Diskusi Publik “Media Coverage dalam Isu Kekerasan Aparat di Media Mainstream”

Divisi Kajian dan Aksi Strategis BEM Fikom Unpad pada 29 November 2020 kemarin telah melaksanakan diskusi publik terkait cakupan pemberitaan media mainstream mengenai isu kekerasan aparat selama demonstrasi UU Cipta Kerja yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.

Sesuai dengan sampaian Ketua BEM Fikom Unpad 2020 Daniel Rexa Faraz, diskusi ini diharapkan mampu membangun wawasan dan sikap terkait pers Indonesia yang masih mendapatkan banyak tekanan khususnya dalam peliputan demonstrasi beberapa waktu terakhir.

Mengundang Abie Besman, S.Sos, M.Si. selaku Executive Producer Kompas TV sebagai perwakilan praktisi media, serta Dr. Eni Maryani, M.Si. selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad sebagai perwakilan akademisi.

Bertajuk “Media Coverage dalam Isu Kekerasan Aparat di Media Mainstream”, diskusi ini berfokus pada sikap represif yang diterima jurnalis di lapangan peliputan. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa kota di Indonesia di ketahui telah menumbuhkan kembali isu pembungkaman pers oleh aparatur negara.

Tak hanya bicara tindakan perundungan terhadap jurnalis. Diskusi ini kemudian bergeser pada mengenai media massa yang memberikan pengaruh dalam sebuah tatanan masyarakat. Nilai yang akhirnya dibangun dalam masyarakat, maupun pandangan khalayak yang muncul terhadap industri media massa saat ini.

Sepanjang diskusi dilakukan, ada lima pertanyaan yang hadir kepada panelis hari ini.

Pertanyaan pertama datang dari Amin Saragih selaku akademisi Fikom Unpad. Ia bertanya mengenai komentar Eni Maryani terhadap kompetensi jurnalis yang kurang memahami tentang rendahnya literasi media, UU Pers, hingga Kode Etik Jurnalistik.

Eni Maryani mengakui masih ada jurnalis yang tidak memahami tiga hal tersebut. Kemudahan menjadi jurnalis dari berbagai bidang nyatanya dapat menumbuhkan perbedaan paham jurnalisme dalam lingkup profesi jurnalis selama ini. Bagi kalangan akademisi jurnalistik, profesi jurnalis bukan lagi melihat secara materi yang dihasilkan, melainkan pilihan hidup dalam meliput fakta untuk sampai pada masyarakat. Ketidakpahaman terhadap kode etik dapat menanggalkan rasa puas terhadap karya jurnalistik tersebut. Selain itu institusi perusahaan media saat ini belum memiliki model perlindungan kokoh terhadap para wartawannya, yang justru rentan mendapat pemutusan kerja sepihak. Karena itu penting pembentukan dan pemahaman regulasi yang baik dalam melindungi dan membangun jurnalis oleh berbagai pihak terkait.

Pertanyaan selanjutnya dari Fariza kepada Abie Besman. Kepolisian sebagai aparat merupakan salah satu sumber utama pemberitaan jurnalis. Informasi yang dihadirkan oleh polisi selamanya benar atau justru sebaliknya, terutama berkaitan dengan kerusuhan di tengah demonstrasi.

Abie mengakui bahwa aparat adalah bagian dari sumber berita. Jika kita bertindak sebagai seorang masyarakat sipil yang membutuhkan perlindungan, mau tidak mau kita harus memercayai kepolisian sebagai pihak berwenang. Namun selaku jurnalis, kewenangan belum tentu membuktikan kebenaran, tugas jurnalis adalah mengawasi dan menguji fakta lapangan. Sebab pemilik otoritas belum tentu membuktikan kebenaran.

Selanjutnya adalah pertanyaan dari Maisaroh. Menyinggung soal kepentingan dari media massa dalam menyajikan isu tertentu, ia menangkap kepentingan terhedup cenderung condong pada dimensi realistis dibanding dimensi idealis seorang jurnalis. Negosiasi seperti apa yang tepat bagi jurnalis di antara idealisme serta kepentingan yang ada di belakangnya.

Abie Besman menjawab, bahwa antara buruh ataupun jurnalis belum memiliki relasi kuasa yang seimbang dengan perusahaan. Terkadang di Indonesia kebijakan jurnalisme diberi tekanan kepentingan yang lebih kuat seperti ekonomi, politik, pemilik perusahaan dan lainnya. Jarang sekali media massa di Indonesia berdiri sendiri, melainkan pengiring bagi perusahaan yang jauh lebih besar di atasnya.

Itulah yang membuat subjektifitas sangat erat bagi media massa khususnya di Indonesia. Tak hanya melihat output media, namun lihat siapa pemilik media itu. Relasi kekuasaan tersebut tampak tidak ideal, harapannya ke depannya jauh lebih baik.

Sementara bagi Eni Maryani, pesimistik sering timbul terkait pertanyaan tersebut. Namun ia tetap mengingatkan bahwa kewajiban seseorang menjalankan apa yang mampu ia lakukan. Jika ingin menjadi praktisi media lihatlah media yang berusaha menjauhkan diri dari kepentingan pemilik medianya. Menilik segala lapisan dalam institusi hingga ideologi yang dianut, sehingga negosiasi masih mungkin dilakukan.

Dalam hierarki individu tetap memiliki peranan, termasuk jurnalis. Sebab jurnalis yang langsung melihat sebuah persitiwa. Bagaimana profesionalisme dibuktikan dengan wawasan luas dan perspektif yang berpihak pada kebenaran. Tanpa melihat siapa atasan seorang jurnalis, yang terpenting di awal adalah menghasilkan karya jurnalis terbaik. Nantinya diharapkan akan ada negosiasi antara jurnalis, pemilik media, dan pemilik modal. Bagaimanapun kebenaran harus dikemas dengan baik demi melihat daya tarik dan kualitas.

Negosiasi terbaik adalah bertindak kreatif. Tanggung jawab jurnalis buat mengubah institusi, melainkan semua orang. Karena itu pentingnya kelompok yang memiliki pendidikan tajam terkait jurnalis, sehingga pemahaman idealisme terkait jurnalistik jauh lebih sempurna.

Selanjutnya pertanyaan dari Andi Rafli terkait kontradiksi sikap represif aparat di lapangan dalam pemberitaan media. Apakah dibutuhkan keterlibatan media asing dalam menyuarakan suara yang terbungkam? Terlebih lagi di Thailand ramai pemberitaan terhadap demonstrasi oleh media asing dibandingkan media lokalnya.

Abie Besman mengatakan, hal ini berkaitan dengan news value salah satunya yaitu kedekatan. Selain siapakah pembacanya, namun juga unsur geopolitik. Kepentingan apa yang hendak diraih dari sebuah negara terhadap negara asing yang dilihatnya. Contohnya pemberitaan media Jerman terhadap isu penggunaan hijab bagi anak-anak di Indonesia yang justru menuai kritik karena tidak adanya keterkaitan urusan. Kecuali berkaitan dengan isu peristiwa kemanusiaan contohnya tsunami Aceh tahun 2004 lalu.

Peliputan media asing berkaitan dengan batas negara. Selain karena perizinan yang panjang, maka khalayak berhak sangsi bahwa negara lain juga akan turut serta ikut campur dalam sebuah permasalahan tersebut.

Lalu menurut Eni, bagaimanapun media asing sendiri akan memilih berita apa yang akan mereka angkat. Hal yang tidak bersangkutan dari pemerintahan internal tentunya kecil kemungkingkan untuk dipilih.

Pertanyaan terakhir datang dari Firdaus, terkait tekanan terhadap jurnalis di media mainstream yang ditunggangi berbagai kepentingan politik. Namun sebagai media yang lebih mendapat perhatian masyarakat, bagaimana cara jurnalis untuk tetap idealis dalam memberikan pemberitaan yang benar ketika masyarakat masih awam terhadap media alternatif? Sementara masyarakat mudah sekali tergiring opini akibat media yang dikonsumsinya.

Menurut Eni, bagi masyarakat awam media mainstream lebih aman dengan prosedur yang lebih tertata. Disamping itu, segala hal yang timbu di masyarakat sebenarnya dipenuhi kepntingan sekalipun itu pengetahuan. Justru khalayak harus mampu mengenali kepentingan apa-apa yang disampaikan. Keterbukaan media terhadap kepentingan tertentu sebenarnya jauh lebih baik sehingga masyarakat dapat menilai apa yang dibutuhkannya.

Pada akhirnya segala hal harus dinegosiasikan antara media dan khalayak dengan seimbangnya dua kepentingan antara memenuhi kebutuhan media maupun konten yang dibutuhkan masyarakat.

Lalu Abie menambahkan, ini erat dengan krisis kepercayaan. Perbedaan antara media konvensional dan media digital terletak pada penanggung jawab media terkait. Tidak hanya harus cerdas memahami konten, namun juga dari mana platform tersebut berasal. Ada proses yang harus dilalui dalam mengembangkan media massa yang baik bagi masyarakat. Termasuk memahamkan masyarakat dalam berliterasi media.

Simpulan dalam diskusi kali ini di antaranya:

  • Kemewahan di abad ini bukan pada kemudahan dalam mendapatkan informasi, melainkan kemudahan untuk menyaring informasi. Hal itulah yang didapat oleh orang-orang berpendidikan tinggi di Indonesia. Sebab jurnalis tidak bergerak sendiri, melainkan society itu sendiri.
  • Para akademisi media diupayakan terus memperbaiki pengetahuan dan kompetensi di bidang media sehingga dapat membangun media yang lebih baik. Meningkatkan idealisme dalam proses sebuah media.
  • Sikap represif yang diterima wartawan baik itu media mainstream maupun alternatif tak hanya hadir dari kalangan aparatur negara. Pihak dari kalangan manapun baik itu warga sipil hingga politikus nyatanya memiliki rekam jejak dalam kasus perundungan kepada jurnalis, khususnya di media sosial.
  • Subjektifitas yang merupakan agenda setting media telah menurunkan tingkat kepercayaan berbagai pihak terhadap media mainstream. Namun, sikap tersebut akhirnya berimbas pada penghakiman wartawan yang tengah mencari objektifitas di lapangan dari berbagai sudut pandang pihak terkait dalam sebuah isu.
  • Sikap represif baik secara fisik maupun psikis tidak pernah dibenarkan dari semua sudut kehidupan hukum. Kekerasan yang terjadi saat ini adalah bagian dari kepentingan dan kepentingan tersebut akhirnya memunculkan hukum. Bagaimanapun, hukum harus memastikan bahwa dalam sudut kehidupan tidak diperlukan lagi kekerasan untuk mengatur manusia.
  • Berdasarkan akademisi yang disampaikan Eni Maryani, mobilitas media massa tidak hanya dipengaruhi oleh pihak media itu sendiri. Seluruh lapisan sosial termasuk masyarakat perlu mendukung kerja media tersebut. Masyarakat memiliki trust terhadap media mainstream yang menjadi rujukan terdekat saat ini.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *