Rilis Diskusi Publik #1: Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Menyambut Hingga Melahirkan Vaksin Corona

Satu tahun lebih pandemi virus COVID-19 menjangkit Indonesia. Virus yang mulanya berasal dari Wuhan, China, ini kini telah merebak dan memakan banyak korban tak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara di dunia. Berbagai kebijakan dan statement pun kemudian dibuat untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19, namun sayangnya kebijakan yang hadir nampaknya tidak bisa menekan pertumbuhan angka tersebut secara signifikan, dan bahkan terdapat beberapa masyarakat yang perlahan mulai abai serta tidak mempercayai pandemi COVID-19 ini.

Melihat kekhawatiran tersebut, Departemen Kajian dan Aksi Strategi BEM Bima Fikom Unpad Kabinet Jagatkarya kemudian mengadakan sebuah diskusi publik pada Jum’at, 23 April 2021. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi krisis yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyambut COVID-19, serta aspek-aspek apa saja yang telah tumbuh di masyarakat dan variable yang mempengaruhinya.

Diskusi tersebut dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting serta menghadirkan narasumber-narasumber hebat, yaitu Justito Adiprasetion, S.I.KOM, MA. Dan Dr. Herlina Agustin, S.Sos, M.T. Diskusi dimoderasi oleh Meyta Yosta Greacelya Abaulu selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis Bem Fikom Unpad.

Diskusi dimulai pada pukul 13.30, diawali dengan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Justito Adiprasetion, S.I.KOM, MA yang membawa materi mengenai berbagai blunder komunikasi publik yang telah dilakukan pemerintah semenjak pre-crisis virus COVID-19 hingga saat ini. Justito melabeli materinya dengan istilah “Absennya Paranoia – COVID-19 Indonesia”. Beliau kemudian menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang belum aware terhadap Virus ini pada tahapan awal, hal ini makin diperparah dengan respon dan statement dari pemerintah yang kerap kali membuat klaim yang tidak berlandaskan science. Salah satu pernyataan pemerintah yang cukup unik pada saat itu berasal dari Menteri Kesehatan, yang menyatakan bahwa Indonesia mampu untuk bebas dari virus Corona dikarenakan doa. Selain itu, klaim tidak berlandaskan bukti ilmiah pun sempat dilakukan oleh Ahmad Yurianto selaku juru bicara COVID-19, yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 perlahan akan menjinak. Tentu sebuah statement yang telah dirilis ke publik akan sangat sulit untuk ditarik kembali, sekali pun telah ada klarifikasi. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu variable penyebab masyarakat terpolarisasi ke dalam dua kubu, pro dan kontra.

Justito menyebutkan bahwa klaim, justifikasi, statement pemerintah bersifat pseudosains dan terlalu bertujuan untuk menenangkan masyarakat, pemerintah tidak memposisikan masyarakat sebagai mitra dan memberikan keterbukaan serta transparansi yang baik, yang mana hal ini kemudian membentuk framing tertentu di dalam masyarakat. Komunikasi publik di level kenegaraan seharusnya bersumber dari literatur yang scientific, bukan hanya berbasis dari narasi yang motivasional.

Selanjutnya, Justito menyampaikan banyaknya komunikasi publik yang saling tumpang tindih antara narasi pusat dengan daerah pun merupakan bukti nyata kurangnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis ini. Selain itu, sikap pemerintah yang me-maintenance publik dan menyebutkan bahwa Indonesia akan pulih dari pandemi ketika posisi pandemi yang sedang memuncak, menjadikan banyak masyarakat yang kemudian mulai abai terhadap COVID-19. Berbagai blunder ini kemudian memberikan kita pandangan baru, bahwa pemerintah sebenernya belum memiliki jalur birokrasi yang adaptif dalam menangani krisis. Pada bagian akhir, Justito menyatakan bahwa dalam krisis COVID-19 ini, pemerintah seharusnya memperbanyak narasi yang berorientasi kepada aspek human interest, namun faktanya narasi yang bertebaran masih didominasi oleh aspek ekonomi, kapital dan attribution of responsibilities

Setelah selesai materi disampaikan olehJustito Adiprasetion, S.I.KOM, MA, diskusi pun dilanjutkan oleh materi yang dipaparkan oleh Dr. Herlina Agustin, S.Sos, M.T atau kerap disapa dengan sebutan Bu Titin. Materi diawali dengan cerita Bu Titin mengenai pengalaman setelah dirinya menjadi relawan vaksin Sinovac. Beliau menyatakan bahwa terdapat banyak pihak yang mendukung ketika dirinya memutuskan untuk menjadi relawan vaksin, namun sayangnya terdapat banyak pula individu yang menentang hal tersebut. Beliau sempat mendapat pesan Whatsapp yang berkonotasi negatif, “Apakah tidak takut mati setelah ikut menjadi relawan? Nanti yang rugi siapa kalau mati?” Namun beliau menanggapi hal tersebut dengan santai, Bu titin percaya bahwa ketika dirinya divaksin tidak ada pihak yang merugi, melainkan dirinya akan mempermudah lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya beliau menyinggung mengenai berita hoaks yang banyak tersebar pada masa pandemi ini. Bu Titin menyayangkan banyak pihak yang lebih percaya kepada hal-hal berbau konspirasi dibandingkan mempercayai penelitian-penelitian ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan lahirnya kaum anti-covid yang tentunya juga sejalan dengan golongan anti-vaksin.

Pada momen akhir, beliau kemudian memberikan pernyataan yang begitu bijak. Sebagai penggerak lingkungan, Bu Titin memberi pesan pada kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan bukti dari manusia yang tidak merawat alamnya dengan baik, virus COVID-19 muncul karena virus tersebut telah kehilangan habitatnya, sehingga mencari inang yang baru, yaitu manusia. Intinya semua hal akan kembali ke lingkungan, karena tidak akan ada manusia sehat di lingkungan yang buruk. Semua ini berkaitan dengan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Pemerintah terlihat hanya fokus kepada ekonomi atau materi saja, padahal menjaga lingkungan pun tidak kalah pentingnya.

Intisari Diskusi Publik:

  • Berbagai blunder dari komunikasi publik yang telah dilakukan oleh pemerintah bersifat akumulatif dan snowball. Akibatnya masyarakat pun terpolarisasi menjadi dua bagian, pro dan kontra.
  • Klaim/statement/justifikasi dari pemerintah yang bersifat pseudosains menjadikan masyarakat memiliki keamanan semu. Akibatnya awareness masyarakat terhadap COVID-19 menjadi rendah.
  • Tumpang tindihnya narasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bukti dari ketidaksiapan birokrasi pemerintah dalam menangani sebuah krisis.
  • Pemerintah seharusnya menjadikan masyarakatnya sebagai mitra yang dapat bersifat terbuka dan transparan terhadap setiap informasi yang ada, bukan hanya memberikan statement motivasional dan keamanan semu.
  • Berbagai hoax dan konspirasi yang bertebaran menjadikan munculnya masyarakat yang anti-covid dan anti-vaksin.
  • Virus COVID-19 merupakan bukti nyata dari alam yang tidak terjaga dengan baik, oleh karena itu lingkungan merupakan aspek penting yang harus kita jaga kelestariannya, karena tidak akan ada manusia sehat di lingkungan yang buruk.

Departemen Kajian dan Aksi Strategis, BEM Fikom Unpad 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *