Rilis Kastrat: Pelatihan Internal Kastrat BEM Bima Fikom Unpad

Pada hari Selasa, 7 April 2020, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM Fikom Unpad mengadakan pelatihan internal seputar fungsi, dan kegiatan dalam menjalankan Kajian dan Aksi Strategis. Pelatihan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meeting, dimulai pukul 19.30 dengan Oscar Abimanyu Sakti, Wakil Kepala Departermen Kastrat sebagai moderator, dan Hario Danang Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 sebagai pengisi materi pelatihan.

Diskusi diawali dengan cerita Danang mengenai hobinya yaitu menulis dan softball. Melalui banyanknya pengalaman organisasi, secara general ia lebih sering berkutat di bidang penulisan, diskusi, dan pengkajian. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, tentu bukan hal sulit lagi baginya mengimbangi antara kegiatan sebagai Kepala Departemen Kastrat dengan kuliahnya.

Danang menjelaskan bahwa fungsi Kastrat terdiri dari: analisis, pengembangan gagasan, agitasi/propaganda, mobilisasi massa, aksi, penyikapan, politik luar negeri, dan birokrasi. Perbedaan antara Kastrat BEM Kema Unpad saat ini dengan Kastrat BEM Fikom, adalah bahwa kajian dan aksi diletakkan terpisah. Karena itu, fungsi khusus Kastrat di BEM Kema Unpad cukup pada analisis isu.

Menurut Danang, terkait pada fungsi analisisnya, BEM sebagai organisasi primadona bagi mahasiswa, tetap seringkali menerima hujan kritik akibat birokratis dan sebagainya. Sebagai hal yang sebenarnya dibutuhkan mahasiswa, oleh karenanya BEM harus membentuk suatu unsur yang dibutuhkan, guna membangun narasi dari semua lini melalui Kastrat ini.

Narasi-narasi yang dimunculkan Kastrat sebagai penggerak dalam BEM antara lain:

  1. Sebagai civitas akademik dengan status mahasiswa , maka kita tetap wajib memegang nilai-nilai mahasiswa.
  2. Guna kebutuhan moril, narasi yang substantif perlu untuk pergerakan, selain peran sebagai mahasiswa, menjadi bagian dalam masyarakat maka dibutuhkan pencerdasan dan pengawalan terhadap pemerintah. Hal ini untuk menekan sikap sewenang-wenangnya pemerintah.
  3. Agitasi untuk memabngun kepercayan publik yang mana adalah mahasiswa dan masyarakat, narasi yang baik dan penting perlu dibentuk.

Urutan untuk membangun narasi antara lain: memperhatikan isu yang bergulir, lalu pemilihan isu, analisis dan output, buka diskursus, agitasi, dan ekskalasi gerak.

Danang menjelaskan bahwa dalam membangun narasi, dimulai dengan memerhatikan isu yang sedang bergulir. Penguasa tidak akan berhenti melahirkan narasi dalam kontestasi politik guna memperebutkan dan melanggengkan kursi kekuasaan.

Bagi seorang mahasiswa, tentu mustahil bersikap layaknya media profesional yang mampu fokus pada seluruh isu bergulir. Kewajiban lain membuat para mahasiswa aktivis perlu berfokus pada satu isu penting lewat skala prioritas pemilihan isu. Kemudian, untuk membangun departemen berdaya guna, diperlukan pembagian tugas yang efektif antar anggota Kastrat.

Masalah pemilihan isu atau yang juga dikenal dengan analisis wacana kritis, berkaitan dengan bagaimana isu tersebut difilter dan harus segera digarap. Ada dua pilihan dalam memilih isu.

Pertama mengikuti isu tren, yaitu dengan: konfirmasi isu, melihat pihak mana saja yang terdampak dan atensi publik melihat pergerakannya, kemudian responsifitas kenapa kita harus mengambil isu tersebut, apakah isu berpotensi mendistraksi atensi publik demi menghindari ketidakpedulian publik dan juga untuk memudahkan pergerakan.

Sementara jika pilihan kedua dengan tidak mengikuti tren, maka yang perlu dilakukan adalah: pertimbangkan alasan mengapa isu yang dipilih lebih penting dan keurgensiannya dibanding isu populer, bagaimana bisa dapat perhatian publik, contoh: isu Agni di UGM. Semua itu Kembali pada eksposur agar publik peduli dan tak mengabaikannya.

Menurut Danang, penting penting membangun eksposure baik melalui online, maupun kehidupan nyata lewat diskusi, konsolidasi, forum komunikasi, yang seluruhnya berguna menyamakna persepsi.

Selanjutnya adalah analisis isu. Melalui analisis isu dibutuhkan penjelasan urgensinya secara rinsi, argumen kuat yang disertai data dan fakta valid, diferensiasi analisa, penentuan audiens, serta rekomendasi alternatif.

Ketika menulis kajian, Danan mengaku mempelajarinya dengan memperhatikan tren tiga tahun ke belakang yang ada di berbagai lembaga dan kampus. Kerangkanya serupa, yakni berupa: pendahuluan mengenai duduk perkara, pembahasan isu dengan membedahnya diserta berbagai keilmuan, serta kesimpulan juga berupa sikap dan rekomendasi.

Terakhir, yaitu bagaimana proses membagi tugas dalam organisasi khususnya Kastrat dibutuhkan. Awali dengan membangun kepekaan terhadap isu di setiap individu, hal ini bisa dilakukan dengan sering membaca media, follow akun newsletter, membaca literatur, dan sebagainya. Kemudian buat kelompok kecil demi kefektifan kerja. Pilih penanggung jawab (PJ) pada setiap isu. Setiap hari ada laporan mengenai isu dari tiap-tiap PJ. Ketika diharuskan menulis kajian, jangan malu mencoba meskipun belum terlalu mahir. Terakhir, selalu perbanyak diskusi dari berbagai elemen.

Danang mengingatkan bahwa kita tidak boleh menjustifikasi buruknya seseorang. Ia pribadi percaya bahwa stafnya mampu membuat berbagai kreasi sesuai kemampuan masing-masing. Dibutuhkan treatment yang cukup untuk membangun profesionalisme, serta kepedulian bahkan di luar organisasi ini sendiri.

Untuk tetap mengawal isu, yakinkan bahwa persepsi orang lain kepada Kastrat bukanlah penghambat. Harapan agar orang lain mengerti kita, adalah dengan memulai lewat kita yang mengerti orang lain. Mulailah rapat dimulai dengan diskusi santai, berguna untuk membangun kepercayaan pada setiap staff agar mampu mengemban amanah.

Ketika Hoaks Memperkeruh Suasana di Tengah Pandemi

Awal 2020 dunia dibuka dengan kematian lebih dari 61,000 jiwa. Kematian ini berbeda karna semua kematian ini hanya disebabkan oleh satu pandemi, yang belakangan kita kenal sebagai corona virus. Oleh karena itu tidak heran hal ini menjadi persoalan utama yang sedang kita hadapi saat ini, hal yang menambah masalah adalah dalam perkembangan tekhnologi saat ini, baik berita benar maupun berita bohong jauh lebih cepat menyebar ketimbang penyebaran virus itu sendiri.  Sehingga tidak sedikit daripada masyarakat yang akhirnya jatuh pada informasi-informasi palsu yang bukannya memperbaiki keadaan malah mengantarkan kita pada permasalahan baru.

Penyebaran berita dan informasi palsu, yang lebih dikenal dengan hoaks, seringkali dipercaya oleh masyarakat luas, dan mengesampingkan berita atau informasi faktual. Karakteristik hoaks, salah satunya disajikan secara bombastis kerap kali lebih diperhatikan oleh masyarakat. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak melakukan verifikasi atas pemberitaan tersebut. Dilansir dari detik.com, terhitung sejak 12 Maret lalu, Kominfo memberikan update mengenai jumlah hoaks dan disinformasi mengenai virus corona, yang mencapai angka 196 berita.

Banyaknya berita dan dan informasi palsu yang ada semakin menjadi ketika pada saat yang sama terdapat dua orang yang terdeteksi positif corona di Kota Depok, masalahnya adalah efek yang terjadi selanjutnya, yaitu minimnya literasi masyarakat atas media dan informasi yang begitu banyak mengantarkan pemahaman yang keliru di masyarakat terhadap corona, termasuk cara penyebaran serta penanggulangannya.

Seperti yang kita ketahui, belakangan ini di berbagai tempat di Indonesia masyarakat secara berbondong-bondong membeli berbagai keperluan hidup secara masif, di antaranya seperti masker, hand sanitizer, tisu, dan sembako hingga sempat dan masih menjadi sesuatu yang langka. Peristiwa ini dikenal luas dengan istilah panic buying, di mana konsumen atau masyarakat mencoba mengantisipasi sebuah peristiwa yang terjadi dengan melakukan pembelian terhadap berbagai kebutuhan hidup secara berlebihan. Peristiwa panic buying bukan kali ini saja terjadi, sesungguhnya hampir di seluruh negara yang telah terdeteksi adanya virus corona bisa dipastikan terjadi peristiwa serupa.

Permasalahan muncul ketika panic buying mengakibatkan krisis terhadap barang-barang kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa sesungguhnya yang penting dan membutuhkan masker adalah mereka yang sedang sakit, dan mereka yang berhubungan langsung dengan pasien yang teridentifikasi corona, dalam hal ini dokter dan perawat. Bukan mereka yang sebenarnya sehat-sehat saja. Perlu digaris bawahi adalah Penggunaan masker pada yang sakit dibutuhkan untuk mencegah penularan virus corona, namun pada kenyataannya saat ini masker dan tisu yang dibutuhkan malah disalah gunakan oleh mereka yang sejujurnya tidak membutuhkannya. Pernyataan WHO tersebut untuk mengantisipasi adanya kelangkaan barang, yang nantinya berujung kepada orang sakit tidak memiliki pengamanan diri.

Belum lagi salah kaprah yang terjadi ketika penggunaan masker dan cara masyarakat mencuci tangan. Penggunaan masker dan cara mencuci tangan yang salah malah akan meningkatkan kemungkinan kita tertular virus corona. Karna sesungguhnya virus ini disebarkan melalui tetesan (droplet) dan sentuhan bukan melalui udara (airbone). Oleh karenanya, masker lebih sebagai langkah preventif kita untuk tidak menyentuh area hidung dan mulut ketika tangan telah terpapar virus. Cara mencuci tangan yang baik dan benar juga sangat penting untuk dimengerti oleh masyarakat sebab penggunaan cara mencuci tangan yang salah tidak akan membuat tangan menjadi bersih dan memungkinkan virus corona dan virus-virus lain untuk tetap bersemayam.

Selain masalah aktifitas panic buying di seluruh Indonesia, adapula ulah beberapa oknum yang memperkeruh suasana dengan merilis video atau foto yang sebenarnya tidak berhubungan dengan corona. Hoaks seperti ini membahayakan bagi masyarakat luas karena dapat menimbulkan berbagai efek, salah satunya kepanikan masal yang akan memperburuk keadaan sosial masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah video dimana beberapa oknum telah dengan sadar menimbun antiseptik dan kapas ber-alkohol (alcohol swab) yang seharusnya tidak diperjualbelikan karena dibutuhkan oleh tenaga medis. Hal yang ditakutkan adalah jika perilaku seperti ini terus dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, kelak semua bahan-bahan yang dibutuhkan akan sangat langka dan mahal adanya. Serta memperburuk keadaan itu sendiri.

Untuk itu, saat ini perlu adanya operasi pasar untuk tetap menjaga stabilitas pasar dan menjamin keberadaan bahan-bahan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi seperti sekarang ini.

 

BEM Bima Fikom Unpad

Kabinet Pancarona

2020

Oleh: Agam Inaldi Akbar, M. Rizal Zulfikar

 

Referensi

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/083913565/update-virus-corona-di-dunia-jadi-pandemi-global-125851-terinfeksi-67003

https://inet.detik.com/cyberlife/d-4921698/update-hoaks-corona-kominfo-temukan-147-termasuk-disinformasi

https://inet.detik.com/cyberlife/d-4936108/update-ada-196-hoaks-virus-corona-ditemukan-di-indonesia

https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/08/100300523/who–sekali-lagi-orang-sehat-tak-perlu-pakai-masker

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302155802-4-141800/hati-hati-salah-pakai-masker-bisa-tingkatkan-risiko-corona

https://www.alinea.id/nasional/hand-sanitizer-langka-dan-mahal-ini-tips-sederhana-lipi-b1ZJG9stZ

FIKOMAGAZINE #SEPTEMBER

Kritik Sistem Pendidikan yang Tak Kunjung Usang Ala Album The Wall oleh Pink Floyd

Dark Side of The Moon bukanlah satu-satunya album yang menjadikan Pink Floyd sebagai legenda progressive-rock. Rilisan lainnya yang turut menemani album tersebut dalam predikat best-selling albums of all time tidak lain adalah The Wall, yang rilis pada 23 November 1979. Opera rock The Wall berhasil melambungkan kembali nama Pink Floyd dan juga melahirkan kembali satu lagu hit yang berjudul Another Brick in the Wall (Part 2), yang juga secara gamblang mengkritik betapa kakunya sistem pendidikan saat itu.

Ditulis oleh salah satu personelnya, Roger Waters, Another Brick in the Wall (Part 2) dianggap sebagai sebuah himne anarkis yang dapat digunakan untuk menyerang kebobrokan suatu sistem pendidikan. Tidak hanya itu, lirik yang memikat dari lagu tersebut juga kerap digunakan untuk menentang sejumlah sistem pendidikan tertentu yang diamanatkan oleh pemerintah sehingga beberapa negara yang tergelitik, seperti Afrika Selatan, terpaksa melarang lagu tersebut untuk diputar di radio.

We don’t need no education.
We don’t need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher leave them kids alone.
Hey! Teacher! Leave them kids alone!
All in all it’s just another brick in the wall.
All in all you’re just another brick in the wall.

Begitulah sekiranya penggalan lirik yang diserukan oleh band rock asal Inggris tersebut. Para penggemar dan penafsir lirik saling sepakat bahwa inti dari seruan ciptaan Waters dkk itu tidak lain tertuju kepada bagaimana sistem pendidikan yang ada malah membuat siswa menjadi homogen dan jauh dari kata bebas. Kreativitas mereka dipangkas habis, termakan oleh rasa takut akan label pemberontak di ruang kelas.

Lagu lain dalam album The Wall yang juga mengkritik sistem pendidikan adalah The Happiest Days of Our Lives. Walaupun berdurasi kurang dari dua menit, The Happiest Days of Our Lives, selaku lagu yang dalam album tepat urutannya sebelum Another Brick in the Wall (Part 2), tetap memiliki pesan yang tidak kalah penting. Menurut sejumlah tafsir, Happiest Days of Our Lives menyerukan bahwa sistem pembelajaran yang hakiki dan feodal memang sering kali membuat siswa tidak berani mengutarakan pemikiran yang berbeda dan bersifat menentang, hanya karena mereka takut disalahkan.

Walaupun sudah rilis 39 tahun yang lalu, lirik-lirik tersebut dirasa masih relevan jika dijadikan sebagai suatu bentuk protes terhadap sistem pendidikan yang berlaku dewasa ini, khususnya di Indonesia. Polemik mengenai ketidaksetaraan perlakuan, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun antara guru dengan murid, telah menjadi hal yang lazim didengar, utamanya ketika kita melintas di lorong-lorong kantin. Terlebih lagi, aturan-aturan sistem pendidikan yang dianggap revolusioner nyatanya malah semakin memperberat beban siswa dan mahasiswa. Segala keluh kesah siswa dan mahasiswa itu menjadikan lingkungan sekolah dan kampus seakan-akan sebuah penjara kelas bawah.

Sudah tidak asing rasanya jika kita menemui sejumlah pemangku kepentingan akademik yang terkesan tinggi hati, hanya karena mereka memegang wewenang tertinggi atas proses belajar mengajar yang terjadi di lingkungan sekolah dan kampus. Belum lagi ditambah embel-embel ‘budaya timur’ yang mengharuskan mereka yang diajar untuk hormat kepada yang lebih tua. Tidak sedikit dari para pemangku kepentingan akademik itu yang memanfaatkan budaya tersebut sebagai sarana pemuas ego dan mengesampingkan sikap profesionalnya.

Tenaga pengajar yang baik seharusnya memang benar-benar memiliki ketertarikan dan pengetahuan akan dunia pendidikan sehingga apa yang dikerjakannya pun menjadi murni karena keinginan, bukan keterpaksaan. Mereka harus sadar betul bahwa kunci dari sistem pendidikan yang baik ada pada tangan mereka.

Diharapkan nantinya tidak perlu lagi ada lagu-lagu berbau kritikan pedas terhadap sistem pendidikan di dunia, namun hanya ada sekumpulan lirik yang memuja bagaimana sistem pendidikan itu sendiri berhasil diubah oleh seorang tokoh pemangku kepentingan akademik yang berpengaruh.

 

Oleh: Nayla Erzani

 

SUMBER

https://www.songfacts.com/facts/pink-floyd/another-brick-in-the-wall-part-ii
http://www.thewallanalysis.com/another-brick-in-the-wall-part-2/
https://genius.com/6850153
https://genius.com/1488548

[ #OnThisDay ] Nasionalisme Bahasa Keropos, Tapi Ada Harapan

Ketika para tokoh bangsa merencenakan kemerdekaan, mereka sadar bahwa kesamaan nasib dijajah saja tidak cukup untuk jadi modal persatuan bangsa. Hal lain yang tak kalah penting, adalah eksisnya suatu bahasa persatuan, tak lain Bahasa Indonesia, yang dideklarasikan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 (Kaligis: 2012). Secara simbolis deklarasi tersebut merupakan usaha mandiri (self-help) untuk melepaskan kehidupan bangsa dari cengkraman bahasa belanda atau bahasa penjajah (Foulcher:2000). Walaupun begitu, para tokoh bangsa tetap saja hobi bercakap kemlondo.

Hari ini, tepat 90 tahun setelahnya, kita tentunya terbebas dari ancaman fisik penjajah. Namun, nyatanya pada banyak kesempatan bahasa Indonesia terbukti kesulitan mengatasi daya pikat bahasa asing di keseharian bangsa kita. Pada beberapa kelompok sosial di Jaksel, misalnya, justru bahasa Inggris yang diaku sebagai language of unity, karena memang dinilai lebih representatif dibanding bahasa Indonesia.

Perbedaan mendasar antara zaman pra-Sumpah Pemuda dan era kontemporer saat ini terletak pada konteksnya. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, bangsa-bangsa jajahan Hindia Belanda tidak punya fondasi pemersatu. Sekarang, fondasi ini sudah ada, tapi selalu keropos bahkan sejak Ia dideklarasikan, salah satunya karena keloyoannya dalam pergaulan global.

Bahasa Indonesia Bergaul dengan Gagap

Konsep-konsep baru mengenai dunia membanjiri masyarakat Timur kita melalui masuknya arus modal dalam produk-produk kebudayaan populer Barat. Sejalan dengan pandangan kulturalis Raymond Williams, produk tersebut masuk ke dalam kehidupan publik dan privat kita, yang kemudian menghasilkan pengetahuan relatif baru, yang mesti diekspresikan kepada lingkungan sosial melalui bahasa. Bahasa Indonesia kerap gagal dalam menghasilkan kata ataupun frase yang sanggup merepresentasikan konsep baru tersebut. Ini jadi salah satu alasan mengapa sebagian penduduk kota kosmopolitan, seperti di Jakarta, lebih memilih menggunakan bahasa asing, biasanya bahasa Inggris. Saya menyebut hubungan antara bahasa kita dengan konsep-konsep yang relatif baru tersebut sebagai pergaulan yang gagap.

Kemungkinan-kemungkinan hambatan terhadap kegagapan tersebut nyatanya sudah melembaga, setidaknya sejak era Orde Baru. Beriring masuknya arus modal asing, aturan-aturan linguistik diubah dari model bahasa Belanda ke bahasa Inggris, seperti perubahan “kw” ke bentuk “ku” untuk kosakata seperti kualitas, kuartal, dan kuas. Lewat aturan fonetik itu, pengaruh bahasa Belanda disubstitusi oleh dominasi bahasa Inggris yang mewakili arus modal geng geopolitik AS-Eropa Barat. Represi atas kreativitas bahasa juga terjadi. Maklum, bahasa menentukan bagaimana orang berpikir, maka represilah bahasa sedemikian rupa sehingga para penutur terkait akan manut saja.

Wartawan sebagai agen utama bahasa jadi sasaran utama dalam berjalannya regulasi tersebut. Menurut Joss Wibisono dalam Silang-Saling Indonesia-Eropa: dari diktator, musik, hingga bahasa(2014), Pusat Bahasa pada era Orde Baru merepresi media lewat kewajiban mengikuti pedoman Bahasa yang Baik dan Benar ketika menulis berita. Pers dilarang menghasilkan suatu kata, walaupun itu dihasilkan dari penelusuran makna yang kaya akan pelajaran sejarah. Misalnya, pers dilarang menyebut seorang perempuan sebagai “Tuan”, yang dulu pada masa sastra awal Melayu abad ke-19  memang berlaku unisex.

Pusata Bahasa, kini BPPB, selaku otoritas kebahasaan sejenis Academie Francaise milik Perancis, punya peran yang memang penting dalam Bahasa Indonesia.  Moso pemerintah gak ikut bertanggungjawab atas identitas nasional negaranya? Namun, jika fungsi tersebut malah merepresi perkembangan yang awalnya direncanakan justru bikin kondisi gawat.

Melihat situasi-kondisi otoritas bahasa yang mencengkram sedemikian rupa, tak heran Bahasa Indonesia kini kepayahan menyesuaikan diri dengan zaman sehingga tersingkir dari hati sebagian orang Indonesia. Fenomena indo-inggris, atau gaulnya disebut keminggris, misalnya. Sebagian orang-orang kaya di Jakarta kesehariannya sangat erat dengan kultur Barat yang diitari konsep-konsep berbahasa Inggris, dimulai dari pendidikan, hiburan, hingga rumah tangganya.

Banyak pengakuan mereka mencampuradukkan bahasa Inggris dengan bahasa melayu pasar kita, karena kesulitan menerjemahkan idenya ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Mereka justru dengan mudah mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Kenyataan ini berbanding lurus dengan jauh lebih sedikitnya pilihan lema dan kata bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Untuk merujuk sesuatu yang berlebihan, bahasa Inggris punya exaggerate menunjuk makna melebih-lebihkan kondisi suatu fakta yang bisa diukur; excess untuk suatu yang berlebihan daripada keperluan aslinya; dan overrate punya makna merujuk pada penilaian berlebihan atas nilai individu atau sekumpulannya. Bagi bahasa Indonesia, semuanya cukup disebut “berlebihan”.

Tercatat, pada KBBI edisi kelima diluncurkan pada 2016 lalu, jumlah lema dan kata bahasa Indonesia sejumlah 126 ribu. Suatu peningkatan signifikan dari edisi sebelumnya yang memiliki 90 ribu lema dan kata saat diluncurkan. Namun, ini masih jauh lebih sedikit dibanding bahasa Arab yang punya 12,3 juta kosakata, bahasa Inggris dengan 600 ribu, dan bahasa Perancis sejumlah 150 ribu, menurut riset yang dijalankan Sebil Center pada penghujung dekade yang lalu. Semestinya bahasa Indonesia punya potensi menyaingi bahasa-bahasa tersebut , mengingat modalitas masyarakat nusantara saat ini. Per 2018, Indonesia punya 652 bahasa daerah, tengah bersentuhan dengan bahasa asing, serta gaya hidup impor makin memenuhi ruang publik.

Kita sudah mafhum bahwa banyak orang bergaul dengan frasa-frasa daerah dibanding ungkapan yang sudah diajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Misalnya kata jancok yang berakar dari kebudayaan Jawa. Kini orang yang tak punya keterikatan terhadap budaya jawa pun sering mengucapkannya untuk mengekspresikan relasinya terhadap lawan bicara. Namun, ia tak diserap ke dalam KBBI resmi, berbanding terbalik dengan nasib saudaranya, yakni “asu”. Modal lainnya adalah aktivnya masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial.

 

 

Daftar Pustaka

Foulcher, K. (2000), Sumpah Pemuda: the Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood. Asian Studies Review, 24: 377-410.

Kaligis, Retor AW (2012), Memaknai Ulang Persatuan Bangsa. INSANI,13: 87-91

Wibisono, Joss. 2012. Silang-Saling Indonesia-Eropa: dari Diktator Musik, hingga Bahasa. Jakarta: Marjin Kiri

 

Oleh: Muli

[ #OnThisDay ] Menghendaki Pluralisme a la Bob Dylan

 

Dua tahun yang lalu, pada tanggal yang sama seperti hari ini, Bob Dylan dianugerahkan Nobel Prize for Literacy Award. Penghargaan tersebut menceritakan banyak pelajaran bagi kita, terutama tentang hasrat Dylan akan pluralisme. Karya-karyanya sangat penting bagi kehidupan saat ini, di mana batas antara yang di sini dengan yang di sana kian kabur dan ide “ini” dan “itu”  selalu bersinggungan.

Tanah Air Memupuk Karakter Dylan

Tanah-air jadi penggalan sejarah yang penting bagi terbentuknya seorang Dylan. Ia bertumbuh-kembang di desa Hibbing, Minnesota bagian utara, AS, yang punya kekayaan alam melimpah, terutama tambang metal. Potensi alam tersebut jadi daya tarik para penduduk Eropa untuk bermigrasi. Bob Spitz dalam Bob Dylan: A Biography(2014), mengisahkan pada transisi menuju abad-20, terdapat 43 kewarganegaraan yang tinggal di sana dan sebagian besar populasinya bekerja menambang metal, disusul oleh berbisnis di Blind Pig Saloon(bisnis alkohol berkedok salon untuk kelas-bawah), dan pengrajin.  Arus migran tersebut menghadirkan keberagaman budaya dan agama di waktu bersamaan. Ini berbanding lurus dengan menegangnya hubungan antara penduduk katolik sebagai agama mayoritas dan komunitas Yahudi yang bisa dihitung jari. Kondisi tersebut tidak banyak berubah saat Robert Allan Zimmerman atau Bobby atau Bob Dylan dilhairkan, 24 Mei 1941, sehingga Dylan menyaksikan situasi masyarakat yang plural dan punya potensi konflik. Walaupun begitu, Ia belum memahami betul realitas tersebut.

Ayah dan ibunya, Abe Zimmerman dan Beatty Stone, adalah pemeluk Yahudi dari komunitas misionaris yang taat. Buyut Bobby, Benjamin Harold, merupakan bagian dari generasi Yahudi pertama di Hibbing, seorang pandai besi asal Lithuania yang bermigrasi pada awal abad-20. Sejak generasi buyut sampai ibunya, tensi tinggi antar-agama meminimalisir hubungan sosial pemeluk Yahudi dengan penduduk non-Yahudi. Perhatian mereka terfokuskan pada masalah dapur dan anak-anaknya. Ibunya sibuk bekerja di toko, sementara ayahnya sibuk sebagai teknisi. Sepanjang pekan, ia selalu langsung pulang ke rumahnya di sebuah kawasan suburban, untuk asyik dengan radio, menulis puisi, bermain piano, dan melukis. Sekali waktu, ia membeli tiket kereta seorang diri dengan tujuan entah kemana. Dengan waktu luangnya yang dihabiskan sendirian hampir tiap waktu, Ia terbiasa memikirkan hal-hal yang imajinatif, melampaui kenyataan yang ada di sekitarnya. Suatu karakter yang terus berkembang hingga Ia berkarir menciptakan kritik-kritik yang puitis, lirik-lirik yang seperti jatuh dari surga.

Tumbuhnya Kritisisme

Pada umur empat belas, ia mulai berlangganan rekaman musik rock dan blues. Anggapan katolik puritan Hibbing waku itu, musik rock datang dari setan dan mendengarnya justru mendegradasi moral. Bobby punya alasan mengapa ia terus menyetel keras-keras No-Name Jive, program radio KWKH yang memutar lagu jungle/rock, bahwa ia hendak mengatakan: fuck y*u. Beberapa tahun setelahnya, dia membentuk band tanpa nama bersama pemuda Hibbing lainnya, membawakan musik Rock-Blues.

Hasrat kritisnya baru terbentuk saat ia berkuliah di University of Minnesota pada 1959, bersamaan dengan bergantinya genre musiknya dari rock menjadi folk(Bob Spitz: 2014). Waktu itu, Bobby tergabung bersama mahasiswa lainnya dalam komunitas Dinkytown, suatu daerah seperti Jatinangor, Sumedang ataupun Dipatiukur, Bandung yang menjadi sentra dagang karena kehadiran mahasiswa. Di sana, para mahasiswa menganut jalan hidup hipe, suatu bentuk perlawanan perseptual terhadap norma-norma kelas menengah beserta American Dream-nya. Komunitas ini saat itu juga akrab dengan wacana Sosialisme, Kiri Baru, Perang Teluk Babi, dan HAM.

Kebetulan, cara terfavorit mereka, termasuk Bobby, untuk mewujudkan eksistensi idealisme ini adalah bermusik di kafe, taman, dan pub. Sejak saat itu, Bobby tekun dalam mengembangkan musik folk-nya yang profetik , juga dipengaruhi Joan Baez dan Aaron Coppland. suatu bekal pentingnya untuk meluaskan narasi kedamaian di sepanjang 32 album dan single-single-nya, dan, tentunya, meraih nobel.

Belajar Kosmopolis dari Karya Dylan

Dylan menghadirkan sautu liturgi yang punya jangkauan lebih luas dari yang hari-hari ini biasa ditampilkan umat beragama dalam masyarakat kosmopolis(berlatarbelakang beragam). Ini terdapat pada lirik-liriknya yang merangkul segala identitas agama, budaya dan politik, untuk disatukan menjadi civil society(Mitchell: 2006).Ia merangkum kewarasan sikap masyarakat kosmopolis layaknya para nabi. Ini meneguhkan penghargaan nobel baginya, bahwa jika memahami literatur tertulis tentang peradaban memang sulit, orang-orang banyak cukup mendengarkan musik-musik Dylan untuk memahami pluralisme beserta urgensinya. Sudah banyak usaha dari banyak orang untuk membuktikan, bahwa lirik-liriknya  punya kemagisan seperti syair-syair Rumi dan Hafez, bahkan ayat-ayat bibel dan al-quran. Dalam The-Times They Are a-Changin(1963), Bobby melagukan:

If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.

Barisan larik tersebut berpesan bahwa situasi yang membahayakan perlu diatasi, dengan berenang menyelamatkan diri. Bahwa dunia kini rusak hingga orang-orang perlu keluar dari kerusakannya. Intoleransi, sentimen, dan esklusivitas sempit menjadi kerusakan itu sendiri, seperti yang ditunjukan Global Piece Index 2018. Maka, orang-orang selayaknya menyelamatkan diri dari petaka tersebut. Pluralisme, adalah suatu yang ditawarkannya karena Ia berseru pada siapapun yang sadar(come gather round people..), bahwa pertikaian antar-identitas akan membahayakan peradaban, mesti bersatu:

Come gather ’round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone

Optimismenya untuk keluar dari permasalahan ini, mirip dengan bibel dan serupa dengan qur’an. Tidak cukup dengan berharap, ia melagukan cara-cara konkrit untuk mencapainya. Bukan dengan senjata ataupun konsesi politik, melainkan dengan pena. Ya, pena!

Come writers and critics

Who prophesize with your pen

And keep your eyes wide

The chance won’t come again

And don’t speak too soon

For the wheel’s still in spin…….

And the first one now

Will later be last..

Keyakinan bahwa status quo yang memperkeruh pertikaian dan masyarakat yang terfragmentasi akan berganti, memberikan pelajaran serupa seperti yang diberikan St. Mark 31:  ‘But many that are first shall be last; and the last first’. Itu artinya, masyarakat yang saling memedulikan satu sama lain, hendak dituju. Cara menggunakan pena yang didendangkan Dylan untuk mewujudkannya pun senada dengan firman dalam Al-Quran(16:90):  ‘Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression

Begitupun dengan karya-karya anti-perangnya seperti Masters of War(1963), Hard Rains Gonna Fall(1963), dan Blowing in The Wind(1961), memuat semangat perdamaian Martin Luther, Rabbi HeschelGandhi, dan Malcolm X. Ia menyindir tindakan AS yang rajin melancarkan agresi dengan alasan perbedaan corak pemerintahan, seperti pada Perang Vietnam, Irak dan Afghanistan, Nikaragua, dan Republik Dominika. Dalam With God on Our Side, Bobby menyindir orang-orang AS yang menjustifikasi bahwa peperangan tersebut mesti dihadapi karena tuhan bersama kita, maka ini(perang) adalah pahala.

Melihat hasil kerja seorang anak Yahudi yang taat ini, setidaknya bisa dipetik pelajaran bahwa perdamaian bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara. Termasuk dengan bermusik. Di samping itu, pelajaran terpenting dan terutama untuk saat ini yang mesti diamalkan adalah, bahwa bersama-sama kita mesti sadar bahwa situasi yang membahayakan adalah ketika perbedaan digunakan untuk perpecahan.

 

Oleh: Muli

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

Bidang Sosial dan Masyarakat

BEM Bima Fikom Unpad

Kabinet Archipelago

2018

BERGURU PADA ‘THE GRAND OLD MAN’ INDONESIA

K. H. Agus Salim ( src: en.wikipedia.org )

KH Agus Salim. Seorang pejuang, pemimpin, politikus, diplomat dan masih banyak lagi sebutan baginya sebagai seorang manusia Indonesia yang lahir di Kota Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884. Maka pada tahun ini, telah sampailah usia almarhum pada angka 134 tahun. Telah berlalu satu abad sejak ia dilahirkan dan telah 64 tahun sejak ia wafat. Namanya tetap akan menjadi kenang-kenangan indah bagi sesiapa yang mau belajar darinya. Memelajari sejarahnya.

Dialah putra keempat Sultan Moehammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Sebagai putra seorang jaksa, Agus Salim dapat menyelesaikan sekolahnya hingga setara SMA di HBS (Hogere Burger School) 5 tahun pada usia 19 tahun dengan menyandang predikat lulusan terbaik di tiga kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Setelah menamatkan studinya, Agus Salim berkeinginan melanjutkan kuliah di bidang kedokteran di Belanda. Namun, karena keterbatasan biaya, penolakan pemerintah Belanda untuk memberikan beasiswa kepadanya membuatnya gagal melanjutkan sekolah kedokteran. Bahkan, Kartini, gadis Jepara yang kala itu mendengar cita-cita Agus Salim, berusaha membantu dengan mengalihkan dana beasiswanya dari pemerintah belanda kepada Agus Salim. Akan tetapi, karena kekecewaannya terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial (antara keturunan bangsawan dengan putra inlander), Agus Salim memilih untuk menolak beasiswa tersebut.

Meski gagal melanjutkan ke sekolah yang ia impikan, sesungguhnya Agus Salim tidak sedikit pun berhenti akan mimpi-mimpinya. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1905, Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Hindia Belanda di kota itu antara 1906-1911. Di sana, ia kembali memperdalam ilmu agamanya. Ia belajar di Jeddah dibawah naungan pamannya yang berasal dari Minang dan telah menjadi ulama di Makkah, Syekh Ahmad Khotib. Pekerjaan yang dijalaninya di Jeddah dan tugasnya sebagai penerjemah membawanya menjadi pemuda dengan penghasilan yang cukup tinggi pada masa itu.

Setelah lima tahun, Agus Salim kembali ke Hindia Belanda dan bekerja di Bureau voor Openbare Werken (BOW)—Jawatan Pekerjaan Umum—hingga tahun 1912. Selama 1912 hingga 1915, Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Pernah juga ia jadi redaktur bahasa Melayu dalam Commissie voor de Volkslectuur—yang belakangan jadi Balai Pustaka. Ia mulai terjun ke dunia pergerakan nasional. Meskipun akhirnya ia keluar dari BOW, pemerintah Hindia Belanda masih tetap memercayainya melakukan tugas-tugas khusus menangani kaum pergerakan, ini terjadi pada masa sebelum Agus Salim memutuskan berdiri sejajar bersama Sarekat Islam. Ia pernah ditugaskan untuk menjadi mata-mata polisi Belanda yang hadir dalam rapat SI, karena pada waktu itu terdengar desas-desus yang menyatakan bahwa Tjokroaminoto bekerjasama dengan Jerman untuk melakukan pemberontakan di tanah Jawa. Namun, desas-desus tersebut berakhir dengan tidak adanya pemberontakan dalam bentuk apa pun.

Terjun menjadi antek belanda dalam menyelidiki pergerakan nasional, Agus Salim justru malah berbalik dan mendukung Sarekat Islam. Ia juga mengambil jalan sebagai politikus, meskipun karir politiknya tidak dapat benar-benar dibilang mulus. Agus Salim resmi bergabung di SI pada tahun 1951 sekaligus juga menjadi Anggota Dewan Rakyat Volksraad bersama dengan Tjokroaminoto dan Abdul Muis. Bahkan pada tahun 1921-1924 selama empat tahun, ia menggantikan posisi kedua tokoh tersebut yang telah keluar lebih dulu dari keanggotaan Volksraad dengan alasan kekecewaan terhadap pemerintah Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya Agus Salim menyadari posisinya dan memutuskan untuk fokus pada SI.

Sebelum itu, pada tahun 1923 terjadi perselisihan di antara orang dalam SI. Pasalnya Semaun dan kawan-kawannya  menginginkan SI condong pada pemikiran kiri dan berhasil membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI. Sementara Agus Salim tetap mempertahankan dirinya dalam SI, hingga akhirnya kedua orang tersebut menjadi musuh dalam pergerakan.

Selain SI ia juga menjadi salah satu penggerak Jong Islamiten Bond. Di sini ia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dengan pemahaman ilmu agamanya, ia membuat posisi perempuan dalam pertemuan yang sebelumnya berada di belakang pria dan dibatasi dengan tabir, akhirnya diberikan tempat yang sejajar dengan tempat duduk pria.

Reputasinya telah dikenal jauh. Bahkan selain sebagai tokoh pergerakan, Agus Salim juga dikenal sebagai diplomat yang andal. Ialah tokoh yang sangat berjasa dalam menggalang kepercayaan bangsa-bangsa di Timur Tengah untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Disebabkan oleh kemampuan diplomasinya inilah kemudian ia dijuluki sebagai ‘The Grand Old Man’, yang kemudian dikisahkan kembali melalui novel berjudul sama, ditulis oleh Haris Priyatna dan terbit pada tahun 2017. Mengenai kemampuannya berdiplomasi, Agus Salim sendiri sejak mudanya setidaknya telah menguasi 9 bahasa. Hal itu menjadi pendukung karirnya bahkan setelah kemerdekaan Indonesia ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kemampuannya dalam berdiplomasi membuat ia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah adanya pengakuan kedaulatan, Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri.

Tidak hanya terjun dalam politik, ia juga terjun dalam dunia jurnalistik. Ia pernah menulis buku ‘‘Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan’’ sebagai buah karyanya. Agus Salim bahkan pernah merintis karir sebagai Redaktur II Harian Neratja dan diangkat menjadi Ketua Redaktur. Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin Harian Hindia Baroe di Jakarta.

Sederet profesi telah dijalaninya. Tak lama setelah kembali ke tanah air dari Jeddah, sebagai pemuda yang berpenghasilan cukup tinggi, ia kemudian kembali ke kampung halamannya, menikah dan memiliki 10 orang anak dari perempuan Minang bernama Zainatun Nahar Almatsier. Bersama keluarganya inilah selanjutnya Agus Salim menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Memilih bertahan dalam kezuhudan. Meskipun pada saat itu, Sarekat Islam yang dipimpinnya merupakan organisasi yang besar.

Di luar, Agus Salim adalah sosok penggerak yang tidak kenal takut, ia adalah pemimpin yang memberikan contoh nyata bahwa memimpin dan menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagaimana Mohamad Roem menceritakan pengalamannya mengunjungi bedeng kontrakan keluarga Haji Agus Salim sekitar 1920-1930an bersama Kasman Singodimedjo muda. Pengalaman itu diceritakan Roem dalam tulisan di Prisma No 8, Agustus 1977, dengan judul, Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita.” Haji Agus Salim juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa yang bebas, cerdas, dan religius.

Agus Salim juga memimpin keluarganya dalam mengarungi hidup. Ia mampu menjadikan segala kesusahan hidup sebagai pelajaran yang dapat ia sampaikan kepada anak-anaknya. Begitulah cara anak-anaknya tumbuh tanpa pendidikan formal.  Sebab bagi Agus Salim sendiri, pendidikan yang diberikan kehidupan telah lebih dari cukup membawanya pada titik di mana ia berada.  Dengan kecerdasannya menjalani kehidupan, ia beserta keluarganya menjadi contoh nyata seorang manusia mulia yang mengetahui posisi sebagaimana mestinya, yang menikmati kehidupan sebagaimana adanya, dengan tetap bersyukur dan terus belajar dari apa yang ada di sekelilingnya. Kehidupan seorang pemimpin yang relijius bersanding dengan kepribadian bebas dan sikap nasionalismenya, Agus Salim telah mencatatkan namanya sendiri dalam sejarah. Menjadi tokoh yang dikagumi dan disegani. Menjadi tokoh yang bahkan setelah kematiannya, masih dijadikan contoh dan tempat belajar.

Referensi         :

https:// tirto.id/memimpin-itu-menderita-seperti-agus-salim-czgj

 https:// tirto.id/pendidikan-tanpa-sekolah-ala-agus-salim-cnSC

https://m.merdeka.com/pendidikan/kisah-agus-salim-pejuang-kemerdekaan-yang-juga-menekuni-jurnalistik.html

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/06/07/kisah-k-h-agus-salim-dan-diplomasi-pertama-ri-tahun-1947-diangkat-menjadi-novel

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

[ BEYOND ] Fikom Peduli Jatinangor: Satu Langkah Lebih dekat bersama warga Jatinangor

 

Sebagai salah satu bentuk mewujudkan salah satu tri dharma perguruan tinggi dilingkungan kampus Fikom Unpad, Departemen Pengabdian Masyarakat BEM Bima Fikom Unpad mengadakan kegiatan Fikom Peduli Jatinangor yang berisi penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Jatinangor sekitar kampus Fikom Unpad. Selain itu kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan dan hidup yang sehat. Kegiatan Fikom Peduli Jatinangor ini juga sekaligus menjadi Pra-event dalam acara “Beyond: Break your limit” yang juga diselenggarakan oleh BEM Bima Fikom Unpad.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 di Unpad Jatinangor. 100 warga Jatinangor ditargetkan untuk datang dan mengikuti acara ini, yang meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, kolesterol, dan lainnya tanpa dipungut biaya apapun. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan, dilaksanakan pula penyuluhan mengenai pola makan dan hidup sehat oleh pengisi acara yang tentu sudah ahli dibidangnya. Para peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan seputar topik yang terkait kepada narasumber.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga Jatinangor, hal ini juga dilakukan untuk mendekatkan mahasiswa Unpad, khususnya Fikom Unpad kepada lingkungan masyarakat sekitar. Sebagai lembaga yang berdiri di tanah Jatinangor tentu harus semestinya harus memberi kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjalinnya hubungan yang dekat dan harmonis antara Mahasiswa khususnya Fikom Unpad dan warga masyarakat Jatinangor.

(pengmas/bem)

[ RILIS DISKUSI ] UJARAN SEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK: “Rahim Anget” Karena Tubuh Jojo

 

 

Lensa Deliberation: Ujaran Seksual Dalam Ruang Publik

Media sosial baru-baru ini hangat memperbincangkan seorang atlet di Asian Games bernama Jonathan Christie, atau yang biasa dipanggil Jojo. Atlet Indonesia yang mendapat medali emas cabang olahraga bulu tangkis ini melejit namanya bukan hanya karena prestasinya, sebagian orang mengatakan ketenarannya di muka publik juga dikarenakan paras dan aksinya yang menarik perhatian. Selebrasi “Buka baju” ala Jojo di dua laga final Asian Games cabang olahraga bulu tangkis tunggal putra menyebabkan namanya menjadi sorotan. Banyak penggunaa media sosial yang menuliskan komentar terkait hal tersebut, sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Komentar-komentar tersebut tidak hanya berisi pujian dan ekspresi kekaguman, beberapa warganet juga menuliskan ekspresi seksual mereka melalui komentar seperti:

 “#jojobukabaju kenapa sih cuma kaosnya doang yang dibuka .. Gemes deh pengen merosotin celananya HAHAHA ..”

“Aaak gantengnya! Rahim gue anget”

Selain rahim anget, ada pula beberapa kalimat yang menjadi populer di media sosial belakangan ini misalnya “ovarium meledak”, “tuba fallopi bergetar”, “serviks melebar”, hingga “hamil online”.

Berdasarkan fenomena tersebut, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fikom Unpad, pada Kamis (13/9) mengadakan diskusi bersama beberapa mahasiswa Fikom Unpad. Hasil diskusi tersebut menyebutkan bahwa komentar-komentar yang ditulis warganet terkait Jojo merupakan bentuk dari ujaran seksual. Ujaran seksual sendiri memang belum memiliki definisi pasti, tetapi berdasarkan makna dari masing-masing kata, ujaran berarti kalimat yang dilisankan dan seksual berarti berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Seperti halnya ujaran seksual, ekspresi seksual pun belum memiliki definisi pasti, akan tetapi seorang Penulis dan Praktisi Pendidikan Seksual bernama Cory Silverberg menyatakan bahwa ekspresi seksual tidak hanya terbatas pada pengungkapan aktivitas seksual semata, ekspresi seksual juga meliputi pikiran, perasaan, hasrat, harapan, dan bahkan impian terkait seksualitas.

Berkaitan dengan komentar-komentar yang dilontarkan oleh warganet tersebut sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai ekspresi seksual belaka, alasannya karena dalam mengungkapkan komentar tersebut tidak ada relasi kuasa yang dimiliki warganet terhadap Jojo. Sebagaimana menurut Pengamat Gender dan Seksualitas UI, Irwan Hidayana menyampaikan bahwa bisa jadi komentar-komentar tersebut menjadi kebanggan bagi Jojo sebagai laki-laki karena memiliki tubuh maskulin yang (dianggap) ideal berdasarkan konstruksi sosial masyarakat saat ini.

Objektifikasi kepada bentuk tubuh orang disini terlalu dibesar-besarkan oleh media dan kita tidak bisa menyalahkan media sepenuhnya karena disitulah fungsi atau peruntukan media. Banyak pendapat yang bermunculan pada kasus ini yang intinya hanya dibuat media untuk membentuk persepsi di masyarakat. Di media sosial semua orang dapat meberikan atau mengutarakan pendapatnya karena media sosial merupakan ruang yang bebas.

Namun, sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut sudah masuk pada ranah seksis dan merupakan suatu tindak pelecehan seksual. Hal ini karena komentar-komentar tersebut dirasa tidak menghargai Jojo sebagai atlet, meskipun Jojo sendiri tidak menyadari bahwa komentar-komentar yang ditujukan kepadanya mengarah pada pelecehan seksual, tetapi fonemenai ini jelas menunjukkan adanya objektifikasi tubuh Jojo sebagai atlet.

Beberapa orang beranggapan bahwa seharusnya kasus seperti ini tidak seharusnya dibesar-besarkan karena dianggap sebagai candaan biasa. Hal tersebut sering terjadi dan beberapa orang yang menjadi sasaran juga tidak mempermasalahkannya atau bahkan bangga dengan ujaran seperti itu. Di kalangan feminis, “pelecehan” yang menimpa Jojo menjadi permasalahan besar karena sering terjadi di media sosial. Ini dikarenakan teori feminisme memiliki landasan yang kuat terkait dengan objektifikasi di media sosial.

Dalam teori-teori feminisme, ada banyak perspektif dari yang menyatakan bahwa objektifikasi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki adalah tidak sama. Beberapa argumen dari teori feminisme, khususnya dari gelombang kedua, yang menyediakan argumentasi yang kuat dalam analisis patriarki. Perspektif pertama yang paling sederhana adalah perspektif budaya pemerkosaan. Budaya pemerkosaan memosisikan perempuan selalu sebagai objek seksual yang agensinya tiba-tiba berubah ketika ia menjadi korban. Perempuan selalu dilihat sebagai tubuh dan wajahnya saja, tidak peduli apa pun profesinya, apakah seorang jurnalis, hakim, akuntan, atau dokter, sehingga selalu ada embel-embel penampilan fisik seperti “politikus cantik”, “dokter cantik”, sampai “mayat cantik”. Tetapi ketika perempuan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan, perempuan disalahkan karena dianggap memancing tindakan-tindakan tersebut.

Objektifikasi perempuan terjadi karena masyarakat kita mempunyai budaya pemerkosaan yang menyerang feminitas. Perempuan yang memiliki keperempuanan dianggap inferior dan wajar apabila dikuasai melalui pemerkosaan. Objektifikasi perempuan adalah bagian dari penguasaan kelelakian terhadap keperempuanan dan dalam bentuk-bentuk lebih lanjut menjadi pelecehan atau pemerkosaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi yang diadakan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fikom Unpad, pada Kamis (13/9) menyebutkan bahwa komentar-komentar yang ditulis warganet terkait Jojo merupakan bentuk dari ujaran seksual. Berdasarkan makna dari masing-masing kata, ujaran berarti kalimat yang dilisankan dan seksual berarti berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai ekspresi seksual belaka, sebagaimana menurut Pengamat Gender dan Seksualitas UI, Irwan Hidayana menyampaikan bahwa bisa jadi komentar-komentar tersebut menjadi kebanggan bagi Jojo sebagai laki-laki karena memiliki tubuh maskulin yang (dianggap) ideal berdasarkan konstruksi sosial masyarakat saat ini. Sebagian orang yang lain beranggapan bahwa seharusnya kasus seperti ini tidak seharusnya dibesar-besarkan karena dianggap sebagai candaan biasa. Di kalangan feminis, “pelecehan” yang menimpa Jojo menjadi permasalahan besar karena sering terjadi di media sosial. Berbeda dengan kalangan anti-feminis yang merespon masalah tersebut adalah bumerang kepada kalangan feminis karena korban pada kasus ini adalah laki-laki dan beranggapan ini merupakan bentuk “perlawanan” perempuan kepada lawan jenisnya karena biasa dijadikan objek pelecehan.

Oleh: Dita Ariane dan Siti Nurul F

 

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM Bima Fikom Unpad 2018

Kabinet Archipelago

G30S Militer dan Sejarah Kelam Etnis Tionghoa

 

Menjelang pemilihan Presiden 2019, isu bernuansa rasial serta konspirasi tentang kebangkitan PKI kembali mewarnai drama politik Indonesia. Lewat media sosial, hoax tentang bangkitnya PKI dan agenda Komunis China untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia menjadi jualan yang laris di masyarakat, sehingga membangkitkan kembali sentimen rasial dan xenofobia terhadap etnis Tionghoa di masyarakat. Etnis Tionghoa sudah lama menjadi korban diskriminasi dan fitnah, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Sejak zaman kolonial mereka sudah mendapat perlakuan diskriminatif lewat politik adu domba Penjajah Belanda.

 

Dalam Jakarta: sejarah 400 tahun karya Susan Blackburn, dituliskan, sebelum VOC tiba di Nusantara, relasi antara Pribumi dan Tionghoa sangat akur. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah ribuan tahun menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan berbagai dinasti di Tiongkok. Ketika VOC datang, mereka memanfaatkan orang Tionghoa sebagai rekan berdagang dan memberikan mereka perlakuan istimewa yang tidak didapatkan penduduk asli. Namun hubungan mesra ini tidak berlangsung lama, pada 9-21 Oktober 1740 terjadi peristiwa Geger Pecinan. Dalam peristiwa itu VOC membantai tidak kurang dari 10.000 jiwa etnis Tionghoa selama 13 hari. Menurut Hembing Wijayakusuma, dalam Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke, kekalahan VOC dalam persaingan dagang dengan EIC, Inggris, serta kekeliruan-kekeliruan VOC dalam menentukan harga dan pangsa pasar, telah menjadi alasan tambahan VOC untuk menindas warga Tionghoa. VOC menuduh masyarakat Tionghoa berencana melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial, dan, sebagai tindakan balasan, tentara kolonial membantai orang Tionghoa dengan bantuan penduduk asli yang sudah dihasut oleh VOC. setelah peristiwa Geger Pecinan ribuan etnis Tionghoa mengungsi ke berbagai daerah. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan mereka didalam ghetto untuk mencegah mereka berbaur dan berkomunikasi dengan dunia luar, mulai dari peristiwa ini kebencian penduduk asli dengan etnis Tionghoa muncul ke permukaan.

 

Beratus tahun setelahnya orang Tionghoa tetap mengalami diskriminasi rasial, Pada 1965 muncul klaim bahwa etnis Tionghoa dan PKI bekerja sama dengan Komunis China, dalam peristiwa G30S. Peristiwa ini kembali membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Tionghoa Indonesia di zaman modern. Dimulai dari tanggal 1 Oktober 1965, negara diguncang dengan drama penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok pasukan bersenjata kepada tujuh Jenderal Angkatan Darat. Sontak kejadian ini membuat masyarakat dilanda kebingungan serta prasangka, yang membuat seluruh negeri bergolak. Rakyat yang sudah melarat karena tingginya bahan kebutuhan pokok, akibat hiperinflasi yang melanda sejak 1963, menjadi terpancing amarahnya akibat peristiwa malam satu Oktober 1965, yang memakan korban dari petinggi Angkatan Darat. Emosi rakyat dipermainkan lewat serangkaian isu mengenai pemberontakan yang akan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia beserta Angkatan Kelima, yang mendapat dukungan dari RRT terhadap pemerintahan yang sah.

 

Serangkaian isu yang menyebar membuat PKI, beserta elemen-elemen organisasi dan berbagai tokoh dari kubu kiri, menjadi pihak tertuduh dalam tragedi berdarah pada dini hari 1 Oktober tersebut. Dari peristiwa itu (seperti ditulis di berbagai buku) lantas dianalisis bahwa PKI yang saat itu berhubungan mesra dengan Bung Karno – merasa khawatir pimpinan nasional bakal beralih ke tangan orang AD. PKI tentu tidak menghendaki hal itu, mengingat PKI sudah bermusuhan dengan AD sejak pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui bahwa BungKarno sakit keras, mereka menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan.  Akhirnya meletus G30S. Seperti yang dijelaskan Subandrio dalam bukunya Kesaksianku dalam G30S (2000) dan Taomo Zhou dalam jurnalnya: China and Thirteen of September Movement (2014), bahwa surat kabar ABRI menyebutkan G30S adalah kudeta komunis gagal yang direncanakan dan diatur oleh rezim Peking sebagai bagian dari program revolusi dunia.  Kedekatan PKI dengan poros Peking, yang saat itu dipimpin oleh Mao Zedong, membuat publik berasumsi, bahwa RRT berada dibalik penculikan para jenderal dan percobaan kudeta, Dugaan keterlibatan RRT dan Mao Zedong membuat publik berpikir bahwa orang Cina menjadi dalang dari penculikan dan pembunuhan para Jenderal. Alhasil kecurigaan masyarakat kepada etnis Tionghoa yang sudah lama bermukim di Indonesia semakin berkembang, mereka dicap sebagai agen komunis dan dianggap berbahaya bagi stabilitas Negara. Kesenjangan sosial yang tinggi pada waktu itu juga menjadi salah satu penyebab kebencian masyarakat pada etnis Tionghoa. Pada masa itu banyak orang Tionghoa memiliki standar hidup yang lebih baik dibandingkan orang pribumi, banyak dari mereka masih bisa hidup nyaman meski negara sedang dilanda hiperinflasi. Dan pada saat yang bersamaan kampanye anti komunis mulai menyebar luas di masyarakat.

 

Perlahan kampanye anti komunis mulai berkembang menjadi kampanye anti Tionghoa di berbagai daerah, pada 10 November 1965 muncul gerakan anti Tionghoa di Makassar yang berujung pada pembantaian warga Tionghoa di Makassar. Pada 1966, keadaan semakin tidak terkendali. Harga-harga yang melambung tinggi serta stabilitas keamanan yang semakin memburuk membuat gelombang demonstrasi semakin marak di berbagai tempat, yang berkembang menjadi kerusuhan rasial, Pada 10 Desember 1966, di Medan terjadi kerusuhan massal, dimana orang Tionghoa dikejar dan dibantai karena dituduh bekerjasama dengan komunis.

 

Setahun setelahnya pada November 1967, di Kalimantan Barat terjadi Peristiwa Mangkuk Merah yang merupakan salah satu tragedi hitam bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Puluhan ribu orang Tionghoa dibantai karena dituduh menjadi simpatisan komunis, mereka dituduh merencanakan makar dan pemberontakan di Kalimantan. Pada peristiwa ini ratusan ribu orang Tionghoa mengungsi ke Pontianak dan Singkawang, untuk menghindari pembantaian yang dilakukan oleh masyarakat local, yang telah dihasut oleh pemerintah dan militer.

 

Posisi orang Tionghoa semakin terjepit dikala pada tahun 1967, dimana rezim represif Orde Baru mengeluarkan peraturan pemaksaan asimilasi bagi orang Tionghoa, lewat Surat Edaran Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 Tentang Masalah Cina, dimana mereka dilarang menggunakan nama-nama Tionghoa dan memaksa mereka menggunakan nama yang berbau lokal, serta mengganti nama Tiongkok menjadi “Cina”. Pada tahun yang sama Suharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang melarang segala kegiatan kepercayaan serta keagamaan Tiongkok dilakukan di Indonesia.

 

Tidak cukup sampai disitu, Orde Baru semakin mengeksploitasi hak masyarakat Tionghoa, lewat diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286 Tahun 1978. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Intelijen Negara(BIN), mengawasi gerak-gerik orang Tionghoa-Indonesia melalui sebuah badan yang bernama  Badan Koordinasi Masalah Cina  (BKMC), dengan alasan untuk mengawasi masalah komunisme. Kemudian pada tahun 1988 Orde Baru mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers Departemen Penerangan R.I. no.02/SE/Ditjen-PPG/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan dan iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum. Orde baru juga membatasi peran masyarakat Tionghoa di bidang pemerintahan serta militer.

 

Peristiwa kelabu bagi masyarakat Tionghoa seakan tak pernah berhenti. Kerusuhan rasial kembali terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, yang merupakan salah satu masa terburuk bagi sejarah Tionghoa Indonesia. Pada tanggal 13-15 Mei 1998 kembali terjadi persekusi dan pembantaian terhadap etnis Tionghoa, pemerkosaan wanita Tionghoa, serta penjarahan dan pembakaran toko-toko Tionghoa, yang dikenal sebagai peristiwa Mei Kelabu. Peristiwa ini mengakibatkan eksodus besar-besaran etnis Tionghoa-Indonesia ke luar negeri untuk menghindari kerusuhan. Namun ditengah kekalutan krisis ekonomi dan kekacauan yang melanda, pejabat Orde Baru menyalahkan etnis Tionghoa yang dianggap menguasai perekonomian dan menjadi biang kerok krisis ekonomi pada waktu itu. Pernyataan tersebut membuat sentimen anti-Cina kembali berkobar di masyarakat yang berujung pada kerusuhan.

 

Tak lama setelah reformasi, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ini. Dari laporan TGPF yang diliris Komnas Perempuan dalam Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (1999) ditemukan bahwa kerusuhan Mei 1998 digerakkan secara sistematis dan terstruktur yang ditandai dengan munculnya massa provokator yang memancing warga untuk ikut melakukan pengrusakan, secara fisik tampak terlatih, beberapa berseragam sekolah, tidak menjarah dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung terbakar. TGPF juga menemukan bahwa etnis Tionghoa menjadi target utama dalam kerusuhan tersebut, sebagian besar korban kerusuhan dan pemerkosaan adalah etnis Tionghoa. Aparat yang diterjunkan di lapangan cenderung melakukan pembiaran terhadap kerusuhan anti Cina yang terjadi pada 1998.  Namun, sayangnya setelah laporan penyidikan TGPF diliris pada 1999 tidak pernah ada aktor yang diseret dan bertanggung jawab, semua dibiarkan tenggelam dan berlalu begitu saja seakan tak pernah ada hal yang terjadi.

 

Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, satu-persatu peraturan diskriminatif warisan Orde Baru dicabut. Masyarakat Tionghoa kembali dibebaskan menjalankan tradisi leluhurnya. Namun bukan berarti duka dan ketakutan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa hilang begitu saja, diskriminasi yang sudah berlangsung lintas generasi terlanjur menciptakan luka yang mendalam bagi mereka. Politik pemisahan identitas yang dilakukan VOC dan Orde Baru sudah terlanjur menciptakan stigma, bahwa etnis Tionghoa adalah etnis ‘pendatang’ dan ‘berbeda’ dengan penduduk asli dan stigma ini masih bertahan hingga sekarang.

 

Munculnya teori-teori konspirasi tentang ‘Komunis China’ dan ‘Kebangkitan PKI’ yang ingin menguasai Indonesia dewasa ini tak jauh berbeda dengan isu yang sama, yang muncul pasca peristiwa 65, hanya sekedar kabar burung yang tak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat akan sejarah dan pendidikan literasi digital, yang membuat kebencian masyarakat terhadap etnis Tionghoa, masih terpelihara. Rakyat masih mudah terbawa dengan narasi-narasi berbau SARA dan, bila dibiarkan, hanya akan memperpanjang rantai kebencian terhadap etnis Tionghoa. Semestinya harus ada upaya untuk meluruskan sejarah etnis Tionghoa agar bebas dari prasangka, serta pengakuan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari Indonesia, sehingga mata rantai kebencian terhadap etnis Tionghoa bisa segera terputus.

 

Penulis: M. Izzat

 

 

 

Departemen Kajian, Aksi dan Strategis

 

Bidang Sosial dan Masyarakat

 

BEM Bima Fikom Unpad 2018

 

Kabinet Archipelago

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Subandrio. 2000. Kesaksianku Tentang G30S, Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total

 

Zhou, Taomo. 2014. China and Thirteen of September Movement, New York: Southeast Asia Program Publications at Cornell University

 

Badan Koordinasi Intelijen Negara. 1980. Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia, Jakarta: Badan Koordinasi Masalah Cina

 

Blackburn, Susan. 2011. Jakarta: Sejarah 400 tahun, Jakarta: Komunitas Bambu

 

Publikasi Komnas Perempuan. 1999. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan & New Zealand Official Development Assistance

 

https://tirto.id/angkatan-kelima-diusulkan-pki-ditolak-angkatan-darat-cC14 diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/arsip-rahasia-as-hoax-mao-zedong-terlibat-g30s-cyz3 diakses pada 25 September 2018e

 

https://indoprogress.com/2017/09/baperki-komunitas-tionghoa-dan-g30s-di-kota-medan/ diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp diakses pada 16 September 2018

 

https://tirto.id/tragedi-berdarah-pembantaian-mangkuk-merah-cEUq diakses pada 16 September 2018

 

https://historia.id/modern/articles/duka-warga-tionghoa-DbKmv diakses pada 17 September 2018

 

https://www.dw.com/id/kerusuhan-mei-1998-menolak-lupa/a-18464585 diakses pada 17 September 2018

 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940188 diakses pada 16 September 2018

 

https://www.vice.com/id_id/article/a3av7e/pengakuan-para-pelaku-penjarahan-mei-98-korban-operasi-kerusuhan-sistematis diakses pada 17 September 2018