
  •         Dibutuhkan keberanian saat berkomunikasi di tengah risiko, pandemi seharusnya dapat menyadarkan masyarakat untuk melihat fenomena ini agar berusaha mencari dan membentuk mitigasi dan solusi bukan hanya sekedar peristiwa belaka.
  •         Komunikasi risiko memiliki 7 macam kebutuhan review yaitu; Scientific review, Editorial review, Management review, Sensitivity review, Legal review, Patens review dan Public affair review.

 

Sesat Pikir Para Influencer Saat Pandemi, Dibalut Opini dan Perbedaan Pendapat

Pengetahuan manusia terbatas, ditambah dengan sifat alami manusia untuk melindungi diri sendiri menempatkan teori konspirasi kerap menjadi jawaban atas segala ketidaktahuan dan kekecewaan.

Pendukung lain dari maraknya orang-orang yang mempercayai konspirasi adalah tidak semua manusia bisa menerapkan sistem berpikir yang benar. Sehingga terkadang mereka terjebak dalam sesat pikir (logical fallacy) sendiri.

Banyak teori konspirasi tumbuh selama masa pandemi, tidak hanya di luar negeri, didalam negeri pun teori-teori ini laris manis diikuti orang.

Pengertian konspirasi menurut kamus Cambridge adalah kegiatan perencanaan secara diam-diam dengan orang lain untuk melakukan sesuatu yang buruk atau ilegal.

Sedangkan menurut Joseph Kosinski, profesor ilmu politik dari University of Miami, menyebutkan bahwa teori konspirasi merupakan alat bagi yang lemah untuk menyerang sekaligus bertahan melawan yang kuat.

Dari ketiga pengertian ini teori konspirasi setidaknya memiliki beberapa indikator, yang pertama adanya sebuah rencana, kemudian kelemahan.

Para penikmat teori konspirasi cenderung melemahkan diri mereka ketika diajak berdebat berdasarkan data saintifik. Kalau sudah tersudut, mereka akan menangkis dengan alasan bahwa pandangan mereka adalah sekedar opini, tidak semua orang harus mengakuinya dan mereka hanya mengemukakan pendapat yang menurut mereka benar.

Para penganut teori konspirasi juga tidak lepas dari sesat pikir. Mereka tetap menerima informasi dan mengambil informasi dengan catatan informasi tersebut bisa mendukung teori mereka. kemudian mereka akan menjahit informasi-informasi tersebut menjadi benang dukungan atas teori mereka.

Perdebatan musisi Anji dengan netizen beberapa saat lalu saat ia mengemukakan yang ia sebut sebagai ‘opini’ dan ‘kritik’ terhadap foto jurnalis media Natgeo, Joshua Irwandi. Misalnya soal fotografer yang bisa melihat jenazah saat keluarga tidak diperkenankan, kemudian mengemukakan bahwa Covid-19 tidak semengerikan yang diberitakan media-media.

Dalam kasus ini opini yang dilakukan Anji mengalami sesat pikir, saya menggolongkan sesat pikir ini pada golongan Argumentum ad nauseam, di mana pelakunya tidak bisa memberikan premis kokoh atas argumen yang dibangunnya.

Sesat pikir yang dilakukan Anji sangat terlihat ketika memasuki perdebatan, ia hanya memberikan klaim-klaim untuk membela apa yang ia sebut sebagai opini itu, beberapa klaim yang ia sebut contohnya adalah ia telah memberikan sumbangan APD dan terlibat dalam konser donasi Covid-19. Tapi tidak ada premis yang ia jelaskan, premis akan menjadi alasan dan premis-premis inilah yang akan dinilai kebenarannya. Jika Anji bisa memberikan fakta-fakta terkait opininya maka premis-premis ini kokoh, bukan sekedar berisi klaim sudah melakukan ini-itu saja.

Baru-baru ini melalui akun Instagramnya, Anji mengunggah dukungan dari rekan influencer yang ia sebut memiliki 19 juta followers tentang opininya.

Ini semakin memperkuat sesat pikir yang Anji buat dalam argumentasinya terkait Covid-19, ia terlihat memilih pandangan yang sesuai dengan perspektifnya dan menitikberatkan 19 juta pengikut orang tersebut sebagai penguat argumentasinya.

Para penganut teori konspirasi yang mencap dirinya sebagai ‘open minded’ sejatinya hanya seseorang dengan proses berpikir yang salah, ia tidak pernah benar-benar membuka pikirannya atas pemikiran yang berasal dari sudut pandang lain.

Ini bukan kasus pertama sesat pikir yang dikemukakan influencer, perbincangan Deddy Corbuzier dalam video Corona Hanya Sebuah Kebohongan Konspirasi !? (Tonton sebelum video ini ter take down) bersama Young Lex yang menganggap Covid-19 adalah cara agar masyarakat tunduk meskipun entah kepada siapa, atau Jerinx yang menganggap Corona adalah buatan para elite politik.

Para influencer ini memang menyebut diri mereka berpendapat, beropini, berargumentasi namun satu hal yang dilupakan mereka adalah Influencer sendiri yang artinya adalah orang yang memengaruhi, ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh orang-orang dengan pengikut besar ini.

Umumnya orang yang memiliki pengetahuan terbatas menanggung dua beban. Mereka tidak hanya telah menarik kesimpulan yang salah, melainkan juga memiliki ketidakmampuan untuk menyadari kesalahan tersebut. Orang yang terkena bias kognitif ini sering kali merupakan orang yang abai, ceroboh, dan kurang peduli secara mendalam terhadap bidang yang tidak ia kuasai.

 

Orang-orang di golongan inilah yang sangat rentan digiring opininya, terpapar hoax, konspirasi dan berbagai macam sesat pikir yang mungkin saja mereka dapatkan karena mengikuti beberapa influencer asbun (asal bunyi). Semakin banyak pengikut yang terbawa sesat pikir yang dibalut sebagai opini dan perbedaan pendapat, maka semakin besar kemungkinan para pengikut mereka meremehkan virus ini, yang mereka sadari atau tidak malah dapat membahayakan hidup sendiri.

 

Oleh: Sabrina Mulia Rhamadanty

Referensi: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conspiracy

Don Lindsay (2006,). Logical Fallacies: A Beginner’s Guide. M. E. Kabay

Edwin Coleman. (2013). Argumentum ad nauseam. Melbourne. University of Melbourne. Retrieved from https://www.academia.edu/8442714/Argumentum_ad_nauseam

https://www.instagram.com/p/CDFvyR_hyxr/

https://twitter.com/duniamanji/status/1284964714166902784

Nathaniel, Felix. Sesat Pikir Teori Konspirasi Deddy, Young Lex, dan Jerinx (1 Mei 2020) https://tirto.id/sesat-pikir-teori-konspirasi-deddy-young-lex-dan-jerinx-ffR4

Rifka Amalia. (21 Juli 2020). Sebarkan Paham Covid-19 Tak Terlalu Berbahaya Hingga Nyinyiri Foto Jurnalis Nat Geo, Anji Manji Minta Maaf, Sebut Ada Kesalahpahaman. https://sosok.grid.id/read/412254677/sebarkan-paham-covid-19-tak-terlalu-berbahaya-hingga-nyinyiri-foto-jurnalis-nat-geo-anji-manji-minta-maaf-sebut-ada-kesalahpahaman?page=all

Fauzi Akbar.(18 Mei 2020). Influencer Dan Tanggung Jawab Sosial Yang Tidak Bisa Ditawar. Retrieved from https://thecolumnist.id/artikel/influencer-dan-tanggung-jawab-sosial-yang-tidak-bisa-ditawar-780

 

Cancel Culture: Main Hakim Bukan Cuma Ada di Jalan

Siapa yang tidak percaya bahwa dunia maya memiliki budaya? Hampir tiga dekade kita hidup dengan teknologi secanggih ini yang menghubungkan kita dengan seluruh dunia, mustahil rasanya kalau tidak ada sesuatu, entah itu perspektif, nilai, ataupun budaya baru yang muncul setelah adanya dunia maya. Cancel culture, atau canceling, merupakan sebuah istilah atau ‘budaya’ dunia maya yang sedang mencuat dalam tiga hingga empat tahun belakangan.

Jika kita menelusuri permasalahan ini kepada akarnya, kita akan bertemu dengan sang induk, yaitu media sosial. Media sosial adalah salah satu media atau penyalur hak kebebasan untuk berpendapat yang paling canggih yang pernah umat manusia miliki. Semua orang bebas menyatakan fakta dan juga opini sesuai dengan pegangan diri sendiri mereka masing-masing. Instagram, Facebook, dan Twitter merupakan contoh kecil dari raksasa yang kini merajai separuh hidup dari kawula muda era modernisasi ini. Semua orang memiliki hak yang sama di media sosial untuk menyatakan apa yang ingin mereka ucapkan. Namun mereka harus menyadari konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan. Entah konsekuensi itu berdampak kepada diri mereka sendiri, maupun orang lain.

James Charles, Kanye West, Chris Brown, bahkan selebritas Indonesia seperti Anya Geraldine dan Awkarin merupakan salah satu dari banyak korban dari konsekuensi tersebut. Selebritas merupakan subyek yang sangat rentan terhadap isu seperti ini. Semua ini berawal dari pengguna media sosial atau yang kerap dipanggil sebagai netizen, mengekspos salah satu kejadian yang menjatuhkan nama baik dari selebritas tersebut, lalu *poof* hancurlah karir dari selebritas terkait dan hanya bergantung apakah tim public relation mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang netizen sebarkan di dunia maya dapat dikatakan mengancam karir mereka sebagai selebritas. Ada yang bertahan, namun juga ada yang jatuh. Karier mereka hancur karena apa yang mereka bangun, dihancurkan oleh sebuah tagar atau cuitan yang mendiskreditkan nama baik mereka. 

Secara definitif, cancel culture adalah sebuah upaya untuk menghentikan dukungan kepada sebuah tokoh masyarakat atau mungkin sebuah perusahaan karena sebuah perbuatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya, yang dinilai memiliki nilai yang ofensif atau kurang pantas untuk dilakukan. Istilah ini muncul setelah adanya gerakan tagar #MeToo pada tahun 2017, tagar #MeToo merupakan sebuah gerakan melawan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh (pada umumnya) pria yang dinilai memiliki kuasa yang lebih dan terkenal. Secara kronologis awalnya gerakan ini didorong oleh korban pelecehan seksual dan aktivis Tarana Burke tahun 2006 di media sosial Myspace. 

Lalu istilah ini digunakan kembali pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh produser film ternama Harvey Weinstein pada Oktober 2017 silam. Gerakan ini muncul dan menjadi viral pada media sosial Twitter dan lalu tersebar di berbagai media sosial lainnya. Bahkan gerakan ini menarik perhatian dari kalangan selebritis seperti Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence, dan bahkan Uma Thurman, salah satu bintang dalam film yang diproduseri oleh Weinstein sendiri yakni film Pulp Fiction mendukung gerakan tagar #MeToo. Canceling ini berdampak besar bagi karir bahkan kehidupan pribadi dari Harvey Weinstein, dia kehilangan berbagai kedudukan di organisasi seperti BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) dan AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) atau yang dikenal sebagai ‘the Academy’ dan berbagai organisasi lainnya. Lalu kehidupan pribadinya juga berantakan, istri dari Weinstein memutuskan untuk meninggalkan dirinya setelah kasus kekerasan seksual tersebut mulai tersebar luas.

Weinstein merupakan salah satu contoh dari cancel culture yang memiliki dampak masif terhadap kehidupan sang korban dari budaya tersebut. Dampak itu bukan hanya dirasakan bagi Weinstein, namun juga kolega dari Weinstein sendiri seperti pembuat film ternama Quentin Tarantino yang mendukung Weinstein saat dirinya terkena kasus kekerasan seksual. Quentin Tarantino juga menjadi korban dari cancel culture walau dampak yang dirasakan tidak sebesar apa yang dialami oleh Weinstein. 

Menurut saya pribadi, kejadian Weinstein menjadi rambu ‘waspada’ untuk kita, sebagai pengingat bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu dapat terjadi kepada siapa saja. Tidak mengenal status sosial maupun jabatan. Sejak kejadian itu, awareness masyarakat terhadap isu kekerasan dan pelecehan mengalami peningkatan yang drastis. Makin banyak korban yang berani speak up mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang pernah menimpa mereka. Sehingga budaya canceling ini ternyata memiliki dampak yang positif diluar ‘kekejaman’ netizen yang mengatakan apa yang terjadi pada pelaku itu setimpal dengan apa yang mereka lakukan.

Namun apa yang terjadi bila canceling terjadi pada suatu isu yang seharusnya tidak dibawa ricuh? Saya ingin mengulas mengenai sebuah keributan yang pernah terjadi di media sosial Twitter beberapa saat lalu, tepatnya pada awal bulan Juni 2020. Eva Jaya Putri dengan nama akun @peceleve, mengkritik cuitan dari Anya Geraldine yang menggunakan nama akun @Anyaselalubenar yang mengupload swafoto beserta foto yang sangat casual di Twitter. Eva mengkritik isi konten milik Anya yang dinilai sangat tidak peduli dengan isu rasial yang sedang memuncak di media sosial.

Dalam permasalahan ini, publik terbagi menjadi dua belah kubu. Antara pihak yang menilai Eva benar dan pihak yang menilai Eva salah. Akibat dari kejadian ini, sempat terjadi perdebatan mengenai kewajiban seseorang dalam aksi dan kepedulian mereka terhadap isu rasial. Ada yang berargumen bahwa isu rasial adalah permasalahan yang harus semua orang pahami dan turut terlibat. Pihak ini menyampaikan bahwa jika seseorang memutuskan untuk diam dan tidak mengambil sikap, merupakan tindakan yang ignorant. Sedangkan pihak oposisi mengatakan bahwa semua orang memiliki hak atas apa yang ingin mereka sampaikan terhadap publik. Kedua pihak memiliki argumen yang kuat, kita tidak dapat mengidentifikasi secara benar dan kita tidak dapat membenarkan salah satu pihak. Sehingga upaya canceling ini dinilai kurang efektif karena tidak memiliki pondasi yang kuat untuk membangun argumen untuk menjatuhkan pihak yang dituju dan merupakan sebuah upaya yang seharusnya tidak pernah terjadi.

Budaya canceling ini juga dinilai sebagai sebuah budaya yang dinilai bersifat negatif oleh banyak publik figur karena dinilai merupakan sebuah upaya online shaming yang sangat destruktif dan kadang tidak melihat dari perspektif yang sangat besar. Sesuai pada hakikatnya, manusia diciptakan memiliki akal serta moral dan belajar mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan kejadian yang mereka alami. Kita tidak dapat menjustifikasi apa yang seseorang anggap benar dan tidak benar. Cancel culture merupakan salah satu budaya yang dinilai memiliki intensi untuk ‘menggembalakan’ publik untuk hanya melihat suatu permasalahan dalam perspektif yang negatif. 

Mungkin saja mayoritas atau minoritas dari publik yang membudidayakan budaya ini memiliki kecenderungan untuk tidak mencari informasi mengenai suatu isu secara mendalam dan menilainya secara tepat. Namun kita harus melihat juga siapa yang tidak melakukan hal tersebut. Miskonsepsi adalah suatu hal yang sering terjadi dalam masyarakat jika dihadapkan suatu isu dan kadang berdampak besar apalagi jika miskonsepsi terjadi pada masyarakat yang memiliki herd mentality karena dorongan untuk diterima oleh kelompok terdekatnya. 

Menurut Irving Janis, seorang psikolog dari Yale University, like-minded group yang sepakat bahwa mereka benar, dan mempercayai bahwa konsensus adalah perlambang dari kekuatan kelompok mereka. Situasi ini disebut dengan istilah groupthink yang menurut Janis merupakan sesuatu yang terkadang bisa menjerumuskan suatu kelompok menjadi kurang kritis dan bisa memberikan dimensi yang salah terhadap suatu isu. Groupthink merupakan suatu hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dan menghadapi suatu permasalahan.

Jika kita tidak menyaring informasi dengan baik, budaya cancel culture ini menjadikan kita untuk menjadi ‘hakim’ yang mengadili perbuatan seseorang di media sosial berdasarkan subjektivitas yang kita percaya adalah pandangan objektif. Mungkin memang budaya ini memiliki dampak positif, membuka jalan kepada publik untuk mengetahui sebuah isu serta meningkatkan awareness dari publik. Namun seperti ucapan dari Angelica Ross, seorang pebisnis dan pembela hak transgender mengenai kekuatan dari media. “Media merupakan pedang bermata dua yang memiliki kekuatan untuk merubah hati dan pikiran seseorang melalui cerita yang benar sesuai dengan kekuatan untuk menggambarkan seseorang, atau sebuah masyarakat, dalam cahaya yang menyesatkan”.

Tidak ada salahnya jika kita menyuarakan pendapat kita, apa yang kita percaya dan yakini benar. Tapi kita tidak bisa menggambarkan bahwa apa yang kita yakini sebagai sebuah objektivitas atau kebenaran yang hakiki. Cancel culture merupakan budaya yang terkadang malah memberikan pandangan negatif dan malah memunculkan argumentum ad hominem yang menyerang pribadi dari objek yang terkena canceling. Jika kita memang harus menjadi ‘hakim’, setidaknya kita harus menjadi ‘hakim’ yang bisa menilai berdasarkan keadilan, bukan menjadi ‘hakim’ yang hanya ingin memuaskan ego dengan menjatuhkan nama baik seseorang supaya merasa diri sendiri lebih baik daripada korban dari cancel culture. Dan yang terakhir, hilangkanlah mental mengikuti mayoritas atau mob mentality. Jadilah pribadi yang kritis dalam menilai suatu isu. Cari, amati, dan bentuklah argumentasi pribadi, bukan hanya mengikuti apa yang orang katakan.

 

DAFTAR PUSTAKA

‘Getting Canceled’ and ‘Cancel Culture’: What It Means. (n.d.). Retrieved from https://www.merriam-webster.com/words-at-play/cancel-culture-words-were-watching

Croteau, J. (2019, February 04). Social Media And The Mob Mentality: How We Can Fight It. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/jeannecroteau/2019/02/01/our-society-is-broken-lets-fix-it/#735edf0b704b

Kecewakan Daku, Kau Ku-Cancel. (n.d.). Retrieved from https://www.remotivi.or.id/mediapedia/574/kecewakan-daku-kau-ku-cancel

Krogerus, M., Tschäppeler, R., Weber, S., Piening, J., & Jones, L. (2019). The communication book: 44 ideas for better conversations every day. Penguin Business.

Lemoine, A. (2020, January 31). What Does Cancel Culture Mean? Retrieved from https://www.dictionary.com/e/pop-culture/cancel-culture/#:~:text=Cancel culture refers to the,the form of group shaming.

Romano, A. (2019, December 30). Why we can’t stop fighting about cancel culture. Retrieved from https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate


Oleh: Yohanes Stephen

 

 

Indonesia di Hadapan New normal

Sudah tiga bulan, kurang lebih, sejak pertama kali Indonesia mengonfirmasi bahwa Covid-19 hadir di antara kita. Kehidupan yang sebelumnya berjalan seperti biasanya, kini berpusat pada kegiatan #dirumahaja. Hadirnya Covid-19 ini pun tidak berpengaruh hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan semua sektor yang ada. Ia juga tidak mengenal tingkatan umur, ekonomi, sosial ataupun politik. Kehadirannya tanpa permisi di mana pun, pada siapa pun dan kapan pun.

Terhitung dua bulan, kurang lebih, sejak pertama kali Indonesia memperkenalkan istilah PSBB kepada rakyatnya melalui penerapannya di DKI Jakarta. Sejak hari itu sampai per 6 Mei 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 42.529 kasus teguran polisi terhadap pelanggar aturan PSBB di Jakarta (Prireza, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak pihak yang belum benar-benar melaksanakan PSBB ini dengan baik. Terlepas dari siapa yang paling salah di posisi ini, agaknya semua pihak pantas berintrospeksi diri.

Indonesia adalah negara besar, dengan beragam jenis pemahaman masyarakatnya tentang Covid-19. Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang besar pula bagi pemerintah tiap kali menentukan kebijakan. Namun sayangnya, pemerintah dewasa ini terlalu sering terkesan plin-plan baik dalam menentukan kebijakan maupun penerapannya. Sudah banyak terhitung kasus-kasus pihak pemerintah melakukan komunikasi yang buruk dalam menyampaikan kebijakan dan penerapan yang tidak tegas di lapangan perihal Covid-19 ini.

Waktu yang dilewati bersama hadirnya kasus Covid-19 ini juga bukan lagi sedikit. Sudah banyak pihak yang mulai resah akan keadaan yang tidak kunjung baik. Masyarakat mulai membutuhkan kestabilan ekonomi di keluarganya dan mereka pun mulai butuh kestabilan psikologi dalam kesehariannya. Karena tak bisa dipungkiri bahwa bantuan ekonomi pemerintah tak bisa memberikan kedamaian yang nyata dan kenyataannya juga banyak pengaruh karantina selama masa pandemi ini terhadap kondisi mental masyarakat.

Oleh karena itu, hari-hari ini kita mulai berusaha memosisikan diri dengan keadaan. Bagaimana kita menentukan apakah benar harus keluar rumah atau tidak, bagaimana kita berperilaku di luar rumah bahkan memilih masker mana yang cocok untuk dipakai hari ini. Kita sama-sama tahu dan paham, bahwa pada akhirnya sikap kita harus dewasa menghadapi pandemi ini. Maka dikenalkan kita dengan istilah baru lagi sekarang. The new normal

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan mulai memasuki tatanan new normal. Menurut beliau bahwa new normal merupakan situasi di mana kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Argumentasinya adalah bahwa virus ini memang tak akan hilang.

 

“Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, namun menyesuaikan diri (dengan bahaya Covid-19). Kita lawan Covid-19 dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan,” jelas Pak Jokowi. (Idris, 2020).

Lalu bagaimana kiranya the new normal ini akan hadir di masyarakat dari segi kesehatan? Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr Indah Fitriani, SpPD menyampaikan bahwa kehidupan akan dijalani tiap pribadi dengan rutinitas yang berubah drastis ke depannya. Berbagai kebiasaan baru akan kita jumpai di masyarakat. Sebut saja apabila hendak keluar rumah maka kita akan memakai masker, kerumunan di masyakat akan berkurang, orang-orang yang di luar rumah akan saling menjaga jarak dan kebiasaan bebersih di masyarakat pun akan berubah. Perilaku hidup sehat seperti cuci tangan akan lebih diperhitungkan masyarakat. (Sukardi, 2020)

Sebagai bagian dari akademisi, tak luput kita pun harus memikirkannya dari segi pendidikan. Masa pandemi ini mengajarkan kita tentang pola belajar baru, yaitu pelaksanaan yang lebih jarang tatap muka langsung, melainkan menggunakan jalur daring. New normal ini mengingatkan pada tiga pusat pendidikan dalam berkolaborasi erat demi tercapainya tujuan pendidikan yang pernah diungkap oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu sekolah (guru), rumah (orang tua) dan lingkungan (masyarakat) (Wiratma, 2020). Dengan #belajardarirumah agaknya sangat menyadarkan kita bahwa banyak yang perlu disiapkan Indonesia demi mewujudkan pendidikan yang maju. Setidaknya ada beberapa garis besar seperti orang tua yang harus siap mendampingi proses pembelajaran anaknya, para peserta didik dari SD sampai kuliah yang harus bersahabat baik dengan teknologi, dan sampai meratanya kualitas sarana prasarana yang wajib disediakan oleh pemerintah sejauh ini.

New normal ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Muhammad Adib Khumaidi selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menegaskan, “Harus dihitung dengan benar, kalau tanpa perhitungan benar, bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan kasus yang tinggi.” (Supriatin, 2020). Kenyataan di lapangan, memang membuat banyak masyarakat khawatir. Apalagi jika kita berkaca dari kebijakan PSBB yang tidak jelas bentuknya. Hal ini juga terkesan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, sampai beberapa di antara mereka memplesetkan PSBB ini  sebagai sebutan-sebutan seperti “Prank Suka-suka Berskala Besar”, “Pemerintah Suka Bikin Bingung”, “Protokal Satu Bingungnya Bejibun”, dan lain sebagainya.

Dengan keadaan ini hendaknya pemerintah harus mencatat beberapa poin penting apabila hendak menyampaikan dan menerapkan sebuah kebijakan kepada publik, yaitu pemerintah harus evaluasi besar-besaran. Diakui atau tidak, kenyataannya PSBB ini belum diterapkan dengan baik. Pemerintah terkesan sama sekali tidak tegas. Masyarakat diminta di rumah saja, pasar-pasar ditutup, usaha-usaha mikro pun dilarang buka, namun kenyataannya mall-mall dibuka dengan minim ketegasan, orang-orang masih banyak berkerumunan tanpa penindakan, komunikasi berlawanan antara pihak pemerintah satu dengan yang lain, dan lain sebagainya.

Kedua, dengan munculnya kebijakan pelonggaran PSBB beriringan dengan mulai dikenalnya new normal di masyarakat, agaknya pemerintah harus lebih jelas lagi menerapkan konsep dan membangun kepercayaan masyarakat. Faktanya, pemikiran pelaksanaan budaya hidup sehat di masyarakat akan lebih baik juga perlu dilihat dari kesiapan masyarakat dalam bersosialisasi dan mencari nafkah demi pemenuhan kondisi ekonomi. Sikap hidup sehat yang digadang-gadang akan memberikan kebaikan bisa saja hanya mimpi belaka jika pada akhirnya masyarakat yang panik akan kondisi ekonominya kemudian menghalalkan segala cara yang kurang sehat dalam mencari nafkah.

Ketiga, pembangunan ekonomi demi menjaga roda kehidupan bangsa harus disampaikan tanpa meninggalkan simpati pada kondisi masyarakat. Pemerintah periode ini sering menegaskan tentang bagaimana Indonesia harus berhati-hati dengan ekonomi, namun dalam berkomunikasi seringkali terlalu minim simpati. Padahal, banyak kepanikan di masyarakat namun seakan-akan kepentingan ekonomi hanya menjadi satu-satunya kepentingan di masyarakat. Pemerintah harusnya menilai ini dari multisektor. Oh iya, tentu mengenai pertimbangan ini penulis yakin memang sudah dipikirkan secara multisektor, tapi cara berkomunikasi pemerintah yang minim gambaran multisektor. Pemanfaatan media harusnya bukan hanya dalam memberikan kabar terbaru, namun juga memberikan ketenangan bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa pemerintah itu mentalnya kapitalis, segala kebijakan hanya berpikir untung rugi ekonomi saja.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus disiplin. Tidak asing bahwa sering kita melihat ungkapan “Indonesia bukan hanya menghadapi pandemi, tapi juga kebodohan dan kurangnya literasi.” Maka perlu pelopor-pelopor di masyarakat yang berperan aktif membantu mensosialisasikan kedisiplinan dalam masa pandemi ini. Segenap relawan-relawan kebaikan juga wajib dihargai dengan layak dan terus diberikan tempat terbaik di masyarakat. Semoga dengan sinergisasi dari berbagai pihak, pandemi ini lekas berakhir, dan the new normal menjadi harapan baru bagi peradaban yang lebih baik.

 

Oleh: Imam Kholilu Rohman

Daftar Pustaka

Idris, M. (2020, Mei 25). Retrieved from kompas.com: https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all

Prireza, A. (2020, Mei 6). Retrieved from tempo.co: https://metro.tempo.co/read/1339544/psbb-di-jabodetabek-polisi-catat-42-529-pelanggaran-berkendara/full&view=ok

Sukardi, M. (2020, Mei 24). lifestyle. Retrieved from okezone.com: https://lifestyle.okezone.com/read/2020/05/24/481/2218913/bagaimana-new-normal-akan-terjadi-dari-kacamata-dokter-penyakit-dalam

Supriatin. (2020, Mei 25). Retrieved from merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/tanpa-perhitungan-matang-new-normal-bisa-picu-ledakan-covid-19.html

Wiratma, A. (2020, Mei 2). Retrieved from inews.id: https://www.inews.id/news/nasional/belajar-dari-covid-19-new-normal-pendidikan?page=all

 

Kekerasan Seksual di Kampus: Bagaimana Seharusnya Unpad Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya?

  1. Pendahuluan

Ibrahim Malik merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki image sangat baik. Dirinya meraih penghargaan mahasiswa berprestasi UII pada tahu 2015, dilanjutkan ketika dirinya lulus, dia mendapatkan beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS). Saat ini ia sedang melanjutkan studinya di program magister di University of Melbourne. Bahkan, ketika berada di Melbourne, Malik kerap diundang sebagai motivator di acara keagamaan dan kerap kali disebut sebagai ustad. Citra diri yang baik ini, hancur lebur seketika pada 17 April 2020, saat Lani (bukan nama sebenarnya) melaporkan Malik kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan tuduhan kasus kekerasan seksual.

Nama Malik pun diungkap oleh LBH Yogyakarta. Hal ini memicu korban-korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Malik memberanikan diri untuk melaporkannya kepada LBH Yogyakarta. Per 4 Mei 2020, total 30 pengadu sudah melaporkan kejadian ini kepada LBH Yogyakarta.

Pihak UII merespons cepat kasus ini. Dari pihak rektorat, mereka telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi milik Malik, lalu membentuk tim pencari fakta untuk membantu korban menempuh jalur hukum. Dari pihak mahasiswa, mereka telah menuntut pihak kampus sesegera mungkin merumuskan regulasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

Berasal dari provinsi yang sama, pada tahun 2018, publik juga dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menjadi korban kekerasan oleh temannya sendiri ketika menjalani program kuliah kerja nyata. Sayangnya, kasus ini seakan-akan ditutupi oleh kampus, demi menjaga kehormatan institusi, yang kemudian berusaha “dilawan” melalui tagar #NamaBaikKampus, sebuah gerakan kampanye dari Tirto.id, Vice Indonesia, dan The Jakarta Post. Gerakan ini dilakukan guna menyampaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang tidak teradvokasi dengan baik.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tak hanya sebatas “perlakuan tak senonoh antarmahasiswa”. Pada tahun 2015, terdapat dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada salah seorang mahasiswinya. Dikabarkan melalui Didaktika—lembaga pers mahasiswa UNJ, pelaku mengundang korban ke tempat tinggalnya dengan dalih “mengerjakan laporan keuangan”. Pihak UNJ pun mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang memberikan sanksi secara moral kepada pelaku. Namun, masalah tak berhenti di titik tersebut. Selanjutnya, pelaku malah melaporkan korban ke pihak kepolisian dengan pencemaran nama baik sebagai dasar tuntutannya.

Selaras dengan tema kekerasan seksual, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) mengadakan survey pada 177 mahasiswi UI pada tahun 2018. Hasil menyatakan bahwa dua puluh satu orang pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus, tiga puluh sembilan orang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual di kampus, dan “hanya” sebelas orang di antaranya yang melaporkan kasus kekerasan seksual. Hal ini dianggap miris, karena 79% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kemana mereka dapat melaporkan kasus kekerasan seksual.

Lalu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh gerakan #NamaBaikKampus yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat total 174 penyintas kekerasan seksual yang memberikan testimoni mengenai kasus kekerasan seksual yang mereka alami di lingkungan kampus. Mirisnya lagi, di antara para penyintas tersebut, ternyata sedikit sekali yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kampus, yaitu hanya 29 orang yang melapor, kurang dari 20 persen.

Tidak terkecuali di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad), sebuah survei mengenai kekerasan seksual juga telah dilakukan Fakultas Hukum Unpad (FH Unpad) terhitung sejak 2 Mei 2020 dan berlangsung hingga 19 Mei 2020. Data survei tersebut menunjukan bahwa, dari total 612 responden, 22.1% mengaku pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus. Selain itu, 73.4% responden pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual di kampus, dan 10.6% mengaku pernah melihat secara langsung kasus tersebut. Dan ternyata, sekitar 67.6% dari total responden tersebut belum merasa terlindungi dari ancaman kekerasan seksual di kampus dan hampir seluruh responden, sekitar 97.9% setuju bahwa diperlukan adanya regulasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Unpad.

Menurut survei FH Unpad tersebut, terdata sudah ada sekitar 135 mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di kampus, padahal masih banyak mahasiswa yang tidak mengisi survei tersebut. Faktanya, belum ada regulasi penanganan kasus kekerasan seksual di Unpad membuat mahasiswa resah akan ancaman kasus kekerasan seksual yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Masih minimnya laporan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus memperlihatkan bahwa kasus ini merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon), di mana kasus yang terlihat dipermukaan tidak menjamin jumlah kasus yang sebenarnya ada, karena dipastikan masih banyak kasus yang tidak terlaporkan atau teradvokasi kepada pihak kampus. Permasalahan ini layaknya bom waktu yang bisa sewaktu-waktu meledak. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah pencegahan dan penanganan dini oleh kampus, tanpa harus menunggu banyak kasus yang terlaporkan di permukaan terlebih dahulu. Perlu adanya peran kampus yang tanggap dan cermat dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, sebagai institusi yang menaungi dan bertanggung jawab atas civitas akademikanya.

2. Pembahasan

a. Konsep Kekerasan Seksual di Kampus

Menurut World Health Organization (WHO), kasus pelecehan sendiri merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Kasus-kasus ini mampu mengganggu dan merusak fisik, mental, dan kesehatan alat reproduksi seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. WHO menyatakan bahwa penanganan yang tepat untuk kasus pelecehan seksual sangat diperlukan, karena mampu berakibat pada seseorang seumur hidupnya.

Kasus kekerasan seksual sendiri seringkali terjadi di lokasi yang “aman” menurut korban, seperti rumah dan institusi pendidikan. WHO pun menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah masalah hak asasi manusia dan masalah kesehatan publik yang serius. Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena bisa berdampak pada masa depan seseorang. Kekerasan seksual ini seperti masih dipandang tidak serius bagi beberapa orang, bahkan sampai sekarang masih terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di beberapa kampus.

Gelfand, Fitzgerald, dan Dragsow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual. Dari setiap dimensi tersebut terdapat berbagai elemen perilaku verbal dan non-verbal.

  • Pelecehan gender: sebuah perilaku yang merendahkan perempuan secara seksual di tingkat kelompok, seperti membuat ejekan maupun komentar terhadap perempuan sebagai objek seks, kemudian memberikan ucapan atau bahasa tubuh yang secara seksual mengejek tampilan atau bentuk tubuh seseorang.
  • Perhatian seksual: sebuah perilaku merendahkan perempuan dengan menjadikanya objek seksual, seperti menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan, mengirimkan pesan cabul atau mengirimkan foto bernuansa seksual, dan mengajukan petanyaan tentang kehidupan seksual sseorang.
  • Pemaksaan seksual: biasanya pemaksaan seksual berbentuk suap atau ancaman yang bertujua untuk bisa melakukan tindakan seksual.

 

Menurut Komnas Perempuan ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013). 15 jenis kekerasan seksual ini bukan bentuk final, karena terdapat bentuk kekerasan seksual yang belum dapat dikenali karena keterbatasan informasi. Berikut 15 kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan.

  • Perkosaan: serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
  • Intimidasi Seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
  • Pelecehan seksual: tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
  • Eksploitasi Seksual: tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
  • Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
  • Prostitusi paksa: situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi.
  • Perbudakan seksual: Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
  • Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung: Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai.
  • Pemaksaan kehamilan: situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
  • Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
  • Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi: disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
  • Penyiksaan seksual: tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual.
  • Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
  • Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayaan atau mendiskiminalisasi perempuan: kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
  • Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama: cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.

 

WHO juga memberikan pernyataan dalam laman resminya, bahwa kekerasan seksual sering terjadi di sebuah tempat yang mereka pikir “aman”, seperti sekolah maupun kampus/universitas.

Kekerasan seksual di kampus menurut Ari J. Adipurwawidjana, dosen FIB Unpad, dalam Webinar “Mewujudkan Kampus Aman-Kampus Tanpa Pelecehan dan Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Gender dan Anak Unpad dan Girl Up Unpad, hal tersebut terjadi karena adanya ketidakmampuan dan kegamangan banyak anggota civitas akademika dalam memahaminya dan hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam menentukan posisinya dalam permasalahannya. Walaupun ada perundang-undangan dan regulasi yang mempromosikan kesetaraan gender, kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di kampus dapat memunculkan adanya kuasa yang tidak berimbang.

Pelecehan dan kekerasan berbasis gender dalam kebudayaan arus utama menghalangi pengarusutamaan kesetaraan gender dalam kebudayaan dan kehidupan sehari, termasuk di kampus. Untuk itu, menurut Ari, pelecehan dan kekerasan semacam ini harus tidak dipahami sebagai perkara seksual melainkan harus dipandang sebagai relasi kuasa. Menurutnya, perbedaan antara relasi kuasa dengan hubungan romantis antara dua pihak terletak dari adanya consent (persetujuan) dari kedua belah pihak. Dalam relasi kuasa, di sisi lain, relasi tercipta melalui paksaan, baik yang bersifat eksplisit seperti pernyataan ancaman, atau implisit seperti menciptakan situasi yang memberi tekanan untuk tunduk. Walaupun begitu, pernyataan implisit ini problematik karena rentan terhadap perbedaan penafsiran.

Lalu menurut Hani Yulindrasari. akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam Webinar yang sama, mengatakan bahwa kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi civitasnya, terutama mahasiswa. Kampus merupakan tempat belajar mahasiswa untuk pengembangan kognisi serta pengembangan skill. Namun, kasus kekerasan seksual tidak melihat waktu, tempat, dan jabatan, alhasil kasus kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di kampus. Kekerasan seksual di kampus melibatkan berbagai lapisan civitas kampus, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang. Menurut Hani, kekerasan seksual di kampus merupakan kasus yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan kampus terhadap anggota masyarakat kampus ataupun bukan anggota masyarakat kampus oleh anggota masyarakat kampus ataupun bukan anggota masyarakat kampus.

Ia menambahkan, kekerasan seksual di kampus yang paling umum terjadi berbentuk perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, serta pemaksaan aborsi. Korban dan pelaku bisa siapa saja, mau itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, maupun tenaga penunjang seperti satpam, OB, pedagang, dan lain-lain.

Seperti yang telah digambarkan dalam survei #NamaBaikKampus di awal dan beberapa survei lainnya yang serupa, para korban kekerasan seksual di kampus kerap kali enggan untuk melapor terkait masalah yang menimpanya. Dalam hal ini, menurut Hani, ada beberapa alasan yang bisa melatarbelakangi mengapa para korban cenderung enggan untuk melapor, yaitu: tidak tahu lapor kemana, malu, tertekan, merasa bersalah, akut diteror/dicelakakan pelaku (karena relasi kuasa yang tidak seimbang), takut membuat keluarga malu, dan takut akan stigma sosial (rape culture—victim blaming culture). Lebih jauh lagi, peran kampus nyatanya masih kurang serius dalam menangani kasus, seperti belum ada payung hukum yang berpihak pada korban serta korban dituntut memiliki alat bukti dan saksi yang sulit ditemukan karena, pada dasarnya, kejadian kekerasan seksual biasa terjadi tanpa ada saksi.

Tekanan dan stress yang dimiliki korban karena dilema tersebut seringkali berdampak buruk, korban cenderung kehilangan semangat kuliah bahkan tidak mau melanjutkan karena takut akan ancaman pelaku maupun stigma sosial. Lebih jauh lagi, ia juga dapat mengalami trauma psikis dan fisik, sampai dengan depresi dan self-harm.

b. Serba-serbi penanganan kasus kekerasan seksual oleh kampus

Berdasarkan hasil survei pada bagian pendahuluan, kita mendapatkan pemahaman bahwa kasus kekerasan seksual di kampus tentunya bukanlah sebuah permasalahan ringan. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus tentu membutuhkan adanya “bantuan” dari pihak rektorat, selaku institusi pengampu di mana kasus-kasus ini terjadi. Sayangnya, berdasarkan riset yang kami lakukan dengan melihat artikel-artikel media tentang kasus kekerasan seksual di kampus, pihak kampus dari kasus-kasus terkait kerap kali terlihat seolah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut, guna menjaga nama baik institusi.

Mengambil contoh kasus Agni di UGM. Pihak rektorat berusaha menyelesaikan kasus ini “hanya” dengan mempertemukan kedua pihak—korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan non-litigasi (kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa melalui jalur pengadilan). Bahkan, dilansir dari media Suara Jogja, ada kesan bahwa UGM seolah melakukan victim blaming (menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah dalam suatu kasus), karena Agni dianggap mempermalukan nama baik institusi.

Pada akhirnya, pihak UGM menyusun rancangan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan akhirnya disahkan pada bulan Januari tahun 2020. Sayangnya, peraturan yang disahkan terasa menghapus pasal-pasal penting yang terdapat dalam draf, di mana yang awalnya terdapat 36 pasal pada draf asli, berujung hanya terdapat 18 pasal ketika peraturan ini disahkan. Pihak rektorat UGM pun kembali dianggap memihak pelaku kekerasan seksual, yang menyebabkan viralnya tagar #UGMBohongLagi.

Contoh penanganan dari pihak kampus lainnya muncul dari kota Medan. Dugaan kasus pelecehan seksual muncul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Terdapat dugaan dengan dosen sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswi FISIP USU. Respon terhadap kasus yang diberikan oleh pihak program studi (prodi) dianggap mengecewakan, karena seakan-akan kasus ini dututupi, lagi-lagi, dengan dalih nama baik institusi. Bahkan Kepala Prodi terkait menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual terjadi karena adanya kesalahan dari diri korban sendiri.

Dugaan kasus pelecehan seksual juga mencuat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB Undip). Kini, terdapat empat korban dan satu pelaku. Untuk menemukan jalan keluar dari kasus ini, pihak fakultas menyarankan metode non-litigasi kepada korban dan pelaku. Langkah ini diambil, menurut pihak fakultas, karena kasus pelecehan seksual mampu diselesaikan secara prosedural dekanat, tak perlu sampai ke pihak rektorat, terutama pihak luar kampus. Ditambahkan oleh Suharyo, Pembantu Dekan 2 FIB Undip, kasus pelecehan seksual sendiri “bukanlah pelanggaran yang berat,” terlebih pelaku sendiri sudah cukup mendapatkan ganjarannya berupa sanksi sosial.

Kurang memadainya penanganan kasus pelecehan seksual di kampus ternyata tak hanya dialami oleh universitas dalam negeri. Baylor University, sebuah universitas di negara bagian Texas, Amerika Serikat, akhir-akhir ini mencapai kesepakatan dengan dua orang korban pelecehan seksual yang kasusnya terjadi pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di kampus juga merasakan kesulitan sehingga memakan waktu yang lama, bahkan untuk negara sekelas Amerika Serikat. Bahkan, menurut rubrik The Cut dalam New York Magazine menyatakan bahwa kejadian pelecehan seksual berupa gang rapes (pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang) kemungkinan besar terjadi di seluruh universitas di Negeri Paman Sam.

c. Langkah ideal penanganan kasus kekerasan seksual oleh kampus

Kami merangkum beberapa hal yang didapatkan melalui riset yang telah dilakukan. Hal-hal ini diharapkan mampu membantu dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak rektorat Unpad dalam penyusunan regulasi terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kami sebutkan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan pihak rektorat Unpad untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, sebagai berikut:

  1. Pihak kampus harus menciptakan peraturan/regulasi mengenai penanganan kasus pelecehan seksual serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan seksual.
  2. Pihak kampus harus membentuk tim investigasi yang bersifat independen serta imparsial untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual dalam kampus, dimana investigasi akan melibatkan seluruh elemen dalam kampus.
  3. Pihak kampus harus menyediakan bimbingan konseling untuk korban yang melapor kepada kampus.
  4. Pihak kampus harus menyediakan jasa psikolog/psikiater untuk menjaga kesehatan mental dan fisik dan korban serta menjaga keamanan dari korban jika korban pelecehan tersebut terancam dari pihak manapun.

 

Dalam lingkup universitas, pihak rektorat Unpad dapat menjadikan langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia sebagai referensi penyusunan regulasi. Pihak Universitas Indonesia telah membentuk Buku SOP (Standar Operasional Penangangan) kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Buku ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan akan kami sampaikan secara singkat, sebagai berikut:

  • Definisi: Istilah yang memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi dalam kasus kekerasan seksual.
  • Ruang Lingkup Kekerasan Seksual: Penjelasan mengenai kekerasan seksual dalam kampus
  • Kekerasan Seksual: Penjelasan mengenai kekerasan seksual secara menyeluruh
  • Penyerangan Seksual: Penjelasan mengenai penyerangan seksual (sexual assault) seperti bentuk-bentuk dari penyerangan seksual.
  • Ruang Lingkup: Penjelasan mengenai ruang lingkup dari perlindungan yang diberikan oleh pihak kampus.
  • Hak dan Tanggung Jawab Karyawan dan Mahasiswa: Membahas mengenai hak dan kewajiban dari seluruh elemen kampus dan memprioritaskan kenyamanan dari seluruh elemen kampus supaya terhindar dari tindakan pelecehan seksual.
  • Pihak yang Berwenang Menerima Laporan: Penjelasan mengenai pihak yang berwenang untuk mendapatkan laporan mengenai kekerasan seksual dalam ruang lingkup kampus.
  • Pengambilan Tindakan: Berisi mengenai opsi yang disediakan jika terjadi kasus kekerasan seksual dalam kampus.
  • Proses Konsultasi: Berisi pedoman singkat perihal proses konsultasi yang disediakan oleh pihak kampus untuk pelapor kasus pelecehan seksual.
  • Prosedur Pengajuan Laporan:  Berisi mengenai prosedur lengkap jika korban pelecehan seksual ingin melaporkan tindakan pelecehan seksual serta proses lanjutannya.
  • Sanksi: Berisi mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku serta prosedur penindakan pada pelaku pelecehan seksual tersebut.

 

Kami mengharapkan langkah untuk membuat SOP tersebut mampu menjadi acuan yang tepat bagi pihak rektorat Unpad untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

 

3. Penutup

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Pancarona, memiliki kepedulian tinggi perihal penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Unpad. Kepedulian ini timbul mengingat: 1) adanya kedekatan secara geografis karena lingkungan kampus Unpad merupakan tempat di mana kami—Departemen Kastrat BEM Bima Fikom Unpad, menuntut ilmu, dan 2) belum adanya regulasi yang mengatur terkait isu ini dari pihak rektorat Unpad.

Sampai saat ini, kami rasa belum ada langkah yang memuaskan yang diambil Unpad untuk mencegah serta menanggulangi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar yang melibatkan civitas akademikanya. Perkembangan terbaru, saat adanya audiensi bersama rektor Unpad beserta jajarannya di acara Satu Hari Bersama Ibu yang dilaksanakan BEM Kema Unpad pada 20 Mei 2020 lalu, dikatakan bahwa senat akademik akan merumuskan Etika Akademik, berisi etika kemahasiswaan yang berisi regulasi dan sanksi, mencakup kasus kekerasan seksual, narkotika, kasus hukum, korupsi, dan hal lain yang diturunkan menjadi peraturan rektor.

Namun, beberapa peserta audiensi yang terdiri dari mahasiswa Unpad mendesak agar regulasi dan pengaturan sanksi dipisahkan dari peraturan tentang Etika Kemahasiswaan tersebut, sehingga membuahkan sebuah keputusan bahwa pihak rektorat akan memisahkan kedua hal tersebut yang nantinya akan diproses oleh Direktorat Tata Kelola dan Legal. Untuk perumusan selanjutnya dikatakan akan melibatkan mahasiswa melalui diskusi lanjutan.

Alasan di atas menjadi dasar kami untuk menyusun kajian ini. Harapan kami, kajian ini mampu membantu pihak rektorat Unpad dan seluruh pihak stakeholders terkait untuk menyusun regulasi-regulasi perihal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Unpad. Diharapkan pula, kajian ini mampu “membuka mata” pihak rektorat Unpad bahwa permasalahan ini bukanlah hal sepele, dan membutuhkan penanganan yang serius agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur yang disusun, serta mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. (2019, May 18). Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: ‘Ini Angin Segar’. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa

Adam, A. (2019, May 17). Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ

Adam, A. (2020, May 15). Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik Ibrahim Malik. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-balik-citra-baik-ibrahim-malik-ftbQ

Adinda, P. (2020, February 15). Bagaimana Cara Menangani Kekerasan Seksual di Kampus? Retrieved May 22, 2020, from Asumsi: https://www.asumsi.co/post/bagaimana-cara-menangani-kekerasan-seksual-di-kampus

Avila, T. (2016, November 23). Baylor University Reaches Settlement With Two Women Who Reported Gang Rapes in 2012. Retrieved May 22, 2020, from The Cut: https://www.thecut.com/2016/11/baylor-university-reaches-settlement-on-2012-gang-rapes.html#_ga=2.15361526.170750006.1589902692-310364945.1589902692

Ayu, W. (2019, December 28). UI Kini Punya Buku SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Retrieved May 22, 2020, from Universitas Indonesia: https://www.ui.ac.id/ui-kini-punya-buku-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/

Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.

Miller, J. (2017, March 25). University of Texas Releases Rape-Survey Results. Retrieved May 22, 2020, from The Cut: https://www.thecut.com/2017/03/university-of-texas-releases-rape-survey-results.html#_ga=2.256443919.500488675.1590050130-310364945.1589902692

Nadia, S., & Rizki, M. R. (2020, February 10). Kekerasan Seksual di Balik Nama Baik Kampus. Retrieved May 15, 2020, from suaramahasiswa.com: https://suaramahasiswa.com/kekerasan-seksual-di-balik-nama-baik-kampus/

Riani, A. (2020, February 11). 6 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jangan Dibiarkan. Retrieved May 22, 2020, from Liputan 6: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan

Syambudi, I. (2019, December 30). Draf Regulasi Kekerasan Seksual UGM Dipreteli dan Memihak Pelaku. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/draf-regulasi-kekerasan-seksual-ugm-dipreteli-dan-memihak-pelaku-epgW

World Health Organization. (n.d.). Sexual violence. Retrieved May 22, 2020, from World Health Organization: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/sexual_violence/en/

Zuhra, W. U. (2019, April 23). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Retrieved May 22, 2020, from tirto.id: https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW

 

Diskusi Publik #1 – “Kemelut Komunikasi Publik Pemerintah Di Tengah Pandemi”

Didasari pada kekhawatiran masyarakat mengenai belum tepatnya teknik komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terkait pandemi global Covid-19, memicu Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Pancarona mengadakan diskusi publik untuk saling bertukar pendapat mengenai hal tersebut pada hari Rabu, 28 April 2020. Diskusi yang dilakukan secara daring melalui media Google Meet ini menghadirkan Riezal Ilham Pratama (Ketua BEM Kema Unpad) dan Daniel Rexa Faraz (Ketua BEM Bima Fikom Unpad) sebagai pemantik. Alur diskusi ini dipimpin oleh Sabrina Mulia Rhamadanty selaku moderator.

Diskusi dimulai dengan pemaparan materi oleh kedua pemantik pada pukul 15.50 WIB. Materi yang diberikan membahas komunikasi publik dari pemerintah secara garis besar, namun kemudian dipersempit ruang lingkupnya sesuai dengan fokus studi masing-masing pemantik—Riezal selaku mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dan Daniel selaku mahasiswa program studi Jurnalistik. Pemaparan materi dilakukan yang dengan teknik yang menarik dan mampu menarik perhatian audiens ini berakhir pada pukul 16.35 WIB, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama audiens.

Sesi tanya-jawab dibuka dengan pertanyaan dari Rama Wijaya. Pertanyaan dari beliau ialah “bagaimana cara mahasiswa menyampaikan kritik dan saran ke pemerintah dalam situasi pandemi global Covid-19 tanpa harus terdampakan tindakan represif pemerintah?” Pertanyaan dijawab oleh pemantik bahwa mahasiswa harus mampu memanfaatkan segala hal yang dimiliki, misalnya media sosial. Dengan cara yang tepat dan akurat, kritik dan saran mahasiswa akan mampu terdengar oleh pemerintah. Namun, kritik tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan disampaikan dengan bahasa yang elegan agar tidak menimbulkan kontroversi—tegas dan sopan namun menohok. Cara lain selain media sosial ialah dengan mengirimkan tulisan/artikel mahasiswa ke media, agar konten yang terdapat dalam tulisan tersebut juga mampu menjadi media edukasi pada masyarakat.

Pertanyaan kedua datang dari Yoga Hediasa, dan dikhususkan kepada Riezal, selaku mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan. Yoga menanyakan langkah-langkah agar komunikasi publik yang diberikan pemerintah mampu tersinkronisasi. Menurut Riezal, harus adanya pembenahan sistem dari pihak pemerintah. Birokrasi yang ada tidak boleh kaku. Pemerintah juga harus membentuk tim/satuan tugas yang secara subtansi mampu memahami situasi dan juga memahami bidangnya masing-masing agar solusi mampu timbul dengan pertimbangan berbagai sudut pandang. Yoga lanjut menanyakan, mengapa masih munculnya peraturan yang tidak mengatasnamakan Satgas Covid-19, yang dijawab oleh Riezal karena belum adanya sinkronisasi dari pemerintah karena minimnya wewenang yang dimiliki Satgas Covid-19. Mereka hanya berfungsi sebagai dapur kebijakan, bukan pembuatan kebijakan. Karena itulah, kadang timbul perbedaan kebijakan dari pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah sehingga masalah kebijakan ini menjadi kompleks. Dilanjutkan dengan pendapat dari Noval Suciandoko, yang mengatakan bahwa memang birokrasi harus dirampingkan lagi—mengingat kondisi krisis, sehingga alur keluar-masuk pesan tidak sulit.

Diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan Noval perihal bagimana langkah yang baik untuk mengkritik dengan data dan sumber yang kredibel. Pertanyaan dijawab oleh keua pemantik, bahwa ketika kita melontarkan kritik, jangan menyerang satu pihak. Kritik harus disampaikan melalui “jalan tengah”, yaitu menunjukkan dan menjelaskan sisi baik-buruk kedua pihak. Yang harus dihindari ialah menjadi pihak yang objektif, karena mampu memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.

Mengingat keterbatasan waktu, maka pertanyaan terakhir sudah dilontarkan oleh Imam Kholilu, yang menanyakan tentang langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah mengingat banyak masyarakat yang dianggap belum “siap” menghadapi kebijakan. Hal ini dijawab oleh Daniel yang setuju dengan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia memang belum “siap”, terlebih daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun, pemerintah juga belum melakukan suatu langkah khusus guna menyelesaikan permasalahan ini. Karena itulah, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif. Ditambahkan oleh Daniel, carayang efektif untuk menjaga masyarakat agar mampu menaati kebijakan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk kelangsungan hidup. Hal ini disetujui oleh Fariza Rizky yang menyatakan bahwa pada komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat narasi anti-sains (terlihat dari pesan yang disampaikan oleh Terawan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia). Narasi menggunakan sains sendiri seharusnya sangat krusial, tetapi pemerintah memilih untuk tidak menggunakannya, sehingga hal ini sangat menarik dan perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

Menjelang pukul 17.30 WIB, sesi tanya-jawab pun akhirnya ditutup, mengingat ketika diskusi dilaksanakan, sedang berjalan ibadah puasa Ramadhan bagi umat Muslim, sehingga audiens mempunyai waktu untuk menyiapkan hidangan berbuka. Diskusi pun resmi ditutup setelah kedua pemantik menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan menyampaikan bahwa pemerintah harus mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dalam krisis, yaitu adanya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, dengan langkah-langkah yang realistis. Komunikasi publik yang dilakukan juga seharusnya transparan. Tanpa adanya transparasi informasi, mampu menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga akan muncul kemungkinan masyarakat tidak menghiraukan kebijakan dari pemerintah. Ketidakpedulian ini mampu berdampak signifikan karena masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan mampu membuat program penyelesaian masalah berjalan lebih lambat, atau bahkan gagal sama sekali.

Intisari Diskusi Publik

  1. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari internal pemerintah agar tak muncul kebijakan-kebijakan yang saling berlawanan.
  2. Diperlukannya strategi komunikasi yang lebih baik dari pemerintah agar mampu menjangkau masyarakat dari seluruh kalangan.
  3. Sebagai mahasiswa, ketika ingin melontarkan kritik dan saran, pendapat kita harus mempunyai dasar yang jelas dan disampaikan dengan cara yang elegan.
  4. Perlu adanya transparansi dalam komunikasi publik yang dilakukan pemerintah agar kepercayaan publik mampu didapatkan.

Wacana Ekofasisme di Tengah Pandemi: Virus Corona Bukan Solusi dari Permasalahan Lingkungan

Berbagai seruan dari masyarakat menggema di seantero dunia, mengenai betapa membaiknya bumi di saat kita semua diharuskan mengkarantina diri sebagai aksi perlindungan diri dan sesama dari virus yang sedang mewabah saat ini. Dilansir dari Worldometer, saat ini sudah ada 212 negara yang terdampak, tersebar di seluruh benua kecuali Antartika. Kasus yang tercatat per 2 Mei 2020 adalah lebih dari 3,4 juta kasus positif dengan 239 ribu kematian.

Hampir semua negara di dunia saat ini sedang senyap dari hiruk pikuk aktivitas manusia, apa pun itu, tidak seperti biasanya. Jalanan terlihat lengang, tidak ada kerumunan di pasar, sampai absennya lalu-lalang manusia di sekitar tempat wisata. Betapa cepat dan masifnya persebaran virus membuat para pembuat kebijakan di beberapa negara menetapkan karantina wilayah atau terkenal dengan istilah lockdown. Mereka menahan para warganya agar tidak keluar rumah, menutup berbagai jalur transportasi, dan menghentikan aktivitas perkantoran, pabrik, dan institusi pendidikan.

Dengan minimnya kegiatan manusia saat ini, hal tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup. Dari masalah polusi udara misalnya, NASA mengatakan India Utara saat ini memiliki tingkat aerosol di udara terendah dalam 20 tahun terakhir[1]. Aerosol berasal dari kendaraan bermotor atau alami seperti kebakaran hutan, namun aerosol buatan manusia lebih berbahaya bagi kesehatan karena partikelnya jauh lebih kecil. India memang terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara terburuk, namun setelah sekitar 1,3 milyar warganya dikarantina sejak 24 Maret lalu, langit biru bisa terlihat dengan jelas di sana. Bahkan, di daerah Punjab, India Utara, untuk pertama kalinya sejak 30 tahun pemandangan pegunungan Himalaya bisa terlihat dari radius 161 Kilometer[2].

Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral fenomena jernihnya sungai atau kanal di Venesia, Italia. Karena pandemi serta kebijakan lockdown pemerintah Italia, semakin berkurang bahkan tidak ada lagi wisatawan yang menikmati Gondola di kanal-kanal tersebut. Banyak yang mengakui, betapa indahnya sebuah tempat ketika tidak lagi “dikuasai” manusia.

Selain langit cerah dan air jernih, berbagai fenomena hewan liar banyak berkeliaran di sekitar pemukiman atau jalanan yang biasanya dipadati manusia juga telah menjadi perhatian media dan warganet saat ini. Semua fenomena tersebut diyakini beberapa orang sebagai bentuk bumi “memulihkan diri” dari “kejamnya” manusia. Bahkan ada frasa terkenal baru-baru ini oleh salah satu public figure, yaitu “mungkin kita adalah virusnya”. Mungkin maksudnya, SEMUA manusia di bumi ini merupakan virus bagi bumi. Penyebab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, dan dengan munculnya virus corona yang mewabah di seluruh dunia ini, kendali manusia atas alam menjadi berkurang.

Namun permasalahannya, apakah benar semua manusia berbahaya bagi lingkungan? Jika kita melihat berpuluh-puluh abad yang lalu, manusia bisa hidup damai berdampingan dengan alam. Singkatnya, tren global warming saja baru mencuat ketika adanya revolusi industri di Inggris beberapa abad yang lalu, ketika manusia baru mengenal mesin untuk mempermudah serta mempercepat produksi. Mesin tersebut menghasilkan polutan yang akhirnya berdampak kepada lapisan ozon. Faktanya adalah, tidak semua masyarakat memiliki pabrik/mesin yang dimaksud bisa menghasilkan polutan. Bahkan, mayoritas darinya adalah kelas buruh, yang dibayar murah oleh pemilik modal untuk bekerja di pabriknya. Dari kasus sederhana ini saja kita bisa melihat bahwa tidak semua manusia berbahaya bagi lingkungan. Bahwa faktanya, yang menjadi masalah adalah para pemilik modal yang memiliki kuasa untuk merusak lingkungan dengan aset dan kekuasannya. Relasi kuasa sangat kental dalam permasalahan tersebut.

Wacana yang mengatakan bahwa manusia adalah biang segala kerusakan lingkungan biasanya menjurus kepada adanya gerakan di mana alam harus “dikonservasi” atau disterilkan dari aktivitas manusia. Beberapa daerah yang sudah ditempati oleh penduduk bertahun-tahun lamanya, contohnya beberapa suku adat atau penduduk lokal, terpaksa harus digusur oleh pemangku jabatan setempat karena alasan ekologi atau lingkungan. Wacana tersebut dikenal sebagai ekofasisme atau ecofascism.

Dilansir dari Encyclopedia of Religion and Nature (2008), sejarawan lingkungan kontemporer paling terkenal, Michael Zimmerman, mendefinisikan ekofasisme sebagai “a totalitarian government that requires individuals to sacrifice their interests to the well-being and glory of the ‘land’, understood as the splendid web of life, or the organic whole of nature, including peoples and their states.”[3]. Pada praktiknya, istilah ekofasisme ini biasanya digunakan sebagai olok-olok bagi environmentalist atau aktivis lingkungan.

Namun menurut David Orton dalam analisisnya yang berjudul Ecofascism: What is it? A left biocentric analysis, setidaknya ada dua jenis penggunaan istilah ekofasisme, yaitu illegitimately (tidak sah) dan legitimately (secara sah). Ia beranggapan bahwa istilah ini digunakan sebagai olok-olok bagi aktivis lingkungan adalah penggunaan yang tidak sah, dilakukan oleh sektarianisme ekologi sosial dan mengakibatkan ekofasisme menjadi istilah serangan terhadap para pencinta/aktivis lingkungan.

Sedangkan penggunaan secara sahnya adalah, ketika istilah ini digunakan terhadap mereka yang ingin mengeksploitasi alam sampai akhir, semata-mata untuk tujuan kemanusiaan/perusahaan, dan akan melakukan apa pun yang dianggap perlu, termasuk menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap pencinta lingkungan. Di mana hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa, politik, dan ekonomi yang kuat.

Permasalahan lingkungan yang tidak mempertimbangan aspek relasi kuasa ini salah satunya terdapat dalam sebuah kajian mengenai pembatasan populasi oleh ahli ekonomi terkenal, Thomas Robert Malthus. Dalam esainya yang berjudul An Essay on the Principle of Population diterbitkan pada tahun 1798, ia meramalkan bahwa jumlah populasi di dunia akan melampaui jumlah pasokan pangan. Ia mengatakan, populasi penduduk akan meningkat seperti deret ukur (geometric ratio) yaitu 1,2,4,8,16 dan seterusnya, sementara pertumbuhan sumber daya pangan meningkat seperti deret hitung (arithmetic ratio) yaitu 1,2,3,4,5 dan seterusnya. Karenanya, dipastikan masyarakat akan sulit menjangkau ketersediaan pangan karena kelangkaan yang spesifiknya akan terjadi di pertengahan abad ke-19. Namun hal ini tidak terbukti secara saintifik dan pendapat Malthus dikatakan sangat abstrak, di mana fakta di lapangan memperlihatkan sebaliknya salah satunya yaitu adanya kenaikan produksi makanan per kapita di seluruh dunia sebesar 1 persen dalam satu tahun pada 1950[4].

Selain itu, dengan prediksinya yang pesimistik tersebut, Malthus beranggapan manusia sebenarnya bisa mengontrol produksi pangan namun perkembangannya akan sangat lambat, karenanya akan lebih efektif apabila mengontrol (menghambat pertumbuhan) populasi dengan menunda pernikahan, alat kontrasepsi, emigrasi, atau lebih ekstrem lagi dengan kemunduran kualitas perawatan kesehatan, mentolerir penyakit sosial (wabah), kondisi kehidupan yang memiskinkan, peperangan, atau bahkan pembunuhan bayi[5].

Selaras dengan kondisi kita sekarang saat wabah pandemi Covid-19 ini, lingkungan membaik karena berkurangnya aktivitas manusia itu memang benar adanya, itu fakta yang ada di lapangan. Namun jika kita sampai mengatakan lingkungan membaik karena adanya wabah virus yang bisa mengurangi populasi dan aktivitas manusia, seakan-akan virus atau wabah ini adalah solusi permasalahan lingkungan, itu tidak diperkenankan.

Pertimbangkan adanya relasi kuasa dalam segala permasalahan, terutama masalah lingkungan yang terus terjadi bahkan terus memburuk. Salahkan pihak-pihak otoriter dan berkuasa penuh yang bertanggung jawab atas eksploitasi alam sekaligus menyengsarakan manusia yang tertindas tanpa kuasa. Oleh karena itu, sejatinya, manusia bukan virus bagi bumi. Akan lebih baik jika kita terus mengawal gerak-gerik para perusak alam dan eksploitasi sumber daya dengan semena-mena dan mengabaikan peraturan, moralitas, dan mengedepankan keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja.

[1] https://republika.co.id/berita/q95xwx335/polusi-udara-di-india-utara-menurun-selama-karantina-wilayah

[2] https://dunia.tempo.co/read/1330239/polusi-udara-menurun-warga-india-bisa-lihat-gunung-himalaya/full&view=ok

[3] https://geotimes.co.id/kolom/lingkungan/ekofasisme-sebagai-dalih-penggusuran/

[4] https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

[5] https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Malthus.html

 

Oleh: 

Fariza Rizky Ananda

 

Referensi:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://republika.co.id/berita/q95xwx335/polusi-udara-di-india-utara-menurun-selama-karantina-wilayah

https://dunia.tempo.co/read/1330239/polusi-udara-menurun-warga-india-bisa-lihat-gunung-himalaya/full&view=ok

https://geotimes.co.id/kolom/lingkungan/ekofasisme-sebagai-dalih-penggusuran/

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Malthus.html