Posts

Rilis Diskusi Publik #2: Ada Apa Dengan Kebebasan Berpendapat di Indonesia?

Beberapa waktu lalu dunia maya Indonesia sempat dibuat heboh, terutama dalam kalangan akademisi. Hal ini dikarenakan kemunculan sebuah postingan pada akun media sosial BEM UI dengan judul “The King of Lip Service”. Pada postingan tersebut BEM UI menyampaikan kritikannya terhadap Presiden Indonesia, Joko Widodo yang kerap kali memberikan tutur kata halus dan janji semata kepada warganya, “Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis @BEMUI_Official.

Lantas hal tersebut pun menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak menyatakan bahwa BEM UI telah melakukan Langkah yang tepat dengan berani mengkritik kinerja pemerintah, namun tak banyak pihak yang tidak setuju pula dengan hal tersebut. Salah satunya datang dari pihak rektorat UI yang melakukan intervensi terhadap langkah yang diambil oleh BEM UI, selanjutnya aksi protes pun datang dari tokoh publik yang sempat mengatakan bahwa mahasiswa harusnya belajar saja, tidak perlu melakukan protes seperti itu.

Menyadari adanya permasalahan tersebut, BEM FIKOM Universitas Padjadjaran kemudian mencoba untuk mengadakan ruang diskusi publik dengan tema “Ada Apa Dengan Kebebasan Berpendapat di Indonesia?”. Diskusi publik dilaksanakan pada Jumat, 23 Juli 2021 dengan mengundang dua pembicara hebat, yang pertama ialah Dr. Suwandi Sumartia, M.Psi. yang merupakan seorang Dosen komunikasi politik dan perburuhan FIKOM Universitas Padjadjaran. Lalu pembicara kedua ialah Heri Pramono yang merupakan perwakilan dari LBH Bandung.

Diskusi dimulai pada pukul 13.30, diawali dengan pemaparan dari narasumber pertama,  yaitu Dr. Suwandi Sumartia, M.Psi. yang menyebutkan bahwa, setiap perubahan di setiap negara pasti melibatkan mahasiswa. Tidak ada revolusi suatu negara yang tidak melibatkan mahasiswa. Demokrasi tetap mengalami dinamika bahkan di negara maju. Menurut Suwandi, baik di negara maju ataupun negara berkembang, demokrasi akan terus mengalami dinamika yang berubah-ubah, hal ini dikarenakan bentuk politik yang begitu cair.  Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemikiran kritis dari para jiwa-jiwa muda untuk memecahkan permasalahan yang ada, kasus-kasus seperti COVID-19, politik, atau penyelewengan dana bansos merupakan beberapa contoh permasalahan negara yang masih bisa belum terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, Suwandi membahas mengenai fenomena kebebasan berpendapat di Indonesia yang erat kaitannya dengan UU ITE dan UU KUHP. Menurutnya, kebebasan berpendapat di Indonesia masih jadi sesuatu yang “debatable”, hal ini dikarenakan pemerintahan kita yang memiliki kekuasaan absolut atau totaliter. Padahal dalam kemajuan suatu negara perlu adanya keseimbangan antara kenyataan dan pengkritik, akan berbahaya jika suara para kaum kritis selalu dibungkam. Suwandi menyebutkan salah satu faktor dari pembungkaman tersebut adalah terlalu banyaknya pasal karet yang menyebabkan kebebasan berpendapat jadi sesuatu yang berbahaya. Selain itu, Suwandi sempat menyebutkan bahwa di zaman Sekarang ini media sosial menjadi sesuatu yang berbahaya, media seperti Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram sering kali menjadi  medium politik yang disalahgunakan.

Terakhir, Suwandi menyebutkan bahwa fenomena kebebasan berpendapat di Indonesia sangat erat kaitanya dengan faktor high context dan low context yang melekat di masyarakat Indonesia. Beberapa orang di pulau Jawa akan menganut nilai high context yang artinya sopan santun dan ramah tamah merupakan sesuatu yang amat dijunjung tinggi, sementara banyak warga di luar pulau Jawa menganut nilai low context yang artinya mereka akan lebih to the point ketika melakukan kritik tanpa terlalu memperhatikan nilai sopan santun. Hal ini lah yang kemudian menjadi banyaknya permasalahan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Setelah selesai pemaparan materi dari Suwandi Sumartia, diskusi pun kemudian dilanjutkan oleh Heri Pramono selaku perwakilan dari LBH Bandung. Pada awal pemaparan, Heri sempat menyinggung tentang fenomena BEM UI yang memberi kritik dengan postingan “The King of Lip Service”. Lantas Heri Pramono kemudian menyampaikan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan perspektif hukum. Salah satunya datang dari jaminan dalam UUD 1945 & amandemennya. Selain itu, jaminan berpendapat datang dari jaminan HAM dan ketentuan konferensi internasional. Akan tetapi, dibalik semua jaminan tersebut, terdapat banyak tantangan yang dihadapi masyarakat ketika mereka ingin mendapatkan haknya untuk berpendapat. Kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia banyak mengalami reaksi yang berbentuk ancaman. Contohnya, ialah beberapa tahun lalu akun Instagram LBH sempat mengalami peretasan, ketika mereka membahas mengenai UU Cipta Kerja. Selain serangan siber, ada pun berbentuk gugatan seperti pemutusan sarana jaringan di Papua. Hal ini yang kemudian menjadi wajah kebebasan berpendapat di Indonesia.

Walaupun bentuk kebebasan berpendapat sudah dijamin dalam HAM dan UUD 1945, namun akhirnya hal ini pun tetap terjegal dengan adanya UU ITE pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, YLBHI mencatat terdapat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mengejutkannya, kasus-kasus tersebut banyak didominasi oleh adanya pelanggaran hak berekspresi serta pernyataan pendapat di muka publik. Lantas, Heri kemudian menyampaikan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kondisi kebebasan berpendapat ini, diantaranya:

  1. Kita semua manusia, harus bebas mengekspresikan diri dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide, serta gagasan tanpa batas
  2. Mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya
  3. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
  4. Mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
  5. Kita membutuhkan dan membuat media terbuka yang beragam, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi serta berpartisipasi di dalam politik

Intisari Diskusi Publik:

  • Adanya dialektika demokrasi menjadi poin yang berpengaruh dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat di indonesia dari adanya aktor politik, buzzer, media sosial, pendidikan politik, lembaga politik, serta krisis hukum dan kepercayaan.
  • Faktor high context dan low context sering kali jadi pembeda dan awal mula munculnya permasalahan saat terjadi perbedaan dalam kebebasan berpendapat.
  • Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak semua orang sesuai Pasal 19 Deklarasi Universal HAM, dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM yang universal serta Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Dengan pasal-pasal tersebut, seseorang seharusnya bisa bebas berpendapat dan berekspresi dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ada dan mendapatkan perlindungan hukum.

[KAJIAN] INDONESIA BUKAN HANYA JAKARTA!

“Sebuah Kajian Televisi Mengenai Dominasi Pemberitaan Wilayah Jabodetabek”

 oleh Faiz Alfarizky Tofani – TVF 2018

Sampai saat ini, televisi merupakan media massa terpopuler dalam menyajikan berita mengenai suatu kelas peristiwa di suatu wilayah tanah air. Tak heran jika jumlah khalayak yang menyaksikan siaran televisi di Indonesia sangat besar karena pemberitaan yang up to date mengenai peristiwa di suatu daerah tersebut. Namun. Berdasarkan ruang lingkup dan wilayahnya, media nasional, khususnya televisi masih memiliki dominasi pada wilayah tertentu dan kelas tertentu ketimbang isi beritanya. Selain itu, televisi masih fokus pada pemberitaan yang didominasi oleh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau disebut Jabodetabek.

Adalah Sebuah kawasan Metropolitan Jakarta Raya yang terdiri dari beberapa kota besar penyangga Ibukota Jakarta. Sayangnya, persentase frekuensi dominasi pemberitaan wilayah Jabodetabek di media televisi nasional sebesar 41% berdasarkan Daerah Asal Berita (DAB). Padahal, wilayah Indonesia tidak hanya Jabodetabek saja!

Rupanya, dominasi pemberitaan wilayah Jabodetabek sudah terjadi sejak era orde baru di mana pemerintah memonopoli siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk menyiarkan berita tentang kondisi stabilitas dan pembangunan nasional. Pemberitaan TVRI pada masa itu selalu menayangkan kinerja pemerintah yang berpusat di Jakarta. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga era reformasi tahun 1998 dan kemudian berlanjut hingga saat ini. Kajian kritis ini saya lakukan melalui observasi pada tayangan berita di Metro TV dan NET TV dengan fokus program berita Selamat Pagi Indonesia di Metro TV dan program berita Selamat Siang Indonesia di NET TV. Unit analisis yang dikaji sebanyak 97 tayangan berita dari Metro TV dan NET TV.

Pemberitaan wilayah Jabodetabek masih mendominasi televisi nasional yang disiarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar berita yang ditayangkan mengangkat isu mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta, seperti kemacetan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial yang sejak awal era reformasi belum ada solusinya. Alhasil, stasiun televisi yang siarannya berpusat dari dan/atau di Jakarta selalu menayangkan permasalahan-permasalahan di ibukota tanpa adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat maupun daerah sebagai pemangku kepentingan. Sedangkan, wilayah non-Jabodetabek hanya sebanyak penikmat berita saja!

Hasil kajian mengatakan bahwa pemberitaan wilayah Jabodetabek masih mendominasi pemberitaan televisi nasional, yaitu sebanyak 28 berita seputar Jakarta dari total 37 berita seputar Jabodetabek. Jika kita menghitung dari variabel Daerah Asal Berita (DAB) dalam satu frekuensi pemberitaan di televisi nasional selama 5 hari, DAB untuk wilayah Jakarta saja, sudah sebesar 75,67% dari keseluruhan berita wilayah Jabodetabek. Disamping itu, jika kita lihat DAB Jabodetabek terhadap pemberitaan nasional, maka kita mendapatkan persentase sebesar 38% dari keseluruhan frekuensi pemberitaan nasional. 

Sedangkan, Daerah Asal Berita (DAB) untuk beberapa wilayah pemberitaan di 2 televisi nasional yang dikaji, dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah DAB berita di 2 televisi nasional Indonesia:

Stasiun TVDABJumlah BeritaPresentase
Metro TVJabodetabek2741, 53 %
Metro TVSulawesi Selatan11, 53 %
Metro TVSumatera Utara23, 07 %
Metro TVSumatera Barat11, 53 %
Metro TVLampung23, 07 %
Metro TVJawa Barat69, 23 %
Metro TVJawa Tengah & DIY46, 15 %
Metro TVJawa Timur11, 53 %
Metro TVBali11, 53 %
Metro TVNasional1726, 15 %
Metro TVInternasional34, 61 %
 TOTAL65100 %
NET TVJabodetabek928, 12 %
NET TVSumatera Barat26, 25 %
NET TVSulawesi Selatan26, 25 %
NET TVSulawesi Tengah13, 12 %
NET TVSulawesi Tenggara13, 12 %
NET TVJawa Barat515, 62 %
NET TVJawa Tengah & DIY515, 62 %
NET TVJawa Timur26, 25 %
NET TVNasional26, 25 %
NET TVInternasional39, 37 %
 TOTAL32100 %

Berdasarkan DAB di atas, terlihat dengan jelas dominasi pemberitaan wilayah Jabodetabek pada 2 televisi nasional, yaitu Metro TV dan NET TV.

Sumber: Melipat Indonesia dalam Berita Televisi (2014)

Persentase   pemberitaan wilayah Jabodetabek pada 2 televisi nasional di atas jelas menunjukkan angka yang sangat dominan, yakni di atas DAB nasional. Sedangkan, DAB non – Jabodetabek yang meliputi Jawa Barat (non – Jabodetabek), Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, maupun Bali yang persentasenya tidak sampai di atas  DAB  nasional.  Hal ini membuktikan   bahwa dominasi pemberitaan Jabodetabek di televisi nasional Indonesia masih berlanjut hingga saat ini. Walaupun demikian, peneliti mendapatkan data dalam isi pemberitaan di NET TV bahwa stasiun televisi yang baru mengudara selama 7 tahun ini sudah memberikan keberimbangan (balance) dalam upaya menyiarkan program pemberitaan nasional. Hal ini terbukti dari hasil kajian ini bahwa, NET TV berhasil menghasilkan berita untuk beberapa daerah di Sulawesi. Dengan demikian, NET TV sudah berkontribusi untuk keberimbangan (balance) berita dalam siaran televisi nasional.

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa dominasi pemberitaan untuk wilayah Jabodetabek dalam program berita di televisi nasional Indonesia masih terus terjadi. Di sisi lain, hasil kajian yang sama dengan judul “Melipat Indonesia dalam Berita Televisi” karya Mohamad Heychael dan Pak Kunto Adi Wibowo pada tahun 2014 masih akurat untuk menyimpulkan fenomena pemberitaan televisi saat ini. Dimana, 41% pemberitaan televisi nasional masih dalam DAB wilayah Jabodetabek. Presentase ini bahkan mengalahkan persentase DAB pemberitaan nasional yang hanya sebesar 26% di program berita Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Namun, berbeda halnya dengan pemberitaan wilayah Jabodetabek di program berita Selamat Siang Indonesia di NET TV yang persentase DAB wilayah Jabodetabek hanya sebesar 28% saja. Sebab, pemberitaan di program berita NET TV tidak sebanyak di Metro TV.

DAFTAR PUSTAKA

Ilham Gemiharto, A. A. (2017 ). Kajian Kritis Tayangan Televisi Favorit Kelas Menengah Perkotaan.

Muhamad Heychael, K. A. (2014 ). Melipat Indonesia dalam Berita Televisi: Kritik atas Sentralisasi Penyiaran.

[KAJIAN] Pro Kontra Vaksinasi COVID-19: Analisis Melalui Perspektif Echo Chamber dan Attribution Theory

Pendahuluan

Satu tahun sudah virus corona menjangkit Indonesia. Tercatat, 2 Maret 2020 merupakan hari masuknya kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Virus yang mulanya berasal dari Wuhan, China, ini kini telah merebak dan memakan banyak korban tak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara di dunia. Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kasus pertama tersebut berasal dari warga Kota Depok, kemudian virus ini menyebar secara masif ke seluruh pelosok tanah air. Dilansir dari Kompas.com, terhitung kasus terjangkit virus corona di Indonesia per tanggal 9 Maret 2021 adalah sebanyak 1.392.945 orang, kendati demikian, tingkat kesembuhan terhadap virus ini mencapai angka 1.210.877 orang. Serta, kasus meninggal dunia akibat terjangkit virus ini mencapai 37.757 orang.

Keberadaan virus ini mengubah banyak penerapan dari berbagai sektor. Semenjak virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah segera memberlakukan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan, hingga lockdown daerah. Pandemi virus ini merugikan banyak sektor, seperti sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata, bahkan kegiatan beragama pun mau tak mau harus beradaptasi, karena keberadaan virus ini. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi ini mengharuskan seluruh masyarakat memutar otak untuk dapat bertahan dari situasi ini.

Pesatnya penyebaran virus Covid-19 dan risiko yang akan muncul jika pandemi ini tak disiasati mengharuskan seluruh masyarakat dan pemerintah memikirkan solusi atas pandemi ini. Solusi yang mungkin paling mutakhir, pada saat ini adalah pengembangan vaksin. Dampak dari vaksinasi tak hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah melakukan vaksinasi, tetapi dapat menyelamatkan populasi manusia karena dengan adanya vaksin dapat mengurangi laju penyebaran virus Covid-19. Kurang dari satu tahun semenjak virus Covid-19 masuk ke Indonesia, vaksin dari virus ini telah ditemukan oleh beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, Israel, Inggris, dan Indonesia. 

Dilansir dari Tirto.id, ada enam vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Vaksin-vaksin tersebut antara lain diproduksi oleh PT. Bio Farma, AstraZaneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac. Jokowi Widodo adalah orang yang pertama kali divaksinasi, ini dilakukan oleh Jokowi selain karena beliau adalah kepala negara, ia ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa vaksin yang telah tersedia di Indonesia adalah aman untuk disuntikkan. Hal ini dilakukan oleh Jokowi mengingat masyarakat Indonesia yang terpolarisasi antara kelompok pro vaksinasi dan kontra vaksinasi.

Pembahasan

A. Pro Kontra Vaksinasi COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai dijalankan secara bertahap, dimulai dari pemberian kepada tim medis yang kemudian secara bertahap ke seluruh rakyat Indonesia. Namun program vaksinasi ini hadir bukan tanpa tantangan, pasalnya terdapat beberapa pihak yang menolak vaksin ini meskipun telah diberi izin oleh BPOM. Dikutip dari BBC.com, survei nasional yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan menunjukkan bahwa Provinsi Aceh dan Sumatera Barat merupakan dua provinsi dengan jumlah penolakan vaksin terbesar di Indonesia. Persentase warga Aceh yang menolak vaksin sebesar 56 persen, sementara Sumatera Barat sebesar 53 persen. Menanggapi hal ini, pemerintah pun sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan pengedukasian terhadap para warganya, dimulai dengan meng-endorse beberapa artis dan influencer hingga mengkampanyekan program vaksin, tetapi tampaknya hal tersebut tak kian menghasilkan perubahan signifikan.

Menurut Psikolog, Gracia Ivonika, adanya fenomena ini dan juga kelompok-kelompok yang apatis terhadap vaksin tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Apalagi, jika kita mengingat bahwa vaksin COVID-19 ini merupakan suatu hal yang sangat baru. Gracia sendiri menambahkan bahwa wajar bila masih terdapat keraguan dalam diri beberapa orang. Masa ini sebenarnya tepat untuk memberikan fakta dan bukti nyata yang dapat mengarahkan pandangan mereka ke arah yang lebih objektif. Adapun beberapa pengaruh atau aspek yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam bersikap pro atau kontra terhadap vaksin menurut Psikolog Gracia, diantaranya yaitu:

1)      Lingkungan

Ketika lingkungan suatu individu menolak ataupun tidak setuju terhadap vaksinasi COVID-19, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan individu terkait.

2)      Pola Pikir

Setiap manusia memanglah memiliki pola pikir yang beragam, beberapa individu mungkin langsung pro terhadap program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Namun, tidak sedikit pula individu yang memiliki sikap kontra dengan berbagai alasan. Akibatnya, mereka yang menolak vaksin cenderung untuk mengemukakan pandangan mereka yang kemudian dapat menyebabkan persepsi orang disekitarnya berubah.

3)      Nilai yang Dianut

Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia sendiri terdiri atas berbagai suku dan agama. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kepercayaan tertentu mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan vaksinasi COVID-19. Akibatnya, beberapa individu kemudian menolak adanya cairan vaksin di tubuh mereka.

B. Attribution Theory

Teori Atribusi merupakan teori yang mampu menjelaskan mengapa individu dapat berperilaku tertentu serta motif dan pengaruh-pengaruh lain dibelakangnya. Dengan memahami teori atribusi, dapat menjadikan kita memandang perilaku dan keputusan seseorang secara lebih bijak. Atribusi pada mulanya dikembangkan oleh Fritz Heider, pada tahun 1958. Pada penemuan awal, Heider menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh adanya kombinasi antara faktor internal dalam diri seseorang dengan faktor eksternalnya. Seiring berkembangnya waktu, teori ini kemudian dikembangkan secara lebih mendalam oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Kelley membagi penyebab perilaku seseorang kedalam dua bagian, yaitu dispositional attributions dan situational attributions. Dispositional attributions dapat dimaksudkan sebagai penyebab internal dalam diri seseorang yang melihat dari mengacu terhadap aspek individu. Hal-hal seperti sifat, sikap, karakter, kepribadian, persepsi diri, dan motivasi dapat dikelompokan ke dalam dispositional attributions. Sedangkan situational attributions ialah faktor-faktor eksternal dari diri individu yang dapat mempengaruhinya. Tekanan situasi, lingkungan sosial, norma, pandangan masyarakat, dan kondisi sosial dapat dimasukan ke dalam situational attributions.

Pada dasarnya, konsep atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya maka mereka sedang mencoba menentukan apakah perilaku yang dihasilkan itu ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku internal diyakini dapat timbul tanpa adanya kendali dari individu tersebut. Sementara itu, perilaku eksternal merupakan perilaku yang dapat muncul akibat adanya pengaruh dari luar, ini artinya seseorang akan berperilaku tertentu karena adanya tekanan dari lingkungan luar. Selanjutnya, Kelley (1967) menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat diatribusikan ke dalam faktor internal maupun eksternal, yaitu dengan memperhatikan distinctiveness (keunikan), konsistensinya, dan konsensusnya.

1)      Keunikan → Merujuk terhadap bagaimana individu memperlihatkan perilaku dalam situasi yang berbeda. Apabila suatu perilaku dianggap biasa,maka hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal. Namun, apabila suatu perilaku dipandang tidak biasa maka dapat dikatakan hal tersebut disebabkan secara eksternal.

2)      Konsensus –>  Konsensus dapat merujuk terhadap bagaimana suatu pandangan yang sama dalam merespon perilaku tertentu di dalam situasi yang sama. Jika konsensus tinggi maka dapat dikatakan perilaku diatribusikan secara eksternal. Namun, jika konsensus rendah maka diatribusikan secara internal.

3)      Konsistensi → Konsistensi dapat merujuk bagaimana individu menilai perilaku orang lain secara konsisten dari waktu ke waktu. Semakin konsisten penilaianya maka perilaku tersebut dapat diasosiasikan dengan faktor internal pun sebaliknya.

C. Konsep Echo Chamber, filter bubble, dan confirmation bias

Echo Chamber merupakan istilah yang menggambarkan sebuah situasi dimana individu akan percaya terhadap sesuatu karena menerima pengulangan secara terus-menerus. Sebuah informasi yang terus direpetisi akan dianggap sebagai suatu kebenaran, walaupun faktanya merupakan suatu hal yang keliru. Dalam penjelasan singkat lainnya, echo chamber dapat diartikan sebagai ruang di  dunia maya, sebagai medium untuk berteriak tanpa mau tahu kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, echo chamber secara tidak langsung memiliki fungsi dalam memperkuat hal-hal yang telah diyakini sebelumnya. Gilad Lotan (2014), seorang profesor asal New York University mengilustrasikan echo chamber sebagai, “we construct our online profiles based on what we already know, what we’re interested in, and what we’re recommended, social networks are perfectly designed to reinforce our existing beliefs”. Dari pernyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa manusia cenderung untuk tertarik serta mengkonstruksi hal-hal yang sesuai dengan apa yang telah dipercayai sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pun menjadikan fenomena echo chamber ini akhirnya semakin populer, terlebih lagi setelah adanya pandemi COVID-19. Banyaknya informasi keliru yang tersebar dan juga kelompok-kelompok yang hanya menerima informasi sesuai dengan apa yang mereka yakini menjadikan echo chamber semakin nyata adanya. Selain itu, fenomena echo chamber ini semakin diperkuat dengan hadirnya algoritma di media sosial yang berfungsi dalam menyaring informasi, feeds, serta posts sesuai dengan apa yang pengguna sukai. Konsep algoritma ini biasa dikenal dengan istilah filter bubble. Kemudian, filter bubble serta fenomena echo chamber ini saling berkomplementer antara satu sama lain dan menciptakan suatu ruang yang akan selalu menggaungkan informasi dengan repetisi yang masif. Hasilnya, suatu hal kemungkinan besar dapat  dengan mudah dipercaya walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya.

Menurut Gracia Ivonika, M.Psi., Psikolog, efek echo chamber pada lingkup psikologi biasa disebut dengan confirmation bias yaitu kondisi dimana individu hanya menaruh perhatian terhadap informasi-informasi yang dapat mengkonfirmasikan hal yang mereka percayai. Psikolog Gracia menyatakan, terdapat beberapa aspek yang menjadi penentu hadirnya echo chamber yaitu:

1)  Karakter atau Kepribadian

Individu yang mudah khawatir dan cemas biasanya akan lebih mudah percaya terhadap informasi yang berkebalikan dengan apa yang diyakini. Sementara orang dengan sifat overconfidence cenderung akan menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang diyakininya.

2)  Lingkungan Sosial

Suatu lingkungan sosial memiliki peran yang cukup besar dalam mengkonstruksi kepercayaan individu. Sebagai contoh, jika seseorang berada dalam lingkungan yang mayoritas tidak mempercayai vaksin maka bukan tanpa kemungkinan bahwa individu tersebut pun akan mempercayai hal demikian.

3)  Nilai Personal

Beberapa aspek yang dikategorikan sebagai nilai personal diantaranya yaitu budaya, agama, kepercayaan, sudut pandang, dan lain-lain. Tidak sedikit individu yang kemudian kontra terhadap suatu hal karena bertentangan dengan nilai personal yang mereka yakini.

4)  Kestabilan Emosi

Psikolog Ivon menyatakan bahwa seseorang dengan emosi yang sedang memuncak akan cenderung menjadi lebih defensif serta berusaha untuk mencari konfirmasi atas hal-hal yang diyakininya. Sebagai contoh, ketika seseorang kehilangan orang yang disayanginya akibat COVID-19 maka ia cenderung untuk marah dan menyalahkan COVID-19. Akibatnya, ia mungkin akan sulit menerima mengenai informasi-informasi positif mengenai COVID-19.

Analisis, Diskusi, dan Simpulan

Mengacu kembali kepada fenomena pro kontra vaksinasi COVID-19 di Indonesia, tentunya hal tersebut pun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada. Terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat menyebabkan terciptanya kelompok pro vaksin dan juga kelompok kontra vaksin. Pada kesempatan ini, kita akan mengenyampingkan subjektivitas dan akan memandang baik kelompok pro maupun kontra sebagai suatu hal yang netral, tidak ada salah ataupun benar di dalamnya. Merujuk pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai teori atribusi dan echo chamber maka dapat dikaitkan bahwa masing-masing individu membentuk opini yang sebenarnya secara tidak sadar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya masing-masing. Pada attribution theory kita telah mengenal istilah konsensus, Kelly (1967) menyatakan bahwa semakin tinggi konsensus suatu kelompok maka suatu perilaku dapat didistribusikan secara eksternal. Ini artinya, individu akan merasa mendapat tekanan dari luar (situational attributions) ketika suatu nilai yang dipercayainya bertentangan dengan nilai mayoritas yang berlaku di lingkungan sosial, dan tidak menutup kemungkinan bahwa individu tersebut kemudian akan menganut nilai yang bertentangan dengan apa yang telah dipercayai sebelumnya, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Gracia Ivonika. Psikolog Ivon menyatakan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor penentu pro atau kontranya sikap individu terhadap vaksin COVID-19. 

Selain sejalan dengan attribution theory, adanya kelompok pro dan kontra vaksin pun dapat kita analisis menggunakan konsep echo chamber. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kelompok pro dan kontra lahir karena adanya perbedaan pendapat antara satu sama lain, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya nilai-nilai, kepercayaan, dan lingkungan sosial yang juga berbeda antara satu sama lain. Semakin kuat hal-hal tersebut digaungkan maka akan semakin kuat pula nilai-nilai yang dipercayai terbentuk. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana baik kelompok pro maupun kontra saling menggaungkan nilai-nilai yang mereka anut, terutama di media sosial. Secara tidak langsung, hal ini menimbulkan sebuah echo chamber dan filter bubble yang saling menguatkan satu sama lain. Dengan kata lain, semakin sering mereka mencari konfirmasi atas nilai-nilai yang mereka percaya maka confirmation bias dan juga algoritma media sosial akan semakin menguatkan pula apa yang mereka inginkan. 

Jika kita lihat dengan sekilas, dari gambaran yang telah dipaparkan sebelumnya maka seperti tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kelompok pro vaksin akan selalu mempercayai hal-hal yang telah mereka percaya dan kelompok kontra pun akan terus mempercayai apa yang telah mereka percaya karena adanya confirmation bias yang terus digaungkan di sekitar mereka, baik dari lingkungan terdekat maupun melalui media-media sosial yang telah tersusun sempurna oleh algoritma filter bubble. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu bersikap terbuka dan menerima adanya perbedaan antar satu sama lain. Hal ini sangatlah diperlukan agar kita tidak benar-benar terjerumus terhadap satu-satunya nilai yang telah kita percaya karena sekali kita masuk ke dalam jurang yang lebih dalam maka kita akan sulit untuk menerima informasi-informasi yang berbeda dengan apa yang kita percayai. Walaupun kembali lagi, dalam kajian kali ini kita berusaha untuk mengenyampikan subjektivitas serta mencoba untuk menghargai keberagaman yang ada.

Referensi:

  1. Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research. Annual review of psychology, 31(1), 457-501.
  2. Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A., & Bonneau, R. (2015). Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber?. Psychological science, 26(10), 1531-1542.
  3. Maharani, A. (2020, December 7). Hati-hati, Efek Echo Chamber Saat Pandemi COVID-19! Retrieved from klikdokter: https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646060/hati-hati-efek-echo-chamber-saat-pandemi-covid-19
  4. Maharani, A. (2021, January 15). Menolak Vaksinasi Corona, Ini Alasan Psikologisnya. Retrieved from klikdokter: https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini-alasan-psikologisnya
  5. Martiarini, N. (2020, December 4). PENASARAN DENGAN ALASAN DI BALIK PERILAKU SESEORANG? YUK INTIP APA ITU ATRIBUSI! Retrieved from PSIKOLOGI UNNES: https://psikologi.unnes.ac.id/2020/12/04/penasaran-dengan-alasan-di-balik-perilaku-seseorang-yuk-intip-apa-itu-atribusi/
  6. Rifasya, F. (2018, December 18). Echo Chamber dan Filter Bubble Penyebab Polarisasi Masyarakat dalam Media Sosial. Retrieved from Medium: https://medium.com/@fawwazrifasya/echo-chamber-dan-filter-bubble-penyebab-polarisasi-masyarakat-dalam-media-sosial-6617178c1c74
  7. Nguyen, C. T. (2020). Echo chambers and epistemic bubbles.
  8. Fajar dan Setia. 2020. Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. Indonesian of Health Information Management Journal, 8(2).
  9. Debor, Yantina. 2020. “Daftar 6 Vaksin COVID-19 yang Digunakan di Indonesia”. https://tirto.id/daftar-6-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-f8fa. Diakses pada 10 Maret 2021.
  10. Mashabi, Sania. 2021. “UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang”. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/17215171/update-tambah-6389-jumlah-kasus-covid-19-di-indonesia-1392945-orang?page=all. Diakses pada 10 Maret 2021.